oleh

Perda Pengendalian Karhutla Disahkan

PEKANBARU (HR)-Pemerintan Provinsi Riau, bersama dengan DPRD Riau mengesahkan dua rancangan peraturan daerah, pada rapat paripurna DPRD Riau, Kamis (23/5). Dua Ranperda ini merupakan dari lima Ranperda yang diajukan oleh Pemprov Riau.

Dua Ranperda yang disahkan tersebut yakni, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), dan tentang Susunan Kelembagaan Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat.

Gubernur Riau, Syamsuar, mengatakan, dalam pembahasan Raperda, pihaknya lebih membahas Karhutla Karena Karhutla termasuk salah satu yang disahkan, dan saat ini merupakan disiapkan payung hukum, dan apa yang disampaikan Perda nanti akan ditindaklanjuti.

Perda Karhutla sendiri, lanjut Syamsuar akan membantu. Sebab, ada beberapa yang tidak terakomodir. Maka dengan adanya payung hukum ini bisa terakomodir.
”Kalau nanti memerlukan Pergub, nanti juga akan kita siapkan Pergubnya. Kita lihat semua yang terbaik materi perdanya. Soalnya hutan ada juga wewenang pusat dan daerah, terkait juga soal pembiayaan,” ujar Syamsuar.

Terkait dengan susunan kelembagaan pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat, sebenarnya hal ini sudah lama ditunggu.
Saat ini sudah ada beberapa Kabupaten yang sudah punya desa Adat.

”Ada Siak, Rokan Hulu, adanya perda ini akan menggesa. Jadi akan melaksanakan sesuai Undang-undang perda itu. Baru kita nanti bisa menetapkan kepada desa Adat itu,” jelasnya.

Selanjutnya, Ranperda yang belum diakomodir penyampaian Rekomendasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) terhadap Raperda tentang Izin Usaha Perikanan Budaya dan Penambahan Penyertaan Modal. Kemudian Pemerintah Daerah kepada BUMD dan Pihak Ketiga. Serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Riau.

Sementara itu, anggota DPRD Riau, Asri Auzar, mengatakan, dari Paripurna Dewan bersama Pempov Riau, terkait Ranperda yang disahkan, baru dua Ranperda yang direkomendasikan. Sedangkan yang lain belum bisa diterima, karana belum lengkap secara administrasi.

“Baru dia yang kita rekomendasikan, yang lain belum. Tentu kita minta di lengkapi dulu apa yang menjadi persyaratannya. Jadi itu yang kita minta, kalau yang dua itu sudah selesai Karhutla dan hukum adat itu,” kata politisi partai Demokrat ini.***(Nur)

Comments

News Feed