oleh

Warga Desa Cipang Kanan Dambakan Fasilitas Listrik dan Jalan

PEKANBARU (HR)-Hingga kini, masyarakat Desa Cipang Kanan, Kecamatan Rokan IV Koto, Rokan Hulu (Rohul), belum menikmati Program Listrik Masuk Desa yang dicanangkan pemerintah. Keadaan itu tentunya berbeda dengan desa-desa lainnya yang telah menikmati manfaat listrik. Tak hanya itu, jeleknya kondisi jalan menuju desa tersebut, sangat memprihatinkan.

Keluhan itu mereka sampaikan kepada anggota DPRD Riau, Bagus Santoso. Anggota Komisi II DPRD Riau itu menyempatkan diri untuk singgah di desa itu beberapa waktu lalu.

“Terus terang kami merasa ditinggalkan oleh kemajuan zaman. Listrik saja, desa kami sampai hari ini tak juga masuk,” ujar Kepala Desa (Kades) Cipang Kanan, Abadi, menyampaikan keluhannya.

Dijelaskan Abadi, sebenarnya jaringan listrik di Desa Cipang Kanan sudah ada sejak tahun 2016 lalu. Hanya saja belum diketahui kendala pasti yang membuat aliran listrik tersebut tak kunjung direalisasikan.

“Kabarnya dulu sumber api akan disambungkan dari PLN Sumbar (Sumatera Barat,red). Secara kelembagaan, pemerintah desa sudah menyampaikan. Tolong semua pihak ikut menyampaikan agar desa kami seperti desa lainnya listriknya hidup,” harap Abadi.

Desa Cipang Kanan sendiri berbatasan dengan Provinsi Sumbar, tepatnya dengan Kabupaten Pasaman. Tidak hanya tertinggal dari program elektrifikasi pemerintah, tetapi juga sangat tertinggal dari pembangunan infrastruktur terutama jalan. Untuk mencapai Desa Cipang Kanan harus menempuh jalan tebing dan bukit masih berupa jalan tanah.

Sebenarnya jalan poros menuju Desa Cipang Kanan adalah jalan lintas tengah Rohul-Sumbar dengan status jalan nasional. Karena badan jalan hancur praktis hanya bisa ditempuh dengan sepeda motor. Sementara jalan poros desa juga tidak kalah rusaknya. Dibutuhkan waktu 4 jam untuk mencapai Desa Cipang Kanan dari Desa Koto Ruang.

Terkait persoalan listrik itu, Bagus Santoso menyampaikan keprihatinannya. Untuk itu, dia berharap kepada pihak terkait agar dapat secepatnya memfungsikan jaringan listrik yang sudah mangkrak hampir 4 tahun itu.

“Pemerintah mesti hadir untuk pelayanan rakyatnya, apalagi program listrik desa ini sudah menjadi komitmen pemerintah pusat menuntaskannya. Jangan sampai ada desa yang belum teraliri listrik,” punya politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Hal yang sama terhadap kondisi jalan poros lintas tengah Rohul-Sumbar karena statusnya jalan nasional. Menurutnya, adalah kewajiban pemerintah pusat untuk menganggarkannya untuk Provinsi Riau melalui APBN.

“Kekayaan Riau ini banyak diambil (pemerintah) pusat, Jakarta. Tapi anggran untuk Riau tak sebanding. Buktinya jalan tak juga dibangun,” sesal Bagus.

Ia kemudian memastikan bahwa keluhan yang dialami oleh warga tersebut akan diperjuangkan. Secara kelembagaan, Bagus berjanji akan menyampaikan kondisi tersebut kepada komisi terkait.
“Harapan saya agar sebisanya dapat diperjuangkan dan dibahas secara tuntas,” pungkas Bagus Santoso.(ADV)

Comments

News Feed