oleh

Ismail Ibrahim Minta Bantuan Sepupu Herliyan Saleh

 

PEKANBARU (HR)-Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menghadirkan Ribut Susanto dan Jeffry Ronald Situmorang dalam sidang korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, Kabupaten Bengkalis.

Kali ini, keduanya bersaksi untuk terdakwa M Nasir, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bengkalis. Sementara dua saksi lainnya, Ismail Ibrahim dan Jamal Abdillah yang juga diagendakan, batal hadir. Keduanya diketahui dalam keadaan sakit.

Pemeriksaan saksi Ribut dan Jefrry pada persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Rabu (15/5), dilakukan secara bersamaan. Keduanya duduk berdampingan, menjawab sejumlah pertanyaan yang ditujukan kepada mereka. Ribut dalam perkara ini diketahui merupakan orang kepercayaan mantan Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh. Sementara Jefrry adalah pihak swasta dari PT Multi Structure.

Dalam kesaksiannya, Ribut Susanto mengatakan proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih itu, merupakan salah satu proyek multiyears Kabupaten Bengkalis. Proyek itu merupakan salah satu janji Herliyan Saleh kala kampanye saat menjadi calon Bupati Bengkalis. “Ada enam paket pekerjaan jalan dalam multiyears itu. Tapi tak ada hubungan saya dengan proyek itu. Saya hanya diminta bantu oleh Pak Herliyan untuk menyelesaikan.

 

Maksudnya seperti sosialisasi, hambatan-hambatan di DPRD (Bengkalis),” ujar Ribut di hadapan majelis hakim yang diketuai Saut Maruli Tua Pasaribu.
Mendapat pernyataan itu, Feby Dwiandospendy selaku Penuntut Umum kemudian mencecarnya. Jaksa menanyakan hambatan apa yang dimaksud Ribut Susanto itu. “Misalnya, mengenai pengesahan APBD,” jawab Ribut. “To the point saja, maksudnya apa itu?,” tanya JPU lagi.

“Minta duitlah kawan-kawan di DPRD ini,” ujar Ribut. Terkait uang tersebut, pernah juga terungkap pada persidangan sebelumnya saat Hobby Siregar duduk di kursi pesakitan. Dimana uang tersebut dikenal dengan nama uang ketok palu. Terkait dengan proyek multiyears itu, kata Ribut, banyak pihak kontraktor yang minta bertemu dengannya. Beberapa di antaranya, PT Merangin Karya Sejati (MKS), PT Multi Structure, PT Widya Sapta Contractor (Wasco), dan sejumlah perusahaan lainnya. “PT Merangin (MKS,red) itu, yang bertemu dengan saya, (adalah) Ismail. Saat itu dia, minta bantuan melalui Hamdi untuk bisa ikut di proyek multiyears ini. Itu pertengahan 2011,” lanjut Ribut Susanto.

Nama Hamdi baru terdengar sekali dalam perkara ini. Nama tersebut, menurut Ribut, masih ada ikatan keluarga dengan Herliyan Saleh. “Hamdi ini sepupu Pak Herliyan,” terang Ribut. Kala itu, Ribut menyampaikan kepada Ismail, jika lolos atau menang dalam proyek multiyears itu, ada bagian sekitar 7 sampai 10 persen yang harus dibayarkan. “Bagian tujuh sampai sepuluh persen dari nilai kontrak itu, untuk ketua panita, Bupati,” sebutnya lagi.

Lebih lanjut Ribut menyampaikan, pada akhir 2011 lalu, ada pertemuan di sebuah hotel di Jakarta. Yang mana dalam pertemuan itu dengan pihak kontraktor yang direkomendasi untuk proyek multiyear tersebut. “Pertemuan itu inisiatifnya Pak Nasir (terdakwa). Yang hadir Bupati, Nasir, saya, Viktor (Viktor Sitorus dari PT Wasco, red), Aan, Ismail dan Kukuh. Tidak ada pembahasan, hanya perkenalan saya. Untuk meyakinkan para pihak yang direkomendasikan untuk mengerjakan proyek itu,” katanya.

Dalam perjalanannya, PT MKS milik Ismail tidak memenangi salah satu proyek multiyears itu. ?Akan tetapi dalam hal ini, Ismail ada kontribusinya. “Nilainya Rp1,3 miliar. Rp1 miliar untuk beli apartemen di Jakarta, untuk Bupati. Rp300 juta untuk acara syukuran dengan Bupati. Tapi uang ini semuanya melalui Aan. Terkait uang ini, antara saya dengan Ismail tidak ada hubungan,” beber Ribut.

Lalu, pada tahun 2012, tepatnya seminggu sebelum pengumuman pemenang tender, Ribut mengaku memberikan uang ke M Nasir sebanyak Rp2 miliar dalam bentuk Dollar Amerika Serikat. “?Uang itu saya bungkus pakai kertas. Saat itu Nasir ke rumah saya yang di Pekanbaru. Uang itu dari (PT) Multi Structure dan Wasko,” ujarnya.

“Kemudian Rp4 miliar ke Jamal (Jamal Abdillah, mantan Ketua DPRD Bengkalis,red). Itu 2 kali. Untuk pengesahan APBD 2012 dan 2013. Saya kasih sebelum ketuk palu,” lanjut dia.

Menanggapi keterangan tersebut, M Nasir membantahnya. Menurut mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai itu, kesaksian Ribut menerangkan kejadian pada tahun 2011. Pada tahun tersebut, kata Nasir, dirinya belum bertugas di Bengkalis. “?Saya (tahun) 2011 belum di Bengkalis. 2011 saya masih di Tembilahan,” kilah M Nasir.

Terkait pengakuan M Nasir itu, Ribut menanggapinya. Dalam tanggapannya, Ribut mengatakan lupa waktu. Akan tetapi kejadian yang telah disampaikannya dalam bersaksi, benar adanya. “Waktu saya lupa, tapi kejadian itu ada,” tanggap Ribut. Tidak sampai disitu, M Nasir juga membantah telah menerima uang dari PT Multi Structure sebanyak Rp1 miliar yang diambilnya melalui Ribut. “Tak ada saya terima uang itu,” bantah M Nasir.

Menanggapi hal ini, lagi-lagi Ribut menjawabnya dengan tenang. “Hanya Allah yang tahu,” tandasnya. Diketahui, dalam perkara ini ada seorang terdakwa lainnya. Dia adalah Hobby Siregar, Direktur PT Mawatindo Road Construction (MRC). PT MRC merupakan pihak rekanan yang mengerjakan proyek tersebut.? M Nasir dan Hobby Siregar diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih sepanjang 51 kilometer dan lebar 6 meter.

 

Yang mana, dalam dakwaan JPU KPK, terdakwa M Nasir telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp2 miliar. Sedangkan terdakwa Hobby Siregar, disebut telah memperkaya diri atau perusahaannya sebesar sebesar Rp40.876.991.970,63. Akibat perbuatan kedua terdakwa, keuangan negara ditaksir menderita kerugian hingga Rp80 miliar dari anggaran yang disebut menelan sekitar Rp495 miliar. Keduanya disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.(dod)

Comments

News Feed