oleh

BPN Terus Kumpulkan Bukti

JAKARTA (HR))- Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto mengklaim telah terjadi kecurangan besar dalam pemilihan presiden pada 17 April 2019 lalu. Bambang mengatakan, perlu ada gerakan masif dari publik untuk membongkar kecurangan itu.
Hal tersebut dikatakan Bambang dalam pernyataan pers sejumlah tokoh pendukung calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di SCBD, Jakarta, Minggu (21/4).

“Jangan sampai yang menang pemilu dan dapat suara terbanyak, tapi yang jadi presiden malah orang lain,” kata Bambang. Dalam acara pernyataan pers tersebut, diputar sebuah video berdurasi singkat yang disebut berisi konten kecurangan selama pemilu 2019.

Menurut Bambang, kecurangan dalam video itu baru sebagian kecil. Bambang mengatakan, saat ini Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga sedang mengumpulkan bukti-bukti kecurangan pemilu dari seluruh Indonesia.

Menurut Bambang, kecurangan tersebut tidak cukup direspons dengan menyampaikan aduan dan berdiam diri. Menurut dia, perlu ada gerakan masif publik untuk menuntut penyelesaian kecurangan pemilu.

“Kualitas pemilu ditentukan kejujuran. Sekarang prinsip langsung, bebas, rahasia tidak ada. Di video ada orang yang dibawa ke TPS dan surat suaranya dicobloskan. Prinsip pemilu enggak terpenuhi apalagi prinsip jujur adil. Kalau begitu untuk apa ada pemilu?” Kata Bambang.

Deklarasi Gerakan Selamatkan Demokrasi

Sejumlah tokoh mendeklarasikan Gerakan Nasional Selamatkan Demokrasi dari Pemilu Curang, Ahad (21/4). Gerakan itu dideklarasikan atas dugaan-dugaan kecurangan hingga pelanggaran pemilu yang dibiarkan sejak sebelum Pemilu dilangsungkan.

Koordinator gerakan, Said Didu menyatakan, gerakan ini dideklarasikan karena mereka menilai ada kecurangan yang berlangsung secara terstrukrur sistemik dan masif dalam Pemilu 2019. Said Didu menyoroti sikap KPU yang abai pada inidikasi kecurangan yang muncul dan beredar di berbagai media sosial.

“Sejak kemarin muncul ancaman dianggap penyebar hoaks karena data yang dimiliki yang dianggap sah adalah yang dipegang KPU. Siapa pun yang pegang dianggap hoaks. Ini menurut saya sudah ancaman terberat bagi demokrasi,” kata Said Didu di deklarasi tersebut.

Berbagai permasalahan yang tak terselesaikan sejak pemilu digelar pun menjadi sorotan. Permasalahan yang disorot di antaranya, kisruh 17 Juta DPT invalid hingga terlibatnya secara nyata gubernur, bupati, lurah, camat dan RW, RT-RW dalam memenangkan pasangan calon tertentu.
“Itu bagaikan penonton sudah teriak semua tapi wasit tidak mau menyemprit peluit,” ujar Said Didu yang juga pendukung Prabowo-Sandi.

Dari indikasi-indikasi itu, Gerakan Nasional itu pun menduga adanya kecurangan yang dilakukan secara terstruktur. Said Didu juga menyebut kejadian ini masif karena hampir terjadi di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri.

“Jadi menurut saya peneliti kecurangan ini pemilu sudah terstruktur, sistemik dan masif, nah undang-undang menyatakan apabila terjadi kecurangan seperti itu maka bisa dilakukan pemilu ulang karena sudah terstruktur, sistematis dan masif,” ujar Said Didu.

Said Didu menambahkan, semua bukti-bukti sudah terpampang di media sosial dan lainnya. Selain itu, ia juga menyebut Bawaslu telah menyatakan bahwa ada pelanggaran bahwa 6,7 juta suara tidak terkirim.

“Berarti penyelengara juga sudah terstruktur tidak melaksanakan tugas, dari KPU boleh membela dirinya tapi fakta juga KPU tidak melaksanakan tugasnya sesuai amanat yang diberikan oleh rakyat,” ujar Said Didu menambahkan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menanggapi tudingan adanya kecurangan dalam Pemilu 2019.
Jokowi mempersilakan semua pihak untuk menempuh mekanisme hukum yang berlaku. “Kalau memang ada kecurangan yang dirugikan salurkan lewat mekanisme yang ada, laporkan ke Bawaslu bisa, ke MK (Mahkamah Konstitusi) bisa,” kata Jokowi, Kamis (18/4).

“Jalur-jalur seperti ini yang harus kita lakukan dan kenalkan ke masyarakat,” ujar capres petahana ini. Jokowi menjelaskan, penyelenggaraan pemilu di negara sebesar Indonesia bukan hal mudah. Ada 800.000 tempat pemungutan suara yang tersebar di 17.000 pulau. Oleh karena itu, wajar jika ada permasalahan terkait logistik dan masalah teknis lainnya.(kpc, rol, don)

Comments

News Feed