oleh

Pemko Belum Bayar Tunggakan PJU ke PLN

PEKANBARU (HR)- Hingga saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru belum juga menyelesaikan persoalan tunggakan tagihan Penerangan Jalan Umum ke Perusahaan Listrik Negara. Belum selesainya audit yang dilakukan menjadi alasan hal itu terjadi.

Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, HM Noer, membenarkan tunggakan akan diselesaikan apabila hasil audit sudah selesai. “Kita kemarin adakan rapat lagi dengan PLN difasilitasi pihak kejaksaan. Tapi, belum clear, masih ada perbedaan berikut pekerjaan yang belum selesai. Dari 41.333 titik PJU yang tersebar di lima rayon di Pekanbaru, masih dalam tahap verifikasi Dishub dan PLN,” kata HM Noer.

Dari jumlah itu, masih ada sekitar 19ribuan titik PJU lagi yang masih dalam proses verifikasi, sehingga masih butuh waktu sekitar tiga bulan lagi. Setelah selesai, baru proses audit dilakukan. “Pada prinsipnya Pemko Pekanbaru belum bisa membayar tunggakan PJU jika hasil audit belum keluar,” jelas Sekda.

Sebelumnya M Noer, menyebut kalau keinginan PLN, Pemko harus membayar tunggakan PJU sebesar Rp54 miliar. Namun belum dilakukan, karena yang berutang itu bukan perorangan, melainkan pemerintah. “Kami akan bayar kalau hasil auditnya sudah keluar,” tutup Sekda.

Seperti diketahui, pihak PLN sempat memutus aliran listrik PJU di Pekanbaru, tahun 2018 lalu, karena Pemko Pekanbaru belum membayar tunggakan tagihan. Namun setelah dilakukan mediasi oleh pihak Kejari, PJU kembali dinyalakan. Dalam mediasi yang dilakukan kedua belah pihak menyepakati angka Rp25 Miliar sebagai tunggakan PJU Pemko yang harus dibayarkan. Jumlah itu lebih sedikit jika dibanding tagihan semula yang dihitung PLN senilai Rp37 Miliar untuk tagihan selama tiga bulan.

Sementara, Pemko sedianya mengaku hanya memiliki tagihan Rp12 Miliar. Dalam kesepakatan mediasi itu juga dijelaskan jika dalam angka Rp25 Miliar setelah audit BPKP dilakukan, terdapat kelebihan bayar, maka akan dilakukan pengembalian kelebihan bayar oleh PLN Pekanbaru. Selanjutnya jika terjadi kurang bayar atau jumlah tagihan melebihi dari kesepakatan Rp25 miliar, maka Pemko akan melakukan pelunasan ke PLN usai pengesahan APBD Perubahan.

Berdasarkan data yang dihimpun Haluan Riau, tagihan listrik PJU Pemko untuk bulan Januari sebesar Rp7.423.337.306, Februari Rp7.853.589.643. Menariknya, dibulan Maret tagihan membengkak menjadi Rp13.027.036.008. Tunggakan tagihan selama tiga bulan yang disebut-sebut terjadi untuk Bulan April, sebesar Rp12.688.694.522. Tagihan bulan Mei sebesar Rp12.617.080.170, kemudian Juni Rp12.521.268.775. Yang mana PLN meminta tagihan tersebut harus segera dibayarkan sebelum tanggal 30 Juni 2018 lalu.(her)

Comments

News Feed