oleh

Penambahan Anggaran Berdasarkan Usulan Dispora

PEKANBARU (HR)-Adanya penambahan anggaran menjadi Rp21 miliar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan tahun anggaran 2016 untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana (sapras) di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau diduga karena adanya usulan dari pokok-pokok pikiran dari anggota Komisi E DPRD Riau kala itu.

Namun itu dibantah oleh Masnur kala menjadi saksi dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Senin (6/5). Mantan Ketua Komisi E DPRD Riau itu menjadi saksi untuk terdakwa Mislan dan Abdul Haris dalam perkara dugaan rasuah kegiatan pengadaan sarpras di Dispora Riau.

Pada anggaran perubahan tahun 2016 itu, ada penambahan anggaran yang cukup besar dibandingkan anggaran murni untuk kegiatan pengadaan sarpras di Dispora Riau. Dimana sebelumnya yang diusulkan itu hanya untuk biaya listrik. Hal itu menjadi salah satu hal yang ditanyakan Budi Darmawan selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Masnur. Menanggapi pertanyaan itu, Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu memberikan penjelasannya. “Bahwasanya (penambahan) 12 koma sekian miliar itu, memang ada surat masuknya dari OPD (Dispora,red),” kata Masnur di hadapan majelis hakim yang diketuai Saut Maruli Tua Pasaribu.

Komisi E DPRD Riau merupakan mitra kerja dari Dispora Riau. Masnur sendiri sempat memimpin rapat bersama Dispora Riau kala itu. Itu rapat yang kedua. Sementara saat rapat pertama, dipimpin oleh Markarius Anwar selaku Sekretaris Komisi E kala itu. “Saya sempat menanyakan ketika diajukan surat ada lampirannya itu. Mampu gak dilaksanakan? Karena waktu APBD P pendek,” lanjut Masnur lagi. “Bapak bertanya kepada siapa saat itu?,” potong JPU kemudian.

Mendapat tanggapan itu, Masnur melanjutkan keterangannya. “Ini ada penambahan kok besar betul, sanggup gak ini dikerjakan. Kata Pak Mislan saat itu, ‘kalau ketuk palunya cepat, Insyaallah bisa (selesai). Nanti dipecah-pecah,” kata Legislator asal Kampar itu.
Lalu, corong pertanyaan diambil alih oleh Saut Maruli. Ketua majelis hakim itu mencoba mengulas fakta persidangan yang disampaikan saksi-saksi sebelumnya.

Dimana disampaikan, adanya pokok pikiran anggota Komisi E kala itu, sehingga terjadi pembengkakan anggaran pada anggaran perubahan. “Saat dibahas di perubahan muncul pokok-pokok pikiran dari Dewan, bahwa ada penambahan anggaran,” sedikit Hakim Ketua mengulas. “Seperti yang saya sampaikan tadi Pak Hakim, itu ada surat masuk,” jawab Masnur.
Mendapat jawaban itu, Hakim Ketua kemudian menerangkan. Memang saat itu ada surat masuk dari Dispora terkait penambahan anggaran.

Namun surat itu muncul karena sebelumnya ada pertemuan Dispora dengan anggota Komisi E untuk penambahan anggaran. “Berdasarkan itu lah kemudian Dispora itu menindaklanjuti dengan membuat surat seperti yang diminta kan Dewan. Jadi bukan inisiatif dari Dispora. benar seperti itu, Pak?,” tanya Saut Maruli kemudian. “Tak benar. Waktu saya memimpin rapat itu, yang mengusulkan itu mereka,” imbuh Masnur.

Terdakwa Mislan yang merupakan Kepala Bidang (Kabid) di Dispora Riau sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan tersebut, membantah keterangan-keterangan Masnur tersebut. Bantahan itu disampaikan ketika dirinya mendapat kesempatan untuk menanggapi keterangan saksi-saksi. “Tadi bapak ini (Masnur,red) bilang, dari SKPD (Dispora, red) sudah ada usulannya,” tanya Hakim Ketua. “Itu saya tidak tahu. Saya gak pernah lihat (surat usulan itu),” jawab Mislan yang tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.
Begitu juga terkait keterangan Masnur yang mengaku pernah mengingatkan dirinya terkait pelaksanaan kegiatan itu. “Tidak pernah sama sekali dia bertanya. Yang kami bertemu ya di hearing itu aja, Pak,” sebut Mislan. “Jadi Bapak tetap pada keterangan Bapak?,” tanya Hakim Ketua. “Tetap,” jawab Masnur. Hal sama juga ditegaskan Mislan.

Selain Masnur, pada persidangan itu juga menghadirkan saksi lainnya, yaitu Roslinawati yang saat itu menjabat Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan Dispora Riau, dan Jamaluddin selaku Bendahara Pengeluaran di Bidang Sarpras Dispora Riau. Tak hanya itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi, dan mantan Karo Hukum Setdaprov Riau, Ikhwan Ridwan, juga hadir sebagai saksi dalam persidangan tersebut.(dod)

 

Comments

News Feed