oleh

Polemik karena Conflict of Interest?

 

Pembentukan panitia seleksi Direktur Utama Bank Riau Kepri sepihak oleh Pemerintah Provinsi Riau menuai polemik yang datangnya dari sejumlah pemegang saham. Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir, misalnya.

Ia mengaku terkejut dengan adanya pembentukan Pansel yang dianggap tak sesuai prosedur dan aturan berlaku.

“Saya baca di media soal pembentukan pansel ini, aneh juga. Pembentukan pansel ini dasarnya apa?, keinginan siapa?, karena sampai hari ini kami sebagai salah satu pemegang tak tahu dasarnya pansel ini dibentuk dari apa, belum pernah ada RUPS,” ucapnya, Kamis (18/7).

Hal senada diutarakan Wakil Bupati Indragiri Hulu, Khairizal. Ia menyarankan Pemprov membatalkan pembentukan Pansel Komut dan Dirut BRK, karena tidak sesuai UU perseroan dan AD/ART BRK.

“Harus dibatalkan, kalau tidak akan buang-buang waktu saja pansel sekarang ini. Awal pembentukannya sudah menyalahi,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Pemprov Riau sudah membentuk Pansel calon Komut dan Dirut BRK. Asisten I Setdaprov Riau, Ahmadsyah Harrofie ditunjuk menjadi Ketua Pansel tersebut.

Ia akan dibantu anggota lainnya yakni Yuharman (KRN BRK), Bambang Ardianto (Dirjen Bina Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri), Dr Sri Indarti Akademisi Universitas Riau), Dr Zulkifli Rusby (Akademisi Universitas Islam Riau). Khusus untuk KRN BRK, saat ini tengah harmonisasi karena Yuharman tak lagi menjabat sebagai KRN BRK.

Terpisah, Pemerintah Provinsi Riau, memastikan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Komut dan Dirut BRK sudah disepakati dan tertuang dalam dokumen berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Batam, beberapa bulan yang lalu yang mengamanatkan Gubernur Riau terpilih, Syamsuar agar setelah dilantik untuk membentuk Pansel Komut dan Dirut BRK.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, mengatakan Pemprov Riau merupakan salah satu pemegang saham dominan BRK, dan bagi kepala daerah yang memprotes tidak mengetahui pasti proses pembentukan Pansel BRK di Batam beberapa bulan yang lalu.

Sekda menduga keputusan tersebut tidak diketahui karena adanya miskomunikasi. Karena saat rapat berlangsung pada siangnya beberapa kepala daerah atau pemegang saham ada yang izin meninggalkan forum RUPS.

“Mungkin saja waktu itu saat RUPS berjalan, seingat saya pak Bupati Meranti Irwan Nasir siangnya langsung berangkat ke Jakarta, mungkin yang mewakili tidak menyampaikan berita acara itu ke belia.

Begitu juga pimpinan daerah mungkin demikian. Karena siang itu ada beberapa kepala daerah yang izin meninggalkan tempat RUPS, dan menugaskan stafnya untuk hadir di forum RUPS itu. Saya kira ini misinformasi saja, dan ini patut kita luruskan karena ini menyangkut tugas kita bersama untuk menjaga GSG BRK,” kata Sekda.

Atas persoalan ini kita menilai, polemik yang terjadi di atas adalah sesuatu yang tidak perlu terjadi jika terjalin
komunikasi dan transformasi informasi antar pemegang saham.

Jika menilik dari pernyataan Sekdaprov, jika benar saat poin penting tersebut dibicarakan, Bupati Meranti pada siangnya izin meninggalkan forum maka penolakan pansel terjadi memang benar karena adanya miskomunikasi dan misinformasi.

Namun, tak pula lah Bupati Irwan melontarkan penolakan pansel jika kepadanya ada disampaikan informasi soal poin penting tersebut. Sebab, bagaimanapun keberadaan pansel sangat penting apalagi untuk menunjuk calon Dirut dan Komut. Nah, di sinilah persoalan teknis yang terjadi.

Tapi, bisa jadi gelombang penolakan dari pemegang saham ini terjadi karena dimotori tarik menarik kepentingan (bisa jadi) soal orang-orang yang ada di Tim Pansel. Karena pentingnya peran tim pansel untuk melahirkan para calon Dirut dan Komut tak ayal bisa jadi conflict of interest berbenturan di medan ini.

Tapi, ini kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi. Tapi satu yang jelas tentu kita berharap apapun itu semua, proses dari pembentukan pansel hingga seleksi berlangsung sesuai aturan agar melahirkan orang-orang yang pantas dan tepat untuk menakhodai BRK ke depan.***

Comments

News Feed