oleh

Usut Dana Hibah di Rohul, Giliran Panitia Pokja Sambangi Kejati

PEKANBARU (HR)-Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2017-2018 lalu diyakini terdiri dari beberapa paket proyek. Dengan nilai total Rp16 miliar, diyakini ada dugaan penyimpangan dalam kegiatan tersebut.

Adapun paket kegiatan itu, diantaranya pembangunan dermaga dan dinding penahan tebing sungai di Ulak Patian (32). Lalu, pembangunan jalan simpang provinsi Desa Ulak Patian (33), pembangunan jalan Desa Ulak Patian-Desa Rantau Biruang Sakti (36).

Nama paket kegiatan itu diketahui dari sejumlah pihak yang diklarifikasi Jaksa pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Kamis (23/5). Proses permintaan keterangan itu dilakukan terhadap pihak Kelompok Kerja (Kerja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul.

Adapun perkara yang diusut itu adalah dugaan korupsi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2017-2018. Penanganan perkara itu dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) Nomor : Print-04/N.4/Fd.1/04/2019, tertanggal 25 April 2019.

Dari informasi yang dihimpun, pihak yang diklarifikasi itu diantaranya, Donni Ahyu selalu Ketua Pokja 32, 33, dan 36. Lalu, T Omar Krishna Adiwinata selaku Sekretaris Pokja 32 dan 36. Terakhir, Roni Candra selaku Sekretaris Pokja 33.

Terkait proses klarifikasi Panitia Pokja tersebut, dibenarkan oleh Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Muspidauan.

“Iya. Diklarifikasi saja. Hanya permintaan keterangan,” kata Muspidauan saat dihubungi Haluan Riau melalui sambungan telepon, Kamis siang.

Saat ditanya apa urgensinya Panitia Pokja diklarifikasi, Muspidauan menjawab agar perkara ini bisa jelas. Pihak-pihak yang dianggap mengetahui kegiatan tersebut akan juga dipanggil.

“Dalam tahapan ini, kita masih mencari peristiwa pidananya,” pungkas mantan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Pekanbaru itu.

Sebelumnya, telah ada pihak lain yang diundang Jaksa. Mereka berada dari aparatur sipil negara (ASN) dan swasta.

BACA : Kejati Usut Pencairan Dana Hibah di Rohul Sebesar Rp16 M

Diketahui, Pemkab Rohul mendapatkan hibah bantuan berupa pendanaan rehabilitasi dan rekonstruk­si pascabencana tahun anggaran 2017 dari Kementerian Keuangan.

Penandatanganan perjanjian hibah daerah (PHD) itu dilakukan Bupati Rohul Sukiman bersama kepala daerah lainnya, di auditorium Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jakarta, Rabu, 29 Maret 2017. Kala itu, dia didampingi Aceng Herdiana selaku Kalaksa BPBD.

Dikatakan Sukiman yang kala itu masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rohul, PHD yang telah diteken bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo, merupakan program hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 2017.

Adapun besaran dana hibah yang diterima Pemkab Rohul adalah sebesar Rp16 miliar.(dod)

Comments

News Feed