oleh

Tunda Bayar 2018 Pemko Sebesar Rp162 Miliar

PEKANBARU (HR)- Pemerintah Kota Pekanbaru di tahun 2019 ini, masih memiliki kewajiban tunda bayar sebesar Rp162 miliar untuk kegiatan di tahun 2018 lalu. Selain itu, ada pula sekitar Rp141 miliar untuk tunggakan tagihan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Tunda bayar di tahun 2018 itu muncul karena tidak tersedia nya anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru untuk membayar pada tahun berjalan. Tidak tersedianya dana terjadi akibat dari rasionalisasi anggaran yang dalam beberapa tahun terakhir dilakukan.

Tunda bayar Rp162 miliar tahun 2018 tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemko Pekanbaru. Sedangkan untuk tunggakan PJU terjadi karena belum selesainya audit terhadap penitikan PJU yang akan diakui untuk dibayar.

Walikota (Wako) Pekanbaru, Firdaus, MT, Selasa (11/6), mengakui, tunda bayar tahun 2018 lalu masih cukup besar. “Cukup lumayan juga,” ucapnya.

APBD, kata Wako, pada dasarnya disusun berdasarkan perkiraan dan belum menunjukkan ketersediaan keuangan. “Karena APBD itu disusun dalam perkiraan. Belum ada uangnya. Perkiraan ini mulai dari pajak, bagi hasil, DAK, DAU,” jelasnya.

Dengan situasi itu, dia,menyebut, perkiraan itulah yang harus dievaluasi. “Program yang kita susun kita jual semua tahu-tahu tidak masuk. Maka saya tidak mau terjadi tunda bayar lagi. Evaluasi berapa kemampuan keuangan kita , belanja sesuai itu. Kencang kan ikat pinggang,” tegasnya.

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru HM Noer, menyebut, seluruh tunda bayar diupayakan untuk diselesaikan tahun 2019. “Sekitar Rp290 miliar disiapkan. Ini jadi utang kita yang harus diselesaikan,” sebutnya.

Sebelumnya, pada tahun 2018 lalu, Pemko juga harus membayar tunda bayar dari tahun 2017 yang berjumlah Rp158 miliar. Tunda bayar paling banyak terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).(her)

Comments

News Feed