oleh

Terjaring OTT KPK RI, Nurdin Dicopot dari Ketua DPW Nasdem

JAKARTA (HR)- Pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi, Partai Nasdem resmi mencopot Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun dari posisinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Nasdem.

“Hari ini sudah dibebastugaskan, melalui surat keputusan DPP. Tadi ketua umum dan saya sudah menandatangani pembebasan tugasnya Ketua DPW Nasdem Kepri dan menggantinya dengan pelaksana tugas,” kata Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G Plate di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis (11/7).

Plate menambahkan, yang akan menggantikan Nurdin sebagai ketua DPW Nasdem Kepri adalah pelaksana tugas bernama Willy Aditya. Sebelumnya, Willy merupakan ketua salah satu bidang di dewan pimpinan pusat (DPP). Terkait kasus yang menjerat Nurdin, Plate mengatakan, Nasdem telah mengirimkan tim investigasi untuk mengetahui secara rinci kasus yang menimpa kadernya itu. Menurut dia, kasus tersebut masih simpang siur dan menimbulkan pertanyaan bagi Nasdem. “Sehingga sebelum mengambil keputusan dengan cepat kami harus mengumpulkan informasi yg cukup komplit dulu ya, agar tidak salah,” kata dia.

Menurut Plate, Nasdem tetap akan memeriksa fakta-fakta yang ditemukan seputar kasus tersebut. Misalnya, temuan uang sebanyak 6 ribu Dollar Singapura hingga untik siapa uang itu diberikan atau diterima. Setelah dilakukan pemeriksaan dan ada kejelasan status keterlibatan Nurdin, maka Nasdem baru akan mengambil sikap atau memecat Nurdin. “Kami harus melakukan penyelidikan dulu yaitu mengumpulkan informasi yang bener. apa lagi ya, apalagi ini terkait dengan seorang pejabat tinggi di daerah seorang gubernur ya,” ucap Plate.

Plate menjelaskan, Kader Nasdem yang dinyatakan sebagai tersangka indak pidana korupsi, tindak pidana narkotika obat terlarang dan psikotropika, lalu tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak bakal langsung dipecat. Plate menegaskan, DPP sudah mengambil langkah cepat untuk menunjukkan kesungguhan partai dalam pemberantasan korupsi. Langkah pencopotan ini juga menjadi pelajaran bagi kader Nasdem agar menjaga integritasnya. Plate menolak kasus ini dikaitkan dengan citra partai. Plate menyebut, kasus Nurdin adalah kasus perorangan. Plate menegaskan, Nasdem mendukung penuh pemberantasan korupsi dengan proses yang sesuai kaidah hukum.

“Tak bisa diandaikan ini tindakan perorangan sbg tindakan partai. Lain halnya kalau partai tidak mengambil langkah apa-apa bahkan mendukung, nah itu berbeda. Kalau kami tidak mendukung,” ujar Plate

Protes Penangkapan

Anggota Komisi III DPR dari NasDem, Teuku Taufiqulhadi, memprotes operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Taufiqulhadi meminta ada rekonstruksi OTT terhadap kader NasDem itu. “Saya kaget mendengar OTT terhadap Gubernur Kepri. Di mana letak pelanggaran hukumnya?” kata Taufiqulhadi kepada wartawan.

Taufiqulhadi menyebut Nurdin berangkat ke sebuah pulau pagi-pagi pukul 04.00 WIB lalu dijemput KPK dan dibawa ke rumah dinas. Menurutnya, Nurdin lalu dinyatakan kena OTT dengan alat bukti SGD 6.000. Taufiqulhadi bertanya-tanya soal penyuap Nurdin. “Saya ingin tanya, di mana ada bukti pidana penyuapan sehingga ia di-OTT? Seharusnya, kalau ‘tangkap tangan’ atau ditambah frasa ‘operasi’ lagi, harusnya terbukti di tempat bahwa telah terjadi penyuapan. Di tempat kejadian, seharusnya ada penyuap dan yang disuap. Ini si penyuap tidak ada. Tapi kok disebut OTT?” ungkap anggota Dewan Pakar NasDem ini.

