oleh

Petugas Pemilu ‘Bertumbangan’

PEKANBARU (HR)-Pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 ini cukup menguras pikiran dan tenaga, khususnya para pihak penyelenggara. Ada yang sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalankan tugasnya.

Di Provinsi Riau sendiri diketahui ada dua orang yang wafat. Sementara yang sakit cukup banyak. Teranyar, kejadian yang menimpa Ismi Susilawati. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Senapelan, Pekanbaru itu diketahui tumbang saat memimpin pleno rekapitulasi surat suara di Kantor Camat Senapelan, Minggu (21/4).

Melihat keadaan itu, seisi ruangan berlarian dan mengangkat Ismi. Dia langsung dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Tentara Tingkat IV Pekanbaru untuk mendapat perawatan.

“Di sana (RS Tentara,red) dia langsung mendapat perawatan oleh medis,” ujar Komisioner KPU Kota Pekanbaru Arya Ghuna Saputra saat dikonfirmasi Haluan Riau, Minggu petang.

Hingga kini, kondisi Ismi masih belum stabil. Oleh dokter, Ismi dianalisis karena terlalu kelelahan. Sementara mendapat perawatan, proses rekapitulasi di Kecamatan Senapelan tetap dilanjutkan oleh PPK lainnya.

Peristiwa yang menimpa Ismi satu dari banyak kejadian yang melanda penyenggara pesta demokrasi tersebut. Menanggapi hal ini, Komisioner KPU Riau Divisi Hubungan Masyarakat Nugroho Noto Susanto, menyatakan ada 2 petugas yang wafat di Riau. Keduanya terdapat di Kabupaten Bengkalis.

Kemudian ada sebanyak 3 orang yang terserang stroke. Sisanya sebanyak 4 orang pingsan saat bertugas karena kelelahan.

Lebih jauh diceritakan dia, untuk petugas yang gugur adalah KPPS di TPS 02, Desa Bantan Tua, Kecamatan Bantan, Kabupaten Kampar bernama Suratinizar pada Kamis (18/4 ), atau sesaat setelah melaksanakan rekapitulasi tingkat TPS. Dia mengalami kecelakaan dan dinyatakan tewas sepulangnya dari TPS menuju tempat bekerja.

Petugas berikutnya yang meninggal dunia adalah KPPS di TPS 5 Desa Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dengan nama Yansen Andrys David.

Pria berumur 43 tahun itu disebut terkena serangan jantung setelah berada selama dua hari di TPS tanpa istirahat. Atas permintaan keluarga, Yansen rencananya akan dibawa berobat ke sebuah RS di Kota Dumai, Sabtu (20/4). Sayangnya, sekitar pukul 10.10 WIB, Yansen menghembuskan nafas terakhirnya di sebuah klinik di Desa Bengkalis Kota.

“Dari data yang kami himpun dari berbagai kabupaten/kota se-Riau itu total ada 9 orang. Dua di antaranya meninggal, 3 orang terkena stroke dan 4 orang pingsan pada saat bertugas. Selain yang meninggal semua petugas kami sedang mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit,” kata Nugroho.

Diakuinya, penyelenggaraan pemilu saat ini memang sangat berat. Regulasi yang ada menuntut petugas untuk harus bekerja ekstra semenjak logistik sampai ke TPS, mempersiapkan jelang pemungutan suara, saat pemungutan suara, hingga penghitungan perolehan suara.

“Ada banyak juga tekanan psikologis yang dialami oleh petugas (PPS). Mulai dari komplain pemilih DPK (Daftar Pemilih Khusus, red) karena surat suara habis. Sampai di maki-maki, dituding curang dan lain sebagainya. Itu ditelan semua oleh petugas. Belum lagi tekanan dari caleg yang merasa dicurangi sebab surat suara tidak ada. Semua itu ditahan semua,” kata Nugroho.

Hal yang sama juga dialami PPK di tingkat kecamatan. Dimana setiap petugas yang memantau kecamatan, wajib turun ke seluruh TPS guna memastikan seluruh PPS bekerja sesuai prosedural. Sampai ke rekapitulasi tingkat kecamatan.

Meski sudah banyak jatuh korban, pemerintah sendiri nyatanya tidak menyediakan fasilitas asuransi kesehatan bagi petugas pemilu. Bahkan untuk menalangi biaya pengobatan, seluruh petugas saling beriuran untuk membantu biaya pengobatan.

Kondisi ini turut, Nugroho turut menyampaikan pandangannya. Menurutnya, kondisi saat ini sebetulnya telah diperkirakan akan terjadi.

“Sangat sudah kami perkirakan. Karena kan persiapan ini jauh sebelum pelaksanaan hari H. Namun yang perlu anda ketahui bahwa KPU hanya pelaksana. Bukan pembuat regulasi. Yang membuat aturan tentunya DPR RI khususnya Komisi II serta pemerintah,” terang dia.

Dituturkannya, KPU sendiri telah mengusulkan adanya anggaran untuk asuransi bagi petugas, ke Kementerian Keuangan. Namun tidak ada respon.

“Sebetulnya kan bisa di backup penuh. Karena yang sakit, atau katakanlah meninggal tidak akan terlalu banyak. Kayak di Riau ini lah contohnya. Dari 17 ribu lebih TPS, 9 orang menjadi korban. Jika dibayarkan santunan tentu tidak akan terlalu banyak,” pungkasnya.***(Dodi Ferdian)

Comments

News Feed