oleh

PDIP: Parpol Pro-Prabowo tak Usah Diakomodir

JAKARTA (HR)- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Effendi Simbolon meminta Presiden terpilih, Joko Widodo tidak terlalu mengakomodasi kepentingan partai di luar Koalisi Indonesia Kerja. Menanggapi hal itu, Partai Amanat Nasional berbicara soal arah politiknya ke depan.

“Kalau PAN, meski belum ada keputusan resmi, arahnya sudah bisa dibaca. Mayoritas yang sangat amat mutlak, mutlak, dan mutlak dari pengurus PAN di tingkat pusat, provinsi, kota dan kabupaten itu menginginkan PAN di luar pemerintahan. Ini sesuai nasihat Pak Amien (Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais),” kata Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo kepada wartawan, Sabtu (20/7).

Meski menegaskan soal kemungkinan tetap berada di barisan oposisi, Dradjad juga menyinggung pesan Amien soal pembagian kursi sebagai syarat rekonsiliasi. Ia menyebutnya sebagai rekonsiliasi ala Amien yang dinamakan ‘rekonsiliasi platform’.
“Meski demikian, Pak Amien juga menyambut baik rekonsiliasi dengan menawarkan solusi yang hari ini disampaikan beliau. Saya meringkas solusi beliau menjadi ‘Rekonsiliasi Platform’ dan ‘Rekonsiliasi Dukungan,” ujarnya.

Dradjad lantas mengingatkan Effendi soal pertemuan Jokowi-Prabowo Subianto di MRT, Sabtu (12/7). Ia menilai seharusnya Effendi memahami posisi parpol pro-Prabowo dalam konteks rekonsiliasi. “Sebaiknya tanya ke pihak-pihak yang terlibat langsung, soal pertemuan MRT dan keinginan rekonsiliasi. Jadi dia paham bagaimana cerita yang sebenarnya,” ucap Dradjad.

“Silakan Bang Fendi cari tahu sendiri, Prabowo dan pendukungnya ini sekarang seperti pemuda yang aktif hendak meminang anak gadis, atau justru menjadi anak gadis yang sedang dibujuk rayu untuk dipinang?” imbuh dia.

Sebelumnya, politikus PDIP Effendi Simbolon meminta parpol di luar pendukung Jokowi konsisten di jalur oposisi. Jokowi diminta tidak terlalu mengakomodasi kepentingan parpol di luar koalisi. “Partai politik itu konsistenlah. Ketika dia berlawanan, berarti kan berbeda visi dia. Wong berbeda kok air dan minyak bisa satu, nggak mungkin. Tetapi semua harus patuh pada negara. Jadi saya kira Pak Jokowi juga nggak usah terlalu mengakomodirlah kepentingan oposisinya, jalan saja,” ujar Effendi dalam diskusi politik di D’Consulate Lounge, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tak sepakat dengan senior PAN Amien Rais soal porsi 55-45 sebagai syarat Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo Subianto. Mardani tetap ngotot ingin partainya beroposisi terhadap pemerintahan Jokowi. “Rekonsiliasi bukan bagi-bagi kursi dan kekuasaan. Bahkan dalam rekonsiliasi, kita boleh berbeda, memilih oposisi, bersikap kritis pada kebijakan pemerintah yang memberatkan rakyat dan konstruktif pada kebijakan pemerintah yang pro-rakyat,” kata Mardani kepada wartawan, Minggu (21/7).

Mardani menggaungkan tagar Kami Oposisi. Menurutnya, oposisi adalah sikap mulia dan sehat bagi demokrasi. “Publik mengharapkan partai dan elite yang istikamah. Saya pribadi tetap menyarankan (tagar) Kami Oposisi,” kata Mardani.

Meski begitu, Mardani menyatakan semua pendapat tetap harus dihargai, termasuk pendapat Amien Rais. Terlepas dari sikap pribadinya yang mendukung oposisi, Mardani menyatakan sikap resmi PKS belum ditentukan sampai hari ini. “PKS akan menetapkan sikap di musyawarah Majelis Syuro,” kata Mardani.

Sebelumnya, Amien yang merupakan Ketua Dewan Kehormatan PAN itu bicara syarat rekonsiliasi. Amien juga berbicara soal pembagian porsi 55-45. “Saya bilang kalau mau rekonsiliasi tentukan dulu platformnya (programnya), mau diapakan Indonesia ini? Prabowo sudah bicara di mana-mana pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air, dan lain-lain. Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati berarti rezim ini balik kanan, sudah jalan akalnya,” kata Amien Rais dalam sambutan acara ‘Muhasabah dan Munajat untuk Negeri’ di gedung Dakwah, Jalan Kramat Raya, Jakpus, Sabtu (20/7) kemarin.

Sebelumnya, porsi 55-45 itu juga pernah disebut Amien Rais pada 16 Juli 2019 jelang rapat Dewan Pembina Gerindra. Namun Amien Rais menyangsikan pihak Jokowi mau bersepakat soal syarat program Indonesia yang diusung Prabowo Subianto. Bila tak disepakati, menurut Amien Rais, oposisi menjadi pilihan.

Di sisi lain, Partai Demokrat menyatakan tidak mau ikut-ikutan dalam polemik pembahasan kabinet Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024. Ketua DPP PD Jansen Sitindaon menegaskan mereka sejak awal tidak ingin membebani Jokowi. “Partai Demokrat tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam polemik pembahasan terkait soal-soal kabinet ini ya. Biarlah itu sepenuhnya jadi kewenangan Pak Jokowi selaku Presiden. Mau milih siapa pun terserah beliau. Dan kami Partai Demokrat sejak awal memang tidak ingin menambahi beban Pak Jokowi ya,” kata Jansen kepada wartawan, Sabtu (20/7).(dtc/rol)

Comments

News Feed