oleh

Sebagai Ahli dalam Perkara Pemalsuan SK Menhut di Siak, Prof Mudzakir Beberkan Arti Surat Palsu

SIAK SRI INDRAPURA (HR)-Guru Besar Hukum Pidana UII Yogyakarta Prof Mudzakir menerangkan arti surat palsu dalam suatu tindak pidana membuat surat palsu.

Keterangan itu disampaikannya kala menjadi saksi ahli dalam persidangan dugaan pemalsuan SK Menhut RI Nomor 17/Kpts.II/1998 di Pengadilan Negeri (PN) Siak. Adapun persidangan itu digelar belum lama ini.

BACA : SK Keluar Saat Keadaan Kahar, Ahli : Harusnya Bisa Dipertimbangkan

Duduk di kursi pesakitan adalah Direktur PT Duta Swakarya Indah (DSI) Suratno Konadi, dan mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Siak Teten Efendi.

“Kalau yang dilampirkan utuh dan tidak ada kepalsuan di dalamnya, itu tidak bisa disebut palsu. Dengan alasan apapun dia tidak bisa dikatakan tindak pidana membuat surat palsu,” ujar Prof Mudzakir di hadapan majelis hakim yang diketuai Roza El Afrina, kala itu.

Lebih lanjut dikatakannya mengenai surat palsu. Jika ada yang beranggapan tidak benar dan dinilai palsu, menurutnya setiap bidang hukum memiliki paramater perbuatan melawan hukum. Sehingga tidak bisa di take over antara pidana dan perdata.

“Suatu dokumen surat yang isinya tidak benar, jadi tidak benar dengan palsu itu dua makhluk berbeda. Tidak benar itu bisa makna salah dan keliru. Palsu diawali dengan itikad buruk dan kriminal, yang dibuat mempunyai tujuan. Andaikata mengutip tidak benar itu salah, kalau salah ya diralat,” terang dia menanggapi pertanyaan tim Penasehat Hukum (PH) para terdakwa.

Sementara lanjutnya, kalau palsu dalam konteks pidana dan diikuti itikad jahat dan melawan administrasi. Memang kata Mudzakir, yang diniatkan membuat surat palsu, dalam hubungan yang ditanyakan PH terdakwa atas perkara yang dijalani, menurutnya bagaimana suatu surat perihal jangka waktunya masih debatable.

“Interpretasi atau tendensi tendensi yang muncul itu belum bisa. Sistem hukum saja sudah berubah, kata-kata dapat dan berpotensi pun harus benar. Artinya benar-benar terjadi kerugian akibat itu. Jadi kalau ada surat palsu harus benar-benar ada kerugian,” tegas dia.

Sehingga lanjutnya atas perkara DSI ini, dimana lanjut Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dikomandani Syafril Dahlan menyampaikan pertanyaan, yaitu ada dua kali pengajuan dan ditolak kemudian pengajuan ketiga diproses. “Apakah ada unsur kesengajaan disini?,” tanya Jaksa Syafril.

Menurut Mudzakir, masing-masing menolak dan menerima karena ada argumen. Sehingga kalau masuk langsung ke ranah pidana menurutnya sangatlah tidak tepat. Dimana pejabat yang memberi kewenangan atas surat dimaksud ada dua. Seharusnya memeriksa dan mengecek surat-surat tersebut.

“Kalau dicek dan memenuhi syarat maka dilanjutkan. Memang harus ditanya ke penerbit surat, dan apabila surat tersebut masih berlaku artinya tidak ada persoalan keluar izin” sebutnya.

“Dalam hukum, kalau filenya on maka itu berlaku, kalau of namun terbit, itu penerbitnya bermasalah. Ini domainnya masih dalam wilayah hukkum administrasi, dan selesaikanlah sesuai itu,” sambung Prof Mudzakir.

Dengan demikian menurut Prof Mudzakir atas SK Menteri Kehutanan Nomor 17/Kpts.II/1998 tanggal 6 Januari 1998 tersebut tidak palsu. Hal ini dikarenakan institusi yang mengeluarkan mengatakan SK tersebut masih berlaku dan asli, dan tidak ada dilakukan perubahan.

Dengan demikian maka tidak ada memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263 dan 264 KUHP.

Pada persidangan tersebut, juga dihadirkan saksi ahli lainnya. Dia adalah Dosen Fakultas Hukum Unand Feri Amsari yang menjelaskan tentang tahun keluarnya SK Menhut yang dinilai saat itu negara tengah force majeur atau keadaan darurat, dan Siak memasuki masa transisi menuju sebuah kabupaten baru.

Untuk diketahui, berdasarkan agenda yang telah disusun, perkara tersebut akan masuk ke dalam materi pembacaan tuntutan pada 18 Juni 2019 mendatang.(dod)

Comments

News Feed