oleh

Kejati Usut Pencairan Dana Hibah di Rohul Sebesar Rp16 M

PEKANBARU (HR)-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau melakukan pengusutan dugaan penyimpangan pencairan dana bantuan hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) tahun 2017-2018 senilai Rp16 miliar. Sejumlah pihak diketahui telah diklarifikasi.

Salah satunya adalah Damri Harun. Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rohul itu diketahui dimintai keterangan pada Selasa (21/5). Proses klarifikasinya dilakukan oleh Bidang Pidana Khsusus (Pidsus) Kejati Riau.

Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Pemkum) dan Humas Kejati Riau, Muspidauan, tidak menampik hal tersebut. Dikatakannya, kedatangan Damri itu untuk diklarifikasi terkait perkara yang ditangani Korps Adhyaksa Riau tersebut.

“Dipanggil untuk diklarifikasi,” ujar mantan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru itu.

“Ini masih lid (penyelidikan,red). Yang bersangkutan kan diklarifikasi,” sambung dia tanpa menjelaskan kronologis perkara yang tengah diusut tersebut.

Dalam proses klarifikasi itu, Damri tidak sendiri. Jaksa juga melakukan klarifikasi terhadap 5 orang lainnya. Mereka adalah Helfiskar, Jaharuddin, Nifzar, Jonni Muchtar dan Edi Suherman. Kelimanya dalam kegiatan itu, selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Rohul tahun 2017.

Dari informasi yang dihimpun, Damri telah dua kali diklarifikasi.  Sebelumnya, dia juga telah dimintai keterangan pada Rabu (15/5) kemarin. Dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rohul.

Dihubungi terpisah, Damri belum memberikan tanggapan. Panggilan telepon dan pesan singkat yang ditujukan kepadanya, belum direspon.

Selain Damri, terdapat nama Aceng Herdiana, Kepala Pelaksana BPBD Rohul tahun 2017. Aceng diklarifikasi sehari setelahnya, yaitu pada Kamis (16/5).

“Iya. Sudah disampaikan pada klarifikasi itu,” singkat Aceng saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Tidak hanya dua nama yang disebutkan di atas, proses klarifikasi juga dilakukan terhadap Suparno, Kepala Pelaksana BPBD Rohul periode September 2018-Desember 2018. Dan Zulkifli, Kepala Pelaksana BPBD Rohul tahun 2019.

Sama halnya Aceng, Suparno dan Zulkifli juga diperiksa pada hari Kamis tersebut.

Masih dari informasi yang dihimpun, sejumlah pihak swasta juga telah diklarifikasi. Seperti Muhammad Yamin Direktur Utama (Dirut) PT Karya Kita Bersama, Asmawati Dirut PT Karya Nyata Bersama, dan Marzuki Dirut PT Karya Nyata Jaya Raya. Proses klarifikasi itu diketahui dilakukan awal pekan kemarin.(dod)

Comments

News Feed