oleh

Masyarakat Desa Sikemang Harapkan SK Perizinan Perusahaan Dicabut

 

SIAK (HR)-Hari ini, Kamis (9/5) persidangan kasus dugaan pemalsuan surat izin perkebunan yang dilakukan oleh mantan Kepala Dinas Perkebunan Siak Teten Efendi dan Direktur Utama Suratno Kurnadi PT Duta Swakarya Indah (DSI), kembali digelar Pengadilan Negeri (PN) Siak.

Sidang kelima kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Saksi Ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas nama Didik Heramba selaku Biro Hukum. Namun dikarenakan saksi ahli Didik Heramba yang ditunjuk JPU sebagai Saksi Bidang Pranologi itu berkasnya tidak lengkap, maka Majelis Hakim PN Siak meminta agar sidang ditunda hingga Selasa depan.

Sementara Penasehat Hukum (PH) terdakwa Yusril mengatakan bahwa jika syarat yang dimiliki Saksi Ahli tidak lengkap, mengapa harus dijadikan saksi ahli. “Syarat beliau jadi saksi ahli tidak lengkap. Jadi saya harus meluruskan hal ini, dan minta beliau di persidangan hari ini, jangan jadi saksi ahli tapi jadi saksi fakta saja, ” ungkapnya.

Terkait hal ini, Kuasa Hukum Pelapor Firdaus Ajis, SH, MH mengatakan, dirinya setuju saksi ahli tidak dihadirkan pada sidang kelima, jika berkasnya tidak lengkap. Namun Penasehat Hukum terdakwa jangan juga sudah tahu salah, tapi masih menjadikan saksi ahli menjadi saksi fakta padahal itu sudah jelas salah. “Kita harapkan agar sidang selanjutnya jangan ditunda lagi, karena kita lihat, masyarakat banyak berharap dengan perkembangan kasus ini,” ujarnya singkat.

Sementara di luar persidangan beberapa orang yang mengaku warga Desa Sikemang Jaya Kabupaten Siak, sangat berharap kasus ini dapat ditindak seadil-adilnya. Seperti yang diungkapkan salah satu perwakilan masyarakat Desa Sikemang Nazarudin yang juga Wakil Sekretaris Koperasi Sikemang Jaya.

Ia mengatakan bahwa mereka memang tidak ada hubunganya dengan kasus ini. Namun mereka ingin memantau bagaimana perkembangan kasus ini. Karena mereka juga telah dirugikan oleh PT DSI, atas lahan yang mereka kelola, diklaim menjadi milik DSI. “Kita sudah dirugikan oleh PT DSI. Kita harapkan agar kasus ini benar seadil-adilnya diputuskan. Kita juga harap agar Surat Izin yang dimiliki PT DSI dapat dicabut,” ungkapnya.

Ia mengatakan, saat ini aset milik koperasi sudah tidak dapat digarap mereka lagi. Karena semenjak DSI mengatakan bahwa lahan itu milik mereka pada tahun 2009, maka masyarakat Sikemang sudah tidak dapat menikmati hasil dari lahan mereka.

“Kami juga sudah dizolimi oleh PT DSI, makanya saat kami mendengar kasus yang terjadi ini, kami kemari untuk lakukan pemantauan. Selain itu dalam waktu dekat kami juga akan melaporkan pihak DSI ke Polres Siak,” sebutnya.(hrc)

Comments

News Feed