oleh

TBA Tiket Pesawat Perlu Diturunkan

JAKARTA (HR)- Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kurnia Toha mengatakan pada dasarnya tarif batas atas TBA tiket pesawat memang perlu diturunkan. Saat ini Kementerian Perhubungan dan KPPU tengah membahas hal tersebut.

“Karena tarif sekarang jarak antara tarif bawah dan atas masih terlalu jauh,” kata Kurnia, Selasa (7/5).

Sementara itu, menurut Kurnia, maskapai penerbangan saat ini lebih banyak yang sudah tidak lagi menyentuh pada harga di kisaran batas atas. Kurnia mengatakan, maskapai menentukan tarif pada tingkat atas sehingga yang diterima penumpang cenderung mahal.

Untuk itu, Kurnia menegaskan pihaknya mendukung jika ada rencana penurunan TBA tiket pesawat. “Kami sudah bertemu dengan Menteri Perhubungan (Menhub) kemarin siang (6/5). KPPU mendukung sepenuhnya upaya Menhub untuk menurunkan tarif tiket,” jelas Kurnia.

Dia menilai pada dasarnya, Kemenhub berwenang untuk menetapkan batas tarif. Jadi, kata dia, regulasi koridor tarif tiket pesawat sangat menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga perlu diatur. Terlebih saat ini sudah memasuki Bulan Ramadhan dan menjelang mudik.

Kurnia menambahkan, industri penerbangan saat ini dalam operasionalnya sudah sangat terkonsentrasi. “Jadi sudah monopoli atau sudah sangat dominan sehingga kalau tidak diatur rawan penyalahgunaan,” tutur Kurnia.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan saat ini pembahasan mengenai tarif batas atas tiket pesawat masih dilakukan. Budi mengatakan, pembahasan tarif batas atas tiket pesawat juga dilakukan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“Saya masih akan mengevaluasi bersama KPPU, apakah tarif batas atas bisa diturunkan,” kata Budi usai melakukan rapat di Stasiun Balapan Solo, Sabtu (4/5).

Meskipun pembahasan penurunan tarif batas atas pesawat dilakukan, Budi menegaskan pemerintah juga harus adil untuk maskapai. Sebab, kata Budi, sudah dua tahun tarif batas atas tidak naik namun justru saat ini harus dinaikkan.

Sementara itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta regulator dapat menghitungnya dengan baik untuk dua sisi yaitu maskapai dan penumpang.”Kita menekankan dari regulator itu tolong betul-betul menghitung cost structure dari para pelaku usaha penerbangan itu saja,” kata Rini usai meninjau Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo, Selasa (7/5).

Meskipun saat ini tarif batas atas tiket pesawat tengah dibahas untuk diturunkan, Rini menegaskan Kementerian BUMN tidak memberikan usulan apapun. Meski Maskapai Garuda Indonesia sebagai market leader merupakan perusahaan BUMN.

Dia memastikan apapun keputusan Kemenhub nantinya terkait tarif batas atas tersebut akan diikuti. “Regulator itu mempunyai kebijakan-kebijakan yang kita sebagai pelaku pasar mengikuti,” jelas Rini.

Terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai tingginya tarif tiket pesawat saat ini sudah sesuai dengan harga keekonomian. Kalla menilai jika harga diturunkan malah akan membuat maskapai penerbangan bangkrut.

Ia meyakini sebenarnya maskapai tak ingin menaikkan tarif. Namun, kata Kalla, banyak komponen tarif pesawat yang harganya meningkat sehingga maskapai terpaksa menaikkan tarif untuk bertahan.

“Jadi saya yakin perusahaan penerbangan tidak ingin naik, kalau naik lagi penumpang turun, tapi kalau terlalu rendah, bisa mati juga (maskapai penerbangan). Kalau (maskapai penerbangan) mati kita naik apa?” ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Ia menambahkan hampir 70 persen komponen tarif tiket pesawat harus diimpor. Komponen utama yang membuat harga tiket mahal ialah avtur yang juga harus diimpor.

Kalla menganggap, dulunya harga tiket pesawat justru terlalu murah. Akibatnya, kata Kalla, dalam 20 tahun ke belakang, banyak maskapai penerbangan yang gulung tikar karena menjual harga tiket terlampau murah.

Kalla mengakui kenaikan harga tiket pesawat akan berdampak pada sektor pariwisata. Namun demikian, seluruh pihak mesti memahami kondisi ini.
“Ya pasti saja ada, ada masalah seperti hotel-hotel. Ada. Tapi kalau mereka tidak hidup bagaimana, jadi harus dipahami juga,” ujar Kalla.

“Mereka juga tidak disubsidi pemerintah kecuali disubsidi pemerintah seperti beras, bus kota, itu disubsidi pemerintah. Kereta api, commuter. Tapi kalau tidak disubsidi (seperti tiket pesawat) bagaimana?” lanjut dia.

Data jumlah penumpang pesawat terbang domestik Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode Januari-Maret 2019, menunjukkan adanya 17,66 persen penurunan penumpang jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Tiket pesawat yang tidak lagi terjangkau menjadi satu faktor utama penyebab penurunan jumlah penumpang ini.

Tidak hanya jumlah penumpang yang menyusut, mahalnya tiket pesawat juga berdampak pada bidang lain, misalnya menurunnya okupansi hotel berbintang dan melonjaknya inflasi.

Masih mengacu pada data BPS, terjadi penurunan okupansi hotel berbintang sebanyak 4,21 poin di periode Maret 2019 dibandingkan Maret 2018. Menurut Kepala BPS Suhariyanto, penurunan ini terjadi juga disebabkan oleh mahalnya harga tiket pesawat.

“(Tiket pesawat) dampaknya bisa ke mana-mana, terlihat di tingkat penghunian hotel bintang, dia akan menghantam ke pariwisata, banyak hal, tidak hanya transportasi,” kata Suhariyanto, Kamis (2/5). (rol, kpc, don)

Comments

News Feed