oleh

Gubri Instruksikan OPD Amankan Aset Daerah

PEKANBARU – Menindaklanjuti Rencana Aksi Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK dan program 100 hari kerja Gubernur Riau. Gubernur Riau Syamsuar intruksikan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengamankan aset Daerah.

Atas intruksi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (BPKAD) turun langsung melakukan coaching klinik aset dengan turun ke seluruh OPD.
“tim kita sudah turun ke BKD dan rumah sakit Arifin Ahmad. Kita sudah buat jadwal turun ke seluruh OPD, ” ujar Syahrial Abdi, Kepala BPKAD Provinsi, Rabu (15/5).

Setiap OPD diminta untuk menyiapkan data kartu inventaris barang ( KIB) khusus tanah, kendaraan dinas roda empat dan rumah dinas beserta dokumennya.
Kemudian data jumlah ril keberadaan tanah kendaraan dinas roda empat, roda dua dan rumah dinas baik yang dikuasai OPD, maupun yang secara sah dikuasi pihak lain dan tidak sah dikuasai pihak lain.

Data penggunaan kendaraan dinas untuk pejabat struktural dan kesesuaian standarisasi/spesisifikasi peruntukan tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah. OPD diminta, untuk mengumpulkan semua kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang penguasaannya di bawah OPD.

Intruksi Gubernur terkait pembenahan pengolahan aset daerah pertama pengamanan tanah. Pengamanan fisik tanah Gubri minta OPD membangun pagar batas tanah, jika anggaran terbatas cukup patok tanah, pasang plank tanda kepemilikan tanah, tunjuk penjaga tanah dan lakukan pengosongan tanah dari penguasaan asing.

“Pengembalian kendaraan dinas yang menurut ketentuan telah berakhir hak penggunaanya. Lakukan penarikan kendaraan dinas dari pihak yang menguasai secara tidak sah. Apabila kendaraan dinas yang hilang maka menjadi tanggung jawab pengguna dan beri sanksi sesuai ketentuan selanjutnya usulkan lelang bila sudah memenuhi syarat dan ketentuan,” ungkapnya.

Pihaknya akan melakukan coaching klinik kepada seluruh OPD seperti apa yang telah dilakukannya saat coaching klinik APBD Riau tahun 2018 yang lalu. Dan hasilnya cukup merasionalisasikan kegiatan yang ada di masing-masing OPD.

“Dengan sistem ini cukup maksimal, dan seluruh OPD sudah diminta untuk menyiapkan data kartu inventaris barang ( KIB) khusus tanah, kendaraan dinas roda empat dan rumah dinas beserta dokumennya. Kemudian data jumlah ril keberadaan tanah kendaraan dinas roda empat, roda dua dan rumah dinas baik yang dikuasai OPD, maupun yang secara sah dikuasi pihak lain dan tidak sah dikuasai pihak lain,” tutupnya. nur

Comments

News Feed