oleh

Pemprov Riau Evaluasi Ranperda RTRW Kabupaten Kampar

Pekanbaru (HR)-Pemerintah Provinsi Riau melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Kampar 2019-2039. evaluasi dilaksanakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau, Pekanbaru, Selasa (14/5).

Rapat ini dipimpin Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Riau Zulkifli selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Riau dan dihadiri Kepala Bappeda Kampar Afrizal, Asisten Setdakab Azwan, MSi dan Kepala OPD terkait.

Evaluasi ini merupakan salah satu proses yang harus dilalui sebelum perda diberlakukan. Dengan telah dievaluasinya ranperda RTRW ini oleh Provinsi maka pengesahan Ranperda tentang RTRW Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039, tinggal beberapa langkah lagi.
Zulkifli menyampaikan bahwa ada tiga tahapan yang dilaksanakan dalam evaluasi ini yakni, evaluasi ranperda di tingkat Provinsi, konsultasi ke Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri dan peninjauan hasil sekaligus pleno.

Kepala Bappeda Kampar Afrizal, menyampaikan bahwa dministrasi ranperda RTRW Kabupaten Kampar tahun 2019-2039 telah dinyatakan lengkap dengan persyaratannya melalui berita acara pemeriksaan kelengkapan dokumen .

Disampaikan Afrizal, bahwa ranperda RTRW ini telah melalui proses asistensi oleh Pemerintah Provinsi dan pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) pada tanggal 27 Maret 2019 dengan perbaikan baik secara teknis maupun substansi yang menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ATR Nomor 1 tahun 2018 dan Perda RTRW Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018.

Dalam rapat tersebut, hampir seluruh OPD instansi memberikan masukan terhadap kesempurnaan ranperda RTRW tersebut. Seperti yang disampaikan Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Riau Sudarman bahwa menyusun perda bukan pekerjaan mudah karena harus melihat masa lalu, kenyataan saat ini dan harus mampu memprediksi apa yang terjadi dimasa depan.

Ia mengupas tentang pentingnya soal tapas batas. Untuk Kampar ada enam segmen batas. Segmen ini ada yang sudah ada permendagrinya dan ada yang masih draf final. Untuk itu sebelum perda ini disahkan perlu dipedomani permendagri atau draf final tersebut.

Jefrizon dari Bappeda Provinsi Riau menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kampar yang telah berupaya maksimal dalam menyusun ranperda ini mulai dari nol. Kampar adalah Kabupaten/Kota yang pertama di evaluasi ranperda RTRWnya di Provinsi Riau.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Kampar Azwan, juga menyampaikan masukan terkait aturan keberadaan outline. Kemudian perlunya sinkronisasi dengan kondisi lapangan. (adv/oni)

Comments

News Feed