oleh

Pemerintah Respon Putusan MA

JAKARTA (HR)- Istana Kepresidenan angkat bicara perihal putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi Presiden Joko Widodo dan sejumlah pihak dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan pada tahun 2015.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan, pemerintah akan merespons putusan Mahkamah Agung (MA) dengan menyiapkan langkah hukum berikut.”Ya pastinya. Nanti kan ada pengacara negara melakukan langkah-langkah itu,” ujar Moeldoko kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/7).

Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait putusan MA. Lebih lanjut, Moeldoko mengatakan, pemerintah sudah mengambil sejumlah langkah terkait isu kebakaran hutan yang ramai pada 2015. Hasilnya pun terlihat karena tingkat kebakaran hutan telah berkurang tajam, hingga 98 persen.

Di sisi lain, Badan Restorasi Gambut (BRG) juga telah bekerja menekan kebakaran hutan. Seperti dari optimalisasi lahan gambut untuk perkebunan dan perikanan budi daya. “Jadi menurut saya yang penting adalah bahwa setelah tuntutan itu diberlakukan dan keputusan itu diberlakukan, pemerintah selalu kalah. Tapi pemerintah tidak menunggu,” kata Moeldoko.

“Pemerintah telah melakukan langkah-langkah. Itu yang jauh lebih penting. Sekarang MA sudah membuat keputusan seperti itu, kita perbaiki lagi kerja kita,” lanjut mantan Panglima TNI itu.

Di dalam putusan MA, Presiden Joko Widodo dkk dihukum membuat regulasi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya mengumumkan siapa saja pemilik izin pengelolaan hutan yang lahannya terbakar di Kalimantan. “Kami bersyukur atas kemenangan mereka. Perlu digarisbawahi ini bukan kemenangan pengadilan saja. Ini sebenarnya kemenangan pemerintah juga. Pemerintah juga harus menyadari kalau ini kemenangan untuk mereka juga. kalau ada isu-isu mau PK, cukup aneh menurut kami. apa yang mau di-PK-in sama beliau?” kata kuasa hukum penggugat, Riesqi Rahmadiansyah, saat jumpa pers di kantor Walhi, Jalan Tegal Parang Utara, Jakarta Selatan, Minggu (21/7).

Penggugat mengajukan 26 tuntutan. Ke-26 itu adalah langkah yang harus dilakukan pemerintah agar kebakaran hutan teratasi. Dari pencegahan hingga tindakan penegakan hukum. “Dari 26 tuntutan itu 15 persen sudah dikerjakan pemerintah. Jadi kalau sampai PK, yang 15 persen mau dihilangkan atau gimana?” ujar Riesqi.

Rieasgi meminta Jokowi dkk melihat kasus itu bukanlah soal salah dan benar. Bukan pula kalah dan menang. Sebab, gugatan itu itu adalah citizen law suit untuk membuat kebijakan yang lebih pro-lingkungan. “Jadi, kekalahan di sini nggak ada yang kalah nggak ada yang menang. Itu yang harus kita luruskan,” cetus Riesqi.

Melaksanakan putusan MA di atas juga sangat sederhana. Salah satunya mengumumkan perusahaan mana saja yang hutan dan lahannya mengalami kebakaran. Termasuk siapa pemegang izinnya. “Gampang kok, bisa mengumumkan pemegang izin yang terbakar. Itu kan simpel, bisa dilakukan langsung. Atau kalau perlu setelah konpers ini pemerintah mengadakan konpers langsung. itu kan bisa,” kata Riesqi berharap.

“Pemerintah khawatir hanya alergi dengan kata kalah. Jadi, sebagai kuasa hukum, saya mengatakan ini tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, ini kemenangan masyarakat, ini kemenangan pemerintah. Saya hanya ingatkan, segera lakukan putusan eksekusi dan tidak usah PK,” pungkas Riesqi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati,mengatakan Citizen Law Suit (CLS) adalah gugatan warga negara di mana para penggugat tidak meminta ganti rugi. “Itu tidak boleh, tidak diperbolehkan untuk tata cara CLS,” kata Nur Hidayati.

Gugatan CLS adalah meminta negara atau pemerintah untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kewajiban dan hak-hak warga negara seperti yang terdapat dalam konstitusi. Dalam Pasal 28H UUD 1945, hak atas lingkungan hidup yang sehat adalah hak warga negara.”Jadi dalam salah satu tuntutan itu adalah para penggugat meminta tanggung jawab pemerintah untuk membangun rumah sakit khusus untuk gangguan paru-paru bagi korban. Seperti yang kita tahu, yang menjadi korban bukan hanya orang dewasa tapi juga banyak anak-anak kecil dan juga balita. Ini juga sebenarnya sesuatu yang sangat wajar dan seharusnya memang dipenuhi oleh pemerintah,” ujar Nur Hidayati.

Putusan kasasi itu juga dinilai Walhi sebagai jawaban atas pidato Presiden Jokowi soal Visi Indonesia. Putusan tersebut dianggap sebagai corrective action terhadap kebijakan-kebijakan ataupun regulasi-regulasi yang sudah dikeluarkan. “Dan kalau kemudian, Visi Indonesia yang disampaikan minggu lalu itu malah kelihatan bukan corrective action tapi dia malah mundur kembali, seperti set back, seperti ingin mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya,” pungkas Nur Hidayati.(cnbc/dtc)

Comments

News Feed