oleh

Target Kinerja  BPHTB Triwulan I Bapenda tak Tercapai

PEKANBARU (HR) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru belum mampu mencapai target kinerja pada triwulan I untuk penerimaan pajak sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dari target Rp50 milyar yang ditetapkan, realisasi hingga 28 Maret 2019 lalu, hanya mencapai Rp28 miliar lebih. Masih terdapat kekurangan sebesar Rp21 miliar lebih.

Terkait hal tersebut, Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Firdaus, tidak menampiknya. Diakuinya, capaian untuk BPHTB merosot atau tak mencapai target kinerja pada triwulan I.

“BPHTB memang jauh tertinggal. Itu kan transaksi. Kita berharap pasca pemilu, ekonomi bisa bergerak. Sektor ril bisa berjalan. Artinya kalau pengembang atau pengusaha properti tumbuh berkembang di bulan Mei ini, Insyaallah jelang akhir tahun akan terjadi transaksi jual beli,” ujar Firdaus, Rabu (8/5).

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) PBB dan BPHTB Bapenda Pekanbaru, Marzuki menjelaskan, BPHTB itu terkait transaksi jual beli. Jadi tak bisa diprediksi.

Dia juga merinci penyebab dari tidak tercapainya target kinerja untuk triwulan I. Pertama, kata dia, diberlakukannya Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011, yakni dari hak milik menjadi Hak Guna Bangunan. “Itu berpengaruh terhadap develover untuk melakukan akad di bank,” sebut Marzuki.

Jadi, sebutnya, di posisi bulan Januari dan Februari 2019, boleh dikatakan tak ada develover yang melakukan transaksi, khusus untuk rumah bersubsidi. Kalau pun ada transaksi, itu sisa dari tahun 2018 kemarin.

“Penyebab kedua, teman-teman di notaris atau PPAT hanya bertanya-tanya saja. Kan di awal Januari 2019, Nilai Jual Objek Pajak naik satu tingkat,” lanjut dia.

Hilangnya stimulus yang sudah diberlakukan sejak tahun 2014 silam, kata Marzuki, turut menjadi penyebab tidak tercapainya target kinerja pada 3 bulan pertama tahun ini. Sebab kalau NJOP naik, sedangkan stimulus kurang, jelas nilainya akan menjadi naik.

“Tiga itulah yang menjadi penyebabnya, jadi pengusaha masih menyesuaikan dulu,” terang Marzuki.

Untuk menaikkan realisasi di triwulan II, pihaknya akan melakukan pendekatan dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Terlebih Bapenda sudah melakukan host to host sejak 1 April 2019 lalu dengan Badan Pertanahan Nasional.

Host to host itu, BPN tidak bisa melakukan verifikasi kalau belum melinasi BPHTB. Jadi sekarang kita memang betul merasakan dampak dari program yang digagas KPK itu,” imbuhnya.

Upaya selanjutnya adalah melakukan MoU dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPAT). Untuk melakukan kejujuran atau melaporkan transaksinya.

“Masih ada beberapa upaya dan strategi lain untuk mencapai target pada triwulan II. Kita optimislah bisa mencapai target kinerja triwulan II,” pungkas Marzuki.

Untuk diketahui di tahun 2019 ini untuk sektor BPHTB Bapenda diberikan target sebesar Rp200 miliar.(her/dod)

Comments

News Feed