oleh

Sempat Mangkir, Bupati Meranti Datangi KPK

JAKARTA (HR)– Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Irwan Nasir yang sempat mangkir dengan alasan tak menerima surat panggilan KPK pada Selasa (9/7) lalu, hadir di gedung KPK, Jakarta Selatan pada Kamis (11/7).

Irwan memasuki kantor KPK sekitar Pukul 13.23 WIB, mengenakan kemeja batik kombinasi warna hitam dan cokelat. Ditemani seorang staf, dia langsung mengisi buku tamu di bagian resepsionis. Ia sempat duduk sejenak sebelum akhirnya dipanggil seorang petugas KPK untuk masuk ke dalam gedung. Namun, pemeriksaan Irwan tidak ada dalam agenda KPK.

Sebelumnya Irwan akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara suap bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia dan penerimaan lain terkait jabatan lainnya. Pemeriksaan itu guna mendalami keterangan Irwan untuk tersangka Indung, orang yang diduga menerima suap dari PT Humpuss untuk anggota DPR Bowo Sidik Pangarso (BSP) yang juga sudah berstatus tersangka.

Setelah diperiksa, Irwan mengaku tidak mengenal anggota DPR Bowo Sidik Pangarso. “Nggak kenal, saya nggak pernah ketemu seumur-umur, nggak kenal, apa hubungannya Pak Bowo dengan ini,” ujar Irwan.

Ketika ditanya terkait penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Kepulauan Meranti yang jadi sumber duit Bowo Sidik yang diduga untuk gratifikasi, Irwan mengaku tidak tahu-menahu. Dia mengatakan saat itu dirinya belum menjabat bupati. “Ya waktu proses itu saya belum jadi Bupati. Saya masih nyalon, lagi kampanye. Makanya saya nggak bisa jawab itu,” katanya.

Irwan mengatakan dimintai konfirmasi oleh penyidik KPK perihal dokumen pengusulan DAK. Dia juga mengatakan telah memberikan informasi yang diketahuinya kepada penyidik terkait kasus Bowo Sidik. Irwan semestinya diperiksa Rabu (10/7). Namun, karena berhalangan hadir, akhirnya dia memenuhi panggilan KPK menjadi saksi untuk Bowo dan Indung hari ini.

Dalam perkara ini, penyidik KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi, antara lain mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Ir Ardhahni MT, hingga Anggota DPR Fraksi Demokrat asal Riau, Muhamad Nasir. IND diduga merupakan orangnya BSP yang menerima uang dari AWI senilai Rp89,4 juta di kantor PT HTK yang disimpan dalam amplop cokelat.

Dalam kasus suap distribusi pupuk ini, KPK menyita uang sebanyak Rp8 Miliar dalam puluhan kardus terdiri dari 400 ribu amplop. Uang itu diberikan dalam beberapa kesempatan oleh penyuap. Belakangan, sebagian duit gratifikasi Bowo diduga berasal antara lain dari pengurusan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dua kabupaten, yakni Minahasa Selatan di Provinsi Sulawesi Utara dan Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.

Bowo ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima duit dari Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti lewat Indung. Bowo pun diduga menerima suap sekitar Rp 1,6 miliar dari Asty. Suap itu diduga agar Bowo membantu PT HTK mendapat perjanjian penggunaan kapal-kapalnya untuk distribusi pupuk dari PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog).

Tak hanya itu, KPK juga menduga Bowo menerima gratifikasi sekitar Rp 6,5 miliar. KPK juga telah menyebut empat sumber yang diduga menjadi asal-usul duit gratifikasi Bowo, yakni terkait gula rafinasi, BUMN, penganggaran pembangunan pasar di Minahasa Selatan, dan terkait penganggaran DAK Kepulauan Meranti.(jpnn/fjr/dtc)

Comments

News Feed