oleh

Jaksa Belum Siapkan Memori Banding Vonis 3 Dokter

 

PEKANBARU (HR)-Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum menyerahkan memori banding perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di RSUD Arifin Achmad (AA) Riau. Belum diterimanya petikan putusan, menjadi alasan belum JPU belum mempersiapkan memori banding tersebut.

Memori banding itu menanggapi putusan pada lembaga peradilan tingkat pertama terhadap para terdakwa. Dimana mereka dijatuhi vonis dengan hukuman yang berbeda-beda, pada Kamis (2/5) kemarin. Adapun para terdakwa itu adalah tiga oknum dokter yang bertugas di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, yakni dr Kuswan Ambar Pamungkas, SpBP-RE, dr Weli Zulfikar, SpB (K) KL, dan drg Masrial, SpBM.

Welli Zulfikar dijatuhi vonis penjara selama 1 tahun 8 bulan, dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan. Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp132 juta subsider enam bulan kurungan. Lalu, Masrial divonis hukuman 1 tahun 4 bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan. Selain itu, dia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp120 juta subsider 6 bulan kurungan.

Terakhir, Kuswan yang dijatuhi vonis satu tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan. Tak hanya itu, terdakwa lainnya Yuni Efrianti, Direktris CV Prima Mustika Raya (PMR) itu juga dinyatakan bersalah dan divonis 14 bulan penjara. Dia juga diwajibkan membayar denda Rp50 juta subsider 3 bulan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp66 juta subsider 3 bulan kurungan.

Usai persidangan, keempat terdakwa menolak putusan tersebut, dan menyatakan banding. Menanggapi hal itu, JPU juga menyatakan hal yang sama. Namun hingga kini, JPU belum mengirimkan memori banding ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru untuk diteruskan ke Pengadilan Tipikor (PT) Pekanbaru. “Kita menyatakan banding. Tapi memori bandingnya belum kita kita kirim,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Yuriza Antoni, Senin (13/5).

Belum dikirimnya memori banding itu dikarenakan JPU belum menerima salinan petikan putusan tersebut. Pasalnya, dari petikan putusan itu lah yang akan dijadikan dasar dan pertimbangan JPU atas sikapnya. “Kita menunggu (salinan) petikan putusan. Setelah itu ada, barulah kita menyiapkan memori banding,” pungkas mantan Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Lingga, Kepulauan Riau (Kepri) itu.

Diketahui, perkara ini juga menjerat seorang pesakitan lainnya. Dia adalah Mukhlis. Sama halnya dengan pimpinannya di CV PMR, Mukhlis juga divonis 14 bulan penjara, denda sebesar Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan, dan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp90 juta. Namun saat itu, dia menyatakan menerima putusan tersebut.

Dalam putusannya, hakim menyatakan kelima terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 KUHP. Berdasarkan surat dakwaannya, JPU menyebut perbuatan para terdakwa terjadi pada tahun 2012 hingga 2013 silam dengan cara membuat Formulir Instruksi Pemberian Obat (FIPO) dengan mencantumkan harga yang tidak sesuai dengan harga pembelian sebenarnya dalam pengadaan alat kesehatan spesialistik Pelayanan Bedah Sentral di RSUD AA Riau.

Dalam pembelian itu, pesanan dan faktur dari CV PMR disetujui instansi farmasi. Selanjutnya dimasukkan ke bagian verifikasi untuk dievaluasi dan bukti diambil Direktris CV PMR, Yuni Efrianti Selanjutnya dimasukkan ke Bagian Keuangan.

Setelah disetujui pencairan, bagian keuangan memberi cek pembayaran pada Yuni Efrianti. Pencairan dilakukan Bank BRI, Jalan Arifin Achmad. Setelah itu, Yuni Efrianti melakukan perincian untuk pembayaran tiga dokter setelah dipotong fee 5 persen. Pembayaran dilakukan kepada dokter dengan dititipkan melalui staf SMF Bedah, saksi Firdaus. Tindakan terdakwa melanggar peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah.

Menurut JPU, CV PMR diketahui bukan menjual atau distributor alat kesehatan spesialistik yang digunakan ketiga dokter. Kenyataannya, alat tersebut dibeli langsung oleh dokter bersangkutan ke distributor masing-masing. Alat kesehatan juga tidak pernah diserahkan CV PMR kepada panitia penerima barang dan bagian penyimpanan barang di RSUD AA Riau sebagaimana ketentuan dalam prosedur tetap pengadaan dan pembayaran obat, gas medis dan alat kesehatan pakai habis BLUD AA Riau.

Selama medio 2013 dan 2013, Direktris CV PMR dibantu stafnya Muklis telah menerbitkan 189 faktur alat kesehatan spesialistik. Harga alat kesehatan yang tercantum dalam faktur berbeda-beda dengan harga pembelian yang dilakukan terdakwa dr Welly Zulfikar, dr Kuswan Ambar Pamungkas dan drg Masrial.

Dari audit penghitungan kerugian keuangan negara ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp420.205.222. Jumlah itu diterima oleh CV PMR dan tiga dokter dengan jumlah berbeda. Perinciannya adalah CV PMR sebesar Rp66.709.841. Sementara selisih harga alat kesehatan atau mark up harga yang diterima oleh ketiga dokter adalah dr Welly Zulfikar sebesar Rp213.181.975, dr Kuswan Ambar Pamungkas Rp8.596.076 dan dr Masrizal Rp131.717.303.(dod)

Comments

News Feed