oleh

Pemerintah Diingatkan, Hati-hati Kendalikan Utang

JAKARTA (HR)- DPR RI mengingatkan pemerintah untuk mengambil sikap hati-hati dalam pengendalian utang. Karena utang menjadi sebuah beban yang cukup berat bagi generasi mendatang, sehingga pengelolaannya harus dicermati.

Peringatan itu disampaikan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid (Fraksi PKB) saat menyampaikan Laporan Pendahuluan RAPBN 2020 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7). Jazilul juga mengingatkan agar pemerintah menjaga rasio utang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas persetujuan DPR RI. “Arah dan strategi kebijakan pembiayaan utang harus mengedepankan aspek kehati-hatian melalui pengendalian rasio utang dalam batas aman berkisar 29,4 sampai 30,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2020, untuk mendukung kesinambungan fiskal,” ujar Jazilul.

Selain itu, pemerintah juga harus memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif, sehingga tercipta efisiensi utang dan mampu menjaga keseimbangan makro, dengan menjaga komposisi utang domestik dan valas dalam batas terkendali serta pendalaman pasar keuangan.

Diungkapkan, hingga akhir Februari 2019, utang pemerintah sudah mencapai Rp 4.566,26 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar Rp 531,46 triliun dibandingkan Februari 2018 yang sebesar Rp 4.034,80 triliun. Jika dirinci, total utang sebesar Rp 4.566,26 triliun itu terdiri dari pinjaman sebesar Rp 790,47 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) Rp 3.775,79 triliun.
Pinjaman sebesar Rp790,47 triliun itu terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp783,33 triliun dengan rincian, pinjaman bilateral Rp322,86 triliun, multilateral Rp418,82 triliun, komersial Rp41,66 triliun, sedangkan pinjaman dalam negerinya sebesar Rp7,13 triliun.

Belum Berdampak Positif

Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono (Fraksi Gerindra) menilai pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya berefek maksimal dan berdampak baik bagi masyarakat. Seharusnya banyak pihak yang diuntungkan dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut, namun sebaliknya malah dirugikan.

“Kami melihat infrastruktur sudah dibangun begitu besar jumlahnya sekitar Rp 400 triliun lebih, tetapi hampir dikatakan hasilnya belum maksimal. Masih banyak pihak yang dirugikan,” tegas Bambang ketika melakukan interupsi dalam Rapat Paripurna tersebut.

Politisi Partai Gerindra ini mencontohkan, pembangunan infrastruktur pada sektor pertanian tidak memberikan dampak positif terhadap swasembada pangan. Bahkan selama pembangunan infrastruktur itu juga menelan korban jiwa, hingga banyaknya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) turut mengalami kerugian.

Seharusnya pembangunan infrastruktur berdampak baik dan mempermudah masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang mendasar. “Infrastruktur seharusnya bisa memberikan satu jaminan ketersediaan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat,” tandas politisi daerah pemilihan Jawa Timur ini.

Jika permasalahan infrastruktur tersebut tidak ditangani secara cepat dan tepat, dia mengakhawatirkan akan mengakibatkan kerugian yang begitu besar terhadap pihak-pihak terkait. “Untuk itu, saya meminta kepada pemerintah untuk serius dalam menangani permasalah tersebut,” pinta Bambang. (sam)

Comments

News Feed