oleh

Tujuh ASN Korup di Riau Harus segera Dipecat

PEKANBARU (HR)-Tujuh oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau harus segera dipecat. Mereka diberhentikan dengan tidak hormat karena terlibat praktik korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Itu ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) bagi tujuh Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap oknum ASN korup itu. SK tersebut diteken Gubernur Riau Syamsuar belum lama ini.

Dikatakan Syamsuar, hal itu dilakukan setelah dirinya menyepakati pemberhentian sesuai aturan yang berlaku. “Surat itu sudah saya teken, setelah kita sepakati bersama,” ujar Syamsuar, Selasa (30/4).

Belum diketahui nama-nama oknum ASN yang telah dipecat tersebut. ”Saya belum tahu namanya. Yang jelas surat pemecatan sudah saya teken,” sebut mantan Bupati Siak dua periode itu.

Pasca telah diterbitkannya keputusan tersebut, pada Selasa ini ketujuhnya sudah tidak lagi menyandang status sebagai abdi negara. Ditegaskan Syamsuar, jika ketetapan pemecatan itu tidak dilaksanakan akan ada sanksi bagi dirinya.

”Iya. Kalau tidak dilaksanakan, maka saya yang kena sanksi,” tegas Syamsuar.

Mencegah sanksi itu, Syamsuar meminta agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau untuk menyiapkan administrasi PDTH-nya.

Selain itu, ketika prosesnya sudah inkrah, dia telah berkomunikasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi, agar ASN yang terbukti korupsi itu untuk segera diganti.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) merilis daftar koruptor berstatus ASN berdasarkan daerah. Dimana Provinsi Riau masuk urutan ketiga dari 34 provinsi se-Indonesia, dengan jumlah 190 kasus korupsi.

Sedangkan urutan pertama dan kedua diduduki Provinsi Sumatera Utara dengan 298 kasus dan Jawa Barat 193 kasus.

Dari 190 ASN di Riau yang tersandung kasus korupsi itu 10 diantaranya merupakan ASN Pemprov Riau, selebihnya 180 ASN kabupaten/kota.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan mengatakan 10 ASN Pemprov Riau yang tersandung korupsi itu merupakan kasus lama.

Namun dari 10 ASN tersebut, kata Ikhwan, baru tujuh ASN yang sudah positif akan diberhentikan dengan tidak hormat karena sudah inkrah. Sedangkan tiga ASN lagi, berkasnya belum belum lengkap karena ketiganya merupakan ASN pindahan dari kabupaten.

“Sekarang mereka ini masih aktif kerja, makanya kita sedang siapkan administrasi untuk pemecetan dengan tidak terhormat,” kata Ikhwan belum lama ini.(dod)

Comments

News Feed