oleh

SK Keluar Saat Keadaan Kahar, Ahli : Harusnya Bisa Dipertimbangkan

SIAK SRI INDRAPURA (HR)-Sidang perkara dugaan pemalsuan SK Menhut Nomor : 17/Kpts.II/1998 kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Siak Sri Indrapura, Kamis (23/5). Adapun agenda sidang adalah mendengarkan keterangan saksi.

Kali ini dua saksi dihadirkan dari Yusril Sabri dan kawan-kawan selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa Suratno Konadi (Direktur PT DSI) dan Teten Efendi (Eks Kadishutbun Siak). Mereka adalah Dosen Fakultas Hukum Unand Feri Amsari, dan pakar hukum Prof Mudzakir yang merupakan Guru Besar Hukum Pidana UII Yogyakarta.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Roza El Afrina, saksi Feri Amsari memaparkan bahwa kondisi negara ketika SK Menhut dimaksud keluar dalam keadaan Kahar atau force majeur (dalam keadaan berbahaya,red). Atau dikenal ketika itu sebagai tragedi 1998.

Karena negara masih dalam keadaan tidak benar, maka memang, kata Feri, administratif formil yang mengurus itu dalam keadaan normal atau tidak. Atau petugas negara yang mengurusi itu adalah petugas normal.

“Kalau negara dalam keadaan bahaya, maka hukum yang berlaku ketika itu mekanisme yang disepakati untuk menyelamatkan negara,” sebut Feri.

“Ketika itu tidak ada hukum. Hukumnya disebut tata negara darurat. Sehingga jika ada administrasi dapat disesuaikan atau dibahas kemudian,” sambungnya menjawab salah seorang penasehat hukum.

Karena SK keluar dalam keadaan darurat, dan selama masa itu ada pertimbangan karena negara kacau. Maka berbagai persyaratan kalau memang bisa dipenuhi dalam kaitan administrasi di saat force majeur, urusan administrasi dapat memaklumi kondisi.

“Apakah kondisi berbahaya ini bisa dinilai saat keadaan normal?,” tanya penasehat hukum lebih lanjut.

Ia menjawab, soal kerusuhan Mei 1998, proses ketika itu memang tidak ada dijalankan dengan normal. Menurutnya negara waktu itu boleh dikatakan terhenti.

“Itu tertuang dalam makalah saya. Jika ada yang berurusan ketika huruhara, harusnya bisa ditinjau ulang ketika itu,” jawab Feri.

Kemudian mengenai apakah boleh putusan presiden ditegaskan oleh menteri, dia memberikan penjelasan lebih lanjut. Dikatakannya, dengan status menteri sebagai pembantu presiden sesuai amanat perundang-undangan, maka dibolehkan.

Kemudian Feri menambahkan, perihal SK Menhut yang keluar ketika itu berdasarkan pertanyaan penasehat hukum, dimana kondisi Siak ketika itu juga dalam proses jelang pemekaran. Menurutnya, atas peralihan kondisi tertentu yang kemudian harus dimaklumi bahwa seseorang tidak bisa segera melakukan kewajiban.

“Undang-undang memberi ruang untuk itu, karena peralihan pemerintahan. Itu kondisinya bisa disebut force majeur dan bisa dimaklumi kondisinya demikian,” terang dia.

Kemudian pertanyaan dilanjutkan dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dipimpin Syafril Dahlan. Dalam kesempatan itu, Jaksa menanyakan beberapa hal. Mulai legalitas saksi ahli yang terjawab dengan baik. Meskipun dalam persidangan sempat terjadi ribut antar PH dan JPU.

Lalu, Jaksa mempertanyakan kenapa ada aturan keluar pada tahun 1998 sementara pada tahun 1996 dan 1997 kondisi tidak kondusif, atau krisis?. Feri atas pertanyaan tersebut mengungkapkan puncak negara dalam bahaya terjadi 21 Mei 1998, dan tiga hari sebelumnya. Sehingga seluruh proses administrasi masih berjalan sebelum puncaknya dijalankan.

“Sehingga jika ditanya apakah interval tahun 98-99, apakah ada administrasi berjalan? Tentu ada yang berjalan dan ada yang tidak, karena ketika itu masa transisi. Keadaan bahaya tidak hanya dilihat dari subjektiftas presiden saja, kajian hukum tata negara bersentuhan dengan politis,” beber Feri.

Karenanya secara keilmuan menurut Feri tidak ada keadaan bahaya yang tidak mempertimbangkan kondisi, dimana saja negara. Sehingga perspektif melihat objek berbeda dan jika dinilai ada kelalaian administrasi dimaafkan atau tidak, maka lanjutnya penilaian bisa dilakukan.

Atas kondisi force majeur inilah, memang menurut pihak PT DSI menyebabkan perizinan tidak dapat dilengkapi dalam jangka waktu satu tahun. Dimana SK terbit 6 Januari 1998, dan tragedi 1998 terjadi empat bulan kemudian. Dilanjutkan dengan terjadinya pemekaran wilayah administratif Pemkab Siak pada 1999.(dod)

Comments

News Feed