oleh

WSY dan Detri Karya Diperiksa

PEKANBARU (HR)- Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Wan Syamsir Yus kembali menyambangi kantor Kejaksaan Tinggi Riau, Rabu (17/7). Selain dia, juga hadir mantan Rektor Universitas Islam Riau (UIR), Detry Karya.

Keduanya diperiksa selaku saksi untuk melengkapi berkas perkara Abdullah Sulaiman yang merupakan mantan Pembantu Rektor (PR) IV UIR. Dia adalah tersangka dugaan korupsi bantuan dana hibah penelitian di perguruan tinggi swasta itu. Dari informasi yang dihimpun, kedua saksi tersebut hadir sekitar pukul 09.00 WIB. Pemeriksaan dilakukan secara terpisah di bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau. Sekitar pukul 14.21 WIB, Wan Syamsir Yus keluar dari ruang jaksa penyidik, sementara Detry Karya diketahui keluar lebih awal.

Saat dikonfirmasi, Wan Syamsir Yus tidak banyak memberikan keterangan terkait kedatangannya ke kantor yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru itu. Dia mengatakan hanya dipanggil sebagai saksi. “Hanya ini, ngulang yang lama-lama aja. UIR. Kita hanya apa aja, itu aja,” ujar Wan Syamsir usai menjalani pemeriksaan.

Kegiatan penelitian di UIR itu dilakukan pada tahun 2011-2012 lalu. Saat itu, Wan Syamsir Yus (WSY) menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau. Saat ditanya, apakah pemeriksaan itu terkait jabatannya kala itu, dia menampiknya. “Ndak. Ndak ada kaitannya,” kata dia.

“Mereka mereka (UIR,red) aja tu yang melaksanakannya tu,” sambung ayah mantan Kasat Resnarkoba Polresta Pekanbaru, Kompol Dedi Herman, itu.

Kepadanya ditegaskan, apakah pemeriksaan dirinya tersebut sebagai saksi untuk melengkapi berkas Abdullah Sulaiman, Wan Syamsir Yus memberikan jawaban berbeda. “Tanya lah Pak Detry (Detry Karya,red). Saya tak ada. Tanya lah Pak Detry,” pungkas dia sambil berlalu meninggalkan kantor Kejati Riau.

Terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Muspidauan, mengatakan, penyidik memanggil Detry Karya dan Wan Syamsir Yus hanya sebagai saksi. “Untuk melengkapi berkas tersangka AS,” kata Muspidauan. Detry Karya dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai peneliti ketika proyek penelitian dilaksanakan. “Sedangkan dana hibah diterima, AS (Abdullah Sulaiman,red) selaku PR IV,” terang mantan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru itu.

Sementara Wan Syamsir Yus ketika penelitian dilaksanakan menjabat sebagai Sekdaprov Riau. “Secara birokrat selaku Sekda sedangkan dalam penelitian selaku pemberi dana hibah,” tandas Muspidauan. Penanganan perkara itu merupakan kelanjutan dari perkara yang pernah disidik Kejati Riau pada tahun 2015 lalu. Saat itu, dua orang mantan dosen UIR telah ditetapkan sebagai tersangka dan dihadapkan ke persidangan. Mereka adalah Emrizal dan Said Fhazli selaku Sekretaris Panitia yang juga menjabat Direktur CV Global Energy Enterprise (GEE). Keduanya dinyatakan bersalah dalam perkara tersebut dan divonis masing-masing 4 tahun penjara.

Sebelumnya, penyidik juga telah memintai keterangan empat orang saksi. Meraka yaitu Direktur CV Giovani, Yuliana. Lalu, Zul Efendi selaku tenaga ahli dan dua pegawai UIR Mawan dan Tengku Edianto, dan Endang Fahrulrozi yang merupakan pihak swasta penyedia transportasi dalam kegiatan penelitian.

Sementara itu, saat proses penyelidikan lanjutan ini, sebanyak 12 orang telah diundang untuk diklarifikasi. Di antaranya, mantan Wali Kota Dumai, Wan Syamsir Yus, yang saat itu menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau. Berikutnya, Taufik, mantan Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha (TU) di Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau, dan mantan Pembantu Rektor (PR) IV UIR, Abdullah Sulaiman. Juga, mantan Rektor UIR Detry Karya, dan dua orang terpidana, Emrizal dan Said Fhazli.

Setelah meyakini adanya peristiwa pidana dalam perkara itu, Kejati Riau kemudian melakukan gelar perkara. Itu dilakukan pada Rabu (26/6) kemarin. Hasilnya, perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan, dan menetapkan Wakil Rektor (WR) IV UIR, Abdullah Sulaiman sebagai tersangka dalam perkara itu.

Penetapan Abdullah Sulaiman sebagai tersangka bukan hal yang mengejutkan. Pada persidangan terhadap dua pesakitan sebelumnya, pernah terungkap peran dia dalam perkara rasuah tersebut. Salah satunya, Abdullah Sulaiman pernah memalsukan tanda tangan Zulhayati Lubis alias Atiek selaku General Manager (GM) Hotel Pangeran Pekanbaru dalam Kwitansi Nomor Kas 1 April 2012, senilai Rp16.585.000.

Atas hal itu, Abdullah Sulaiman mengakuinya dan menyampaikan permintaan maaf yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang diteken Abdullah Sulaiman, tertanggal 29 November 2013. Munculnya nama Hotel Pangeran dalam perkara itu bermula dari perjanjian antara pihak Panitia Penelitian UIR dengan Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM). Dalam kontrak pertama, dinyatakan kalau pihak Hotel Pangeran akan menyiapkan kamar dan sejumlah akomodasi lainnya untuk keperluan penelian senilai, selama 2 hari dan menginap selama 3 malam, senilai Rp16.585.000.

Beberapa hari berselang, Abdullah Sulaiman selaku Ketua Tim Penelitian mendatangani Sales Manager Hotel Pangeran, Lidya. Saat itu, Abdullah Sulaiman menyatakan adanya revisi kegiatan, dimana acaranya yang akan digelar itu, hanya satu hari dan menginap selama tiga malam. Dari kontrak pertama dengan revisi perjanjian terdapat selisih biaya sekitar Rp4 jutaan.

Belakangan diketahui, kalau Abdullah Sulaiman tetap memasukkan angka Rp16.585.000 di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan, dengan bukti kwitansi yang tandatangan Atiek Lubis telah dipalsukannya. Korupsi bantuan dana hibah tahun 2011 hingga 2012, terjadi ketika pihak UIR mengadakan penilitian bersama Institut Alam dan Tamandun Melayu, Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM). Lantaran tidak memiliki dana, UIR kemudian mengajukan bantuan dana ke Pemprov Riau dan mendapat dana Rp2,8 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun 2011-2012.

Penelitian itu dilaksanakan dan berjalan dengan lancar. Dalam laporannya, terjadi penyimpangan bantuan dana tersebut. Ditemukan beberapa item penelitian yang sengaja di-mark up. Kedua terdakwa, Emrizal dan Said Fhazli, membuat laporan dan bukti pertanggungjawaban fiktif atas kegiatan yang direncanakan.

Emrizal mencairkan anggaran dan meminta terdakwa Said Fhazli membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan dengan mencari bukti-bukti penggunaan kegiatan, seolah-olah kegiatan telah dilaksanakan. Hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau ditemukan kerugian negara Rp1,5 miliar.(dod)

Comments

News Feed