oleh

Direktur YPCR : Kami Taat dan Patuh Hukum

 

PEKANBARU (HR)-Direktur Yayasan Pendidikan Cendana Riau, DR Deni Satria mengatakan, pihaknya taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Hal itu menyikapi tuntutan dari pensiunan guru dan karyawan yang melakukan aksi unjukrasa, baru-baru ini.

 

Disampaikan Deni, pihaknya membenarkan adanya putusan Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah memutuskan Yayasan Pendidikan Cendana Riau (YPCR), membayar Rp27,6 miliar. “Sehubungan dengan keputusan ini pihak YPCR telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pengurus sangat menghargai proses hukum yang sedang berlangsung. Untuk itu, mari tunggu hasil keputusan MA dengan tidak membentuk opini yang negatif dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Kami patuh dan taat hukum yang berlaku,” kata Deni didampingi Ketua YPCR, Syahriwal, SE, Kamis (9/5).

Segala hak-hak yang berhubungan dengan guru dan karyawan YPCR, yang telah mencapai usia pensiun normal umur 55 tahun, dana pensiunnya telah tersedia sesuai dengan hak pensiun yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Yayasan Pendidikan Cendana telah dibayarkan sepenuhnya. Hal ini disampaikan dan dibahas dalam sidang Pengadilan Hubungan Industri di PN Pekanbaru.

Terkait dengan perubahan pensiun bulanan menjadi pensiun sekaligus, menurut Deni, dilaksanakan setelah disosialisasikan dan disetujui seluruh guru dan karyawan sebagaimana diatur oleh Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Yayasan Pendidikan Cendana Riau, ungkap Deni, juga telah melaksanakan program perumahan untuk guru dan karyawan dengan menggratiskan biaya tanah seluas 220-240 meter persegi. Memberikan subsidi sebesar 50 persen atas biaya pembangunan rumah tipe 45 dan 54 dan memberikan subsidi sebesar 62,5 persen atas biaya infrastruktur (sarana penunjang). Pembangunan perumahan ini melalui tiga tahap, yakni tahap I (Tahun 1997), tahap II (Tahun 2004), tahap III (Tahun 2012). Dengan rentang waktu ini yang membuat perbedaan harga, sesuai dengan tahun dibangunnya perumahan.

Penetapan harga rumah, kata Deni, ditentukan berdasarkan tender dengan pihak pengembang.Terkait dengan adanya kasus dugaan penggelapan dan penipuan Tabungan Hari Tua (THT), ditambahkan oleh Ketua YPCR, Syahriwal SE, bahwa benar sampai hari ini masih dalam proses di Polda Riau. “Perkaranya masih dalam proses penyelidikan,” kata Syahriwal.

Seperti diketahui, sebelumnya puluhan pensiunan guru dan karyawan YPCR melakukan aksi unjukrasa di Komplek Perumahan Cendana, Selasa (30/4). Mereka menuntut agar hak-hak mereka segera dipenuhi, sebagaimana putusan Pengadilan Hubungan Industri (PHI) pada PN Pekanbaru.

Dalam amar putusan majelis hakim PHI disebutkan, YPCR mesti membayar kekurangan hak kepensiunan guru dan karyawan sebanyak 85 orang sebesar Rp27.685.638.700, namun setelah putusan itu, pengurus YPCR menyatakan dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Pada tanggal 15 April 2019, PN Pekanbaru telah mengirimkan berkas perkara Nomor 51/Kas/G/2018/PHI.Pbr Jo Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Pbr ke MA.(war)

Comments

News Feed