oleh

Komisi I Panggil DPMK

SIAK (HR)- Komisi I DPRD Siak menggelar hearing dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Siak, Selasa (9/7). Hearing dipimpin oleh Anggota Komisi I Sugianto, didampingi M. Fanani, tampak hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Yurnalis beserta jajarannya, Kepala Inspektorat Siak Fally Wulandaresto, Camat Dayun Zaky. Pertemuan ini untuk membahas permasalahan beberapa proyek yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung Sialang Sakti, Kecamatan Dayun.

Sebagai wakil rakyat, Sugianto mempertanyakan kepada Dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah kampung, yakni DPMK. “Hearing ini adalah tindak-lanjut dari Sidak yang kami lakukan ke Kampung Sialang Sakti, ditemukan ada proyek menggunakan dana ADD yang tidak rampung. Pada dasarnya kami ingin tahu, apa masalah yang sebenarnya sehingga proyek itu tidak rampung, dan bagaimana solusi yang bisa diberikan oleh Dinas untuk menuntaskan permasalahan ini,” kata Sugianto.

Sugianto meminta agar Dinas dan Pemerintah Kecamatan bisa meningkatkan pembinaan kepada Pemerintah Kampung, ia tidak ingin masalah ketidak pahaman dari aparatur kampung mengakibatkan program pembangunan terbengkalai.

Kepala Inspektorat Siak Fally Wulandaresto menyanggah soal lemahnya pembinaan, ia menuding ada beberapa Penghulu Kampung yang Bandel, bahkan tidak bisa diingatkan. ” Untuk pembinaan kami rasa sudah cukup, kami terus melakukan pembinaan baik itu kepada Penghulu serta BAPEKAM (DPD, red),” tegas Fally.

Sebagai Inspektorat, Fally mengaku tugas instansinya hanya sebatas pembinaan, jika ditemukan penyalah gunaan anggaran di Pemerintah Kampung, kami akan laporkan ke Bupati, pemerintah Kampung diberi waktu 60 hari untuk memperbaiki administrasinya. Jika tidak juga diperbaiki, selanjutnya kami serahkan ke penegak hukum,” terang Fally Wulandaresto.

Lebih dari itu, Pemerintah Kabupaten Siak dalam hal ini Inspektorat juga telah membuat MoU dengan penegak hukum, agar lebih mengedepankan pembinaan dalam menyelesaikan permasalahan temuan.

Terkait kewenangan pembinaan ini, lanjut Fally, hal itu diatur dalam Peraturan Bupati. “Untuk pembinaan di Pemerintahan Kampung ini sdludah jelas diatur dalam Perbub, kewenangan pembinaan ada di DPMK sampai Pemerintah Kecamatan,” ujar Fally Wulandaresto.

Kepala DPMK Yurnalis mengaku sudah menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan di setiap Pemerintah Kampung. Ia mangklaim tidak pernah berhenti dalam melakukan pembinaan. “Kami terus mengingatkan kepada Penghulu Kampung, untuk menjalankan tugas sesuai peraturan yang berlaku,” pungkas Yurnalis.(adv)

Comments

News Feed