oleh

Penyimpangan Pengisian Gas Bersubsidi, Dua Agen Elpiji Diklarifikasi Jaksa

PEKANBARU (HR)-Penyelidikan dugaan penyimpangan pengisian gas elpiji bersubsidi ke tabung nonsubsi di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) berlanjut. Kali ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mengundang dua agen elpiji yang ada di Provinsi Riau. Salah satunya langsung menjalani proses klarifikasi.

Dua agen elpiji itu adalah PT Valery Famili Mandiri. Perusahaan tersebut diketahui beralamat di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), dan PT Penindo, agen elpiji yang ada di Pekanbaru.

Untuk agen yang pertama, diwakilkan oleh sang penanggung jawab. Dia diketahui bernama Wahid. Saat hendak meninggalkan kantor Korps Adhyaksa itu, Wahid menyempatkan diri memberikan keterangan kepada awak media.

“Iya, tadi (kemarin,red) menyerahkan dokumen (ke tim penyelidik),” ungkap Wahid usai keluar dari salah satu ruangan di bagian Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau, Senin (24/6).

Diakui Wahid, kehadirannya itu dalam kapasitas sebagai penanggung jawab agen elpiji tersebut. Sementara untuk perusahaan induknya berada di daerah lain.

“(Saya) sebagai penanggung jawab, tibanya. Agen kita di Kuansing,” sebut dia.

Kendati telah berada di Kejati Riau, dia mengaku belum ada dimintai keterangan terkait persoalan yang lagi diusut pihak kejaksaan. Hanya saja, saat itu dia hanya menyerahkan sejumlah dokumen kepada tim penyelidik.

“Dimintai keterangan belum lah. Paling nanti untuk lebih lanjutnya. Ini kan masih berproses sih,” pungkas Wahid.

Sementara agen lainnya adalah PT Penindo. Sang direktur yang diketahui bernama Zir Hendri, dan bersama seorang stafnya bernama Dea. Namun selama di Kejati, Zir Hendri hanya menunggu di luar. Dea lah yang menghadapi tim penyelidik.

“Kalau saya belum (dimintai keterangan). Itu anggota saya, cuma konfirmasi saja. Kita di sini untuk dikonfirmasi,” kata Zir Hendri kepada Haluan Riau sesaat setelah Wahid meninggalkan kantor Kejati Riau.

Selanjutnya, Zir Hendri mengarahkan awak media untuk melakukan wawancara dengan Dea, stafnya. Dea pun kemudian memberikan penjelasan terkait materi pemeriksaan kala itu.

Menurut Dea, salah satu poin yang diklarifikasi Jaksa adalah terkait kebenaran informasi perusahaannya mengambil elpiji di salah satu SPBE yang ada di Riau, tepatnya SPBE Jalan Pasir Putih yang dikelola oleh PT Sinar Aditama.

Selanjutnya, terkait penyaluran elpiji tersebut hingga akhirnya sampai ke tangan masyarakat. “Benar gak kalau ngambil elpiji di SPBE tersebut? Kan benar kita ngambil elpiji di situ” sebut Dea yang berada di samping Zir Hendri.

“Benar gak setelah kita keluar dari SPBE, kita langsung menyalurkan elpiji itu ke pangkalan (elpiji)? Setelah dari pangkalan, baru ke masyarakat,” sambung dia seraya mengatakan, jika pertanyaan itu semua telah dijawabnya di hadapan penyelidik.

Dalam kesempatan itu, Dea juga membenarkan jika dirinya juga ada menyerahkan sejumlah dokumen kepada tim penyelidik. “Juga ada mengerahkan dokumen,” pungkas Dea.

Terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Muspidauan, tidak menampik terkait kedatangan dua agen elpiji tersebut. Menurutnya, itu dilakukan dalam proses penyelidikan yang perkara yang dilakukan pihaknya.

“Ini dalam rangka klarifikasi saja. Mereka memenuhi undangan penyelidik,” sebut Muspidauan.

Dalam tahap tersebut, kata dia, tim penyelidik masih berupaya mencari peristiwa pidana. Sehingga perlu dilakukan upaya permintaan keterangan terhadap pihak-pihak terkait.

“Masih mencari peristiwa pidana, penyelidik masih melakukan pulbaket (pengumbulan bahan dan keterangan, red),” tandas mantan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru ini.

Dalam perkara ini, sejumlah pihak telah diklarifikasi. Di antaranya, perwakilan PT Pertamina, Direktur PT Sinar Aditama, Amrin AA Pane. Khusus yang disebutkan terakhir dipanggil pada Senin (25/2) lalu, dimana saat itu Amrin tidak datang sendirian, melainkan didampingi lima orang rekannya. Satu di antara diketahui dari Himpunan Wiraswasta Nasional (Hiswana) Minyak dan Gas (Migas).

Selain itu, penyelidik juga mengundang Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Yulwiriati Moesa. Akan tetapi yang bersangkutan berhalangan hadir dan mengutus dua orang stafnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Tim Kunspek Komisi VII DPR RI yang dipimpin Muhammad Nasir meninjau kawasan industri terkait regulasi elpiji 3 kilogram di Pekanbaru, Selasa (12/2) lalu.

Dalam kunjungan itu Tim Kunspek Komisi VII DPR RI didampingi sejumlah mitra kerja. Di antaranya Ditjen Migas, Direksi PT Pertamina (Persero), Ditreskrimsus Polda Riau, Kejati Riau, BPH Migas, Dinas ESDM Riau, Dinas Lingkungan Hidup Riau, Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen Gakkum LHK, Ditjen PSLB3 LHK, Ditjen PPKL LHK, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan LHK, dan Direksi PT PLN (Persero).

Hasilnya ditemukan adanya dugaan penyimpangan dalam pengisian gas bersubdi yang dialihkan ke tabung nonsubsidi.

Selain itu juga didapati adanya potensi ketidaksesuaian regulasi elpiji 3 kilogram, sehingga Komisi VII DPR RI menyerahkan kepada pihak berwajib untuk dilakukan pengecekan terhadap perizinan seluruh agen SPBE dan agen penyalur elpiji 3 kilogram, karena satu perusahaan ada yang memiliki lima agen.

Terhadap kondisi ini, Komisi VII DPR RI akan terus mengawasi regulasi tersebut, termasuk regulasi terhadap elpiji 3 kilogram maupun Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran dan dapat tersalurkan dengan baik. Kemudian juga meminta agar daftar seluruh pemilik agen dicatat dan diperiksa terkait penyaluran elpiji 3 kilogram.(dod)

Comments

News Feed