oleh

Mahasiswa Bentrok dengan Personel Polisi

PEKANBARU (HR) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara menggelar aksi di Kantor DPRD Riau, Selasa (21/5). Aksi terkait 21 tahun reformasi tersebut berakhir ricuh.

Kericuhan terjadi saat ratusan mahasiswa tersebut memaksa masuk ke dalam DPRD Riau. Bermula saling dorong dengan pihak kepolisian yang berjaga di depan gerbang DPRD Riau, akhirnya tembakan watercanon terpaksa dilakulan oleh pihak kemanan.

Bukan meredakan ratusan mahasiswa tersebut, justru tembakan watercanon membuat mereka melakukan perlawanan dengan melakukan pelemparan batu ke arah petugas kepolisian. Bukan hanya itu, saling pukul juga sempat terjadi antara kedua belah pihak. Menurut Ketua BEM UIR, Hengky Primana aksi ini dilakukan serentak se-Nusantara. “Aksi ini dilakukan serentak di seluruh Nusantara,” tegasnya.

Tidak berselang lama, mahasiswa berhasil masuk ke taman kantor DPRD dengan merobohkan pagar terali. Melihat kondisi tersebut, pihak kepolisian pun membiarkan mereka masuk hingga ke dalam kantor DPRD.

Karena merangsek masuknya mahasiswa tersebut mengakibatkan pintu kaca di samping pecah. Tak hanya itu sejumlah properti gedung DPRD seperti meja juga rusak.
Saat di dalam ruangan kantor, para mahasiswa terus menyerukan tuntutan mereka sembari menyerukan sumpah mahasiswa yang masih dikawal ketat pihak Kepolisian. Menjelang magrib, merasa tuntutan mereka tidak diterima oleh Dewan akhirnya membubarkan diri dengan tertib.

Dalam aksinya, mahasiswa di antaranya menuntut pemerintah agar menuntaskan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) dan stabilkan perekonomian bangsa.
“Kami di sini meminta agar mengusut tuntas kasus-kasus aktivis mahasiswa Trisakti, kasus Munir, tuntaskan kasus Novel Baswedan,” kata Hengki.

Dikatakannya, pelanggaran hak asasi manusia semakin meningkat. Rakyat semakin sengsara dengan ketidakstabilan ekonomi ditambah lagi dengan pembungkaman terhadap demokrasi, yang telah melanggar konstitusi kebebasan berpendapat direnggut oleh pihak penguasa.

Oleh sebab itu mereka menyerukan serta menuntut kepada pemerintah sekarang maupun terpilih di kontestasi politik 2019 untuk menyelesaikan permasalahan ini.
“Kita juga tuntut pengusutan pelanggran HAM terhadap keluarga Mariatun,” katanya. (mal, ckc, rtc)

Comments

News Feed