oleh

Pasca Kematian M Amri Diterkam Harimau, Jikalahari Desak: Hentikan Sementara Operasional PT RIA

PEKANBARU (HR)-Pemerintah diminta untuk menghentikan operasional izin PT Riau Indo Agropalma untuk sementara. Hal itu dilakukan sembari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk tim investigasi rusaknya habitat harimau di dalam PT RIA.

Desakan itu disampaikan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menanggapi musibah yang menimpa M Amri, salah seorang warga Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Indragiri Hilir (Inhil). Pria berusia 32 tahun itu tewas diserang harimau di kanal sekunder 41 PT RIA, anak perusahaan Asia Pulp & Paper (APP) Grup, beberapa waktu lalu.

“Peristiwa ini kembali terulang karena KLHK tidak bertindak mereview perizinan perusahaan di Lansekap Kerumutan. Padahal Januari 2018, kita telah mendesak KLHK untuk mereview AMDAL dan izin lingkungan perusahaan di areal ini pasca peristiwa Jumiati,” ujar Kotor Jikalahari, Made Ali, akhir pekan kemarin.

Sebelumnya Jumiati dan Yusri juga meninggal diterkam harimau saat sedang bekerja di PT Tabung Haji Indo Plantation (THIP) pada Januari dan Maret 2018 lalu. PT THIP merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berafiliasi dengan Wilmar Grup.

“Kali ini PT RIA bertanggungjawab atas kematian M Amri karena sengaja ataupun lalai membiarkan habitat Harimau Sumatera kehilangan hutan alamnya, yang semestinya masuk wilayah habitat satwa di dalam AMDAL PT RIA,” lanjut Made Ali.

Hutan alam itu ditebang oleh PT RIA pada 2013 sesudah komitmen FCP APP diterbitkan. Pada 5 Februari 2013, Sinar Mas Group Asia Pulp & Paper (SMG/APP) mempublikasikan Kebijakan Konservasi Hutan atau Forest Conservation Policy/FCP, dengan mengumumkan penghentian penebangan hutan alam di seluruh rantai pasokannya di Indonesia.

Namun pada 5-8 April 2013, kata Made, Eyes On The Forest melakukan investigasi di PT RIA, dan menemukan tujuh unit eskavator yang sedang melakukan pembukaan hutan alam di dalam konsesi. Pembukaan hutan alam ini masih dilakukan setelah dimulainya moratorium SMG/APP dari tanggal 1 Februari 2013.

PT RIA mendapatkan izin IUPHHK-HTI pada 2006 dengan SK.61/Menhut-II/2006 seluas 9.570 hektare di Kecamatan Pelangiran dan Kecamatan Gaung, Kabupaten Inhil. Sebelah utara PT RIA berbatasan langsung dengan PT THIP yang juga masih satu Lansekap Kerumutan, salah satu habitat terbesar Harimau Sumatera di Provinsi Riau.

“Pembukaan hutan alam yang dilakukan oleh PT RIA telah melanggar FCP APP yang mereka kampanyekan. Bagaimana mereka akan mendukung pelestarian satwa langka yang dilindungi dan terancam punah seperti Harimau Sumatera, jika habitatnya di Lansekap Kerumutan rusak,” sebut Made Ali kemudian.

Lansekap Kerumutan salah satunya terdiri atas Suaka Margasatwa (SM) Kerumutan berada di Kabupaten Pelalawan, Indaragiri Hulu (Inhu) dan Inhil. Luasnya sekira 120 ribu hektar. Di dalam lansekap ini ada flora dan fauna.

Flora, seperti punak (tetramerista glabra), sagu hutan (adenantera pavonina), gerunggung (cratoxylum arborescens), bintangur (callophylum schoulatrii), resak (vatica waliichi), balam (palaqium sp), dan lainnya.

Sementara fauna, seperti harimau loreng sumatera (panthera tigris sumatrae), macan dahan (neofelis nebulosa), owa (hylobates moloch), rangkong (bucheros rhinoceros), monyet ekor panjang (macaca fascicularis), dan kuntul putih (egretta intermedia).

“Korban keganasan Harimau Sumatera bertambah akibat habitat telah rusak oleh korporasi HTI dan sawit yang menebang hutan alam di zona penyangga Lansekap Kerumutan,” tegas dia.

Masih dikatakannya, di dalam Lansekap Kerumutan ada 15 korporasi HTI dan HPH. Yaitu, PT Selaras Abadi Utama, PT Rimba Mutiara Permai, PT Mitra Taninusa Sejati, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Mitra Kembang Selaras, PT Arara Abadi, PT Satria Perkasa Agung,
PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa, PT Bina Duta Laksana, PT Sumatera Riang Lestari, PT Bhara Induk, PT Riau Indo Agropalma, PT Bina Daya Bentara dan PT Inhil Hutani Permai.

Juga terdapat 7 korporasi perkebunan kelapa sawit. Yakni, PT Tabung Haji Indo plantation/PT MGI, PT Gandaerah Hendana, PT Guntung Hasrat Makmur, PT Guntung Idaman Nusa, PT Bhumireksanusa Sejati, PT Riau Sakti Trans Mandiri dan PT Riau Sakti United Plantation dengan dua konsesi (sawit).
Ini mengakibatkan deforestasi di Lansekap Kerumutan. Pada 2005 luas hutan alam di Lansekap Kerumutan 512.972 hektare saat ini tinggal 285.659 hektare
Menurut catatan Jikalahari, serangan harimau terhadap warga terus terjadi sepanjang 2017 hingga 2019 di Lansekap Kerumutan. Pertama pada Mei 2017 beredar berita dan video kemunculan Harimau Sumatera di Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran.

Lalu pada 3 Januari 2018, Jumiati diterkam harimau saat bekerja di areal PT THIP, masih di lokasi yang sama pada 10 Maret 2018 Yusri juga meninggal di terkam harimau saat sedang membuat sarang walet. Harimau juga muncul pada 14 November 2018 di Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung.
Harimau berkeliaran di sekitar pasar desa dan akhirnya terjebak di lorong ruko pasar. Sampai akhirnya M Amri menjadi korban selanjutnya pada 23 Mei 2019.

“Kematian para korban tidak seharusnya terjadi jika pemerintah melakukan evaluasi perizinan di Lansekap Kerumutan yang menjadi habitat Harimau Sumatera,” tegas Made.

Jikalahari merekomendasikan kepada pemerintah agar mereview AMDAL dan izin lingkungan seluruh perusahaan HTI dan sawit di Lansekap Kerumutan.

“Menghentikan sementara operasional izin PT RIA sembari KLHK membentuk tim investigasi rusaknya habitat harimau di dalam PT RIA yang terkait dengan wilayah jelajah harimau di dalam amdal perusahaan,” imbuh Made Ali seraya juga meminta pemerintah mengevaluasi kinerja BBKSDA Provinsi Riau.

“Karena kematian diterkam harimau berulang di lokasi yang sama,” pungkas Made Ali.***(Dod)

Comments

News Feed