Taufiqulhadi menuding OTT KPK ini bagai melakukan malapraktik di dunia kedokteran. Dia menganggapnya hanya sinetron. “Berhentilah sinetron OTT yang berkelanjutan. KPK rupanya asyik dengan OTT, dan tidak ada harapan lembaga ini ada perspektif soal pencegahan,” kata Taufiqulhadi.

Dia mengatakan Komisi III DPR yang membidangi hukum akan terbang ke Kepri. Taufiqulhadi ingin ada rekonstruksi OTT. “Kami Komisi III akan mempertimbangkan mengirimkan anggotanya ke Kepri untuk melakukan rekonstruksi OTT terhadap Gubernur Kepri,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan (OTT). Nurdin diduga terlibat dalam transaksi haram berkaitan dengan izin lokasi rencana reklamasi di wilayahnya.

Dalam kegiatan OTT itu, Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didampingi tim dari Direktorat Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Kepri dan juga Polres Tanjungpinang. Selain Nurdin, tim KPK mengamankan beberapa orang lainnya. “Ini kan mem-back up yang diminta oleh KPK dan kewenangan tetap berada pada KPK,” ujar Kabid Humas Polda Kepri Kombes Erlangga kepada wartawan, Kamis (11/7).

Sementara itu, Nurdin dan sejumlah orang lainnya yang terjaring OTT saat ini sudah menuju Jakarta. Mereka akan menjalani pemeriksaan lanjutan di KPK setiba di Jakarta. “Tim KPK telah membawa sekitar 6 orang yang diamankan di OTT kemarin. Mereka dalam perjalanan ke Jakarta lewat jalur udara,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah secara terpisah.

Mereka yang terjaring OTT itu masih berstatus terperiksa. Sore ini, KPK baru akan mengumumkan siapa saja yang menjadi tersangka dalam OTT itu. Berikut ini kronologi OTT terhadap Nurdin berdasarkan data:

Rabu, 10 Juli 2019 sekitar Pukul 15.00 WIB, Tim KPK didampingi tim dari Polda Kepri menuju Batam setelah mengetahui keberadaan Nurdin di salah satu hotel di pulau itu.

Pukul 16.30 WIB, Tim KPK didampingi tim dari Polda Kepri tiba di hotel tersebut. Namun rupanya Nurdin sudah keluar dari hotel itu dan mengarah ke Pelabuhan Punggur.

Pukul 17.20 WIB, Setiba tim KPK yang didampingi tim dari Polda Kepri di Pelabuhan Punggur, Nurdin sudah pergi menggunakan kapal cepat ke Pelabuhan Pelantar 1 Tanjungpinang.

Pukul 18.30 WIB, Tim KPK didampingi tim dari Polda Kepri kembali mengejar Nurdin, yang diketahui berada di kediamannya di Tanjungpinang.

Pukul 19.00 WIB, Tim KPK didampingi tim dari Polda Kepri mengamankan Nurdin di kediamannya. Tim KPK turut menyita sejumlah barang, termasuk dompet dan telepon seluler (ponsel) milik Nurdin. Di kediaman Nurdin, seorang kepala dinas turut diamankan tim KPK. Mereka kemudian dibawa ke Mapolres Tanjungpinang untuk pemeriksaan awal.

Nurdin akan menjalani pemeriksaan lanjutan terkait operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap izin rencana reklamasi. Pantauan, Nurdin tiba sekitar pukul 14.25 WIB di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (11/7). Nurdin datang mengenakan baju berwarna biru dongker yang kerahnya bertulisan ‘NB’.

Nurdin tidak berbicara apa pun saat digelandang masuk ke gedung KPK. Selain Nurdin, KPK membawa lima orang lain, di antaranya Kepala Dinas (Kadis) Kepri dan Kepala Bidang (Kabid) Kepri serta pihak swasta, terkait OTT ini. Kelimanya tiba lebih dulu di gedung KPK. OTT KPK ini terkait dengan dugaan transaksi suap terkait pemberian izin lokasi untuk rencana reklamasi di Provinsi Kepulauan Riau. KPK juga mengamankan uang SGD 6.000 dalam OTT. (dtc/rol)

Comments

News Feed