oleh

Jaksa Segera Eksekusi Mantan Bupati Pelalawan

PEKANBARU (HR)-Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan segera mengeksekusi Tengku Azmun Jaafar. Itu dilakukan setelah pihak kejaksaan menerima hasil revisi kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait hukuman terhadap mantan Bupati Pelalawan itu.

Sebelumnya, pelaksanaan eksekusi terhadap Tengku Azmun Jaafar sempat tertunda. Itu dikarenakan adanya kesalahan dalam petikan putusan kasasi MA. Kesalahan pada halaman satu terkait tanggal penahanan Tengku Azmun Jaafar.

Dalam petikan putusan Kasasi MA tertulis Tengku Azmun Jaafar telah menjalani masa tahanan dari tanggal 18 Desember 2015 sampai 18 Februari 2016. Padahal, dari tanggal 8 Desember 2015 sampai 7 Juni 2016. Atas hal itu, MA merevisi putusan Kasasinya.

“Iya, kita sudah menerima hasil revisi kasasi MA terkait vonis terpidana Tengku Azmun Jaafar dari Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru,” ungkap Kepala Kejari (Kajari) Pelalawan, Nophy Tennophero Suoth, saat dikonfirmasi Rabu (12/6).

Dengan telah diterimanya hasil revisi itu, Kejari Pelalawan kemudian menerbitkan surat perintah (sprint) eksekusi. Berbekal sprint itulah, Tengku Azmun Jaafar bisa dijebloskan ke dalam penjara.

“Surat perintah eksekusi sudah kita terbitkan,” imbuh mantan Koordinator pada Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

Seperti diketahui, Tengku Azmun Jaafar menyandang status terpidana karena dinyatakan bersalah dalam perkara dugaan korupsi pembebasan lahan perkantoran Bhakti Praja, Pelalawan. Adapun vonisnya adalah selama 20 bulan penjara, dan denda sebesar Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan.

Untuk tahap selanjutnya, kata Nophy, pihaknya melayangkan surat panggilan bagi Tengku Azmun Jaafar. Diharapkan, dia kooperatif untuk memenuhi panggilan dari kejaksaan.

“Kita layangkan surat pemanggilan dulu. Jika tidak kooperatif maka dilakukan upaya eksekusi penjemputan paksa,” pungkas Nophy.

Diketahui, Tengku Azmun Jaafar sempat divonis bebas saat perkaranya bergulir di Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru. Padahal saat itu, Jaksa menuntut mantan Bupati Pelalawan dua periode itu dengan pidana penjara selama 4,5 tahun, dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, dia juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp4.518.853.600. Atas vonis itu, Jaksa mengajukan kasasi ke MA.(dod)

Comments

News Feed