oleh

KPK Cegah Seorang Kepala Daerah Ke Luar Negeri, Siapa Dia ?

PEKANBARU (HR)-Sinyalemen adanya tersangka baru dalam dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Bengkalis, semakin menguat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan perkara ini, dan telah mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri.

Sebelumnya dalam perkara ini, penyidik antirasuah itu telah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah M Nasir, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai. Dalam proyek itu, M Nasir adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis.

Tersangka lainnya adalah Hobby Siregar, Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction (MRC). Perusahaan ini merupakan pihak rekanan yang mengerjakan proyek yang dikerjakan tahun 2013-2015 lalu itu.Kini kedua pesakitan itu telah dihadapkan ke pengadilan untuk menjalani persidangan.

Saat ini, lembaga antirasuah itu masih melakukan pengembangan untuk membuktikan adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp105.881.991.970,63 itu.

“Saat ini KPK sedang melakukan pengembangan perkara dugaan TPK (tindak pidana korupsi,red) proyek peningkatan jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih di Bengkalis,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, kepada haluanriau.co, Kamis (16/5).

Dalam pengembangan tersebut, tim KPK melanjutkan mengumpulkan alat bukti. Salah satunya dengan melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di Bengkalis.

Seperti yang dilakukan pada Rabu (15/5) kemarin, dengan menggeledah Kantor Bupati Bengkalis di Jalan Ahmad Yani, Pendopo atau Rumah Dinas Bupati Bengkalis di Jalan Antara, dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bengkalis. Proses penggeledahan dilanjutkan KPK di lokasi lainnya pada Kamis ini.

“Hari ini, KPK melanjutkan proses penggeledahan di rumah seorang kontraktor di Jalan Sudirman, di Bengkalis,” lanjut mantan aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) itu.

Tidak hanya itu, KPK juga telah mengirimkan surat cegah tangkal (cekal) bepergian ke luar negeri untuk tiga orang. Salah satu, untuk oknum kepala daerah.

BACA : KPK Geledah Kantor dan Kediaman Bupati Amril Mukminin, KPK Beri Sinyal Ada Tersangka Baru

“Selain itu, dalam rentang Maret-Mei 2019 ini, KPK juga telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi untuk melarang 3 orang bepergian ke luar negeri, baik dari pihak kepala daerah ataupun swasta,” sebut dia.

Siapa pihak-pihak yang dicekal tersebut, Febri menyatakan akan disampaikan kemudian. “Informasi lebih lengkap tentang penyidikan baru ini akan disampaikan sore ini melalui Konferensi Pers di KPK,” pungkas Febri Diansyah.(dod)

Comments

News Feed