oleh

Survei Rencana Penambahan Sumur Minyak Baru EMP Malacca Strait

SELATPANJANG (HR)-Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim dan rombongan melakukan peninjauan di lokasi operasional sumur minyak Energi Mega Persada (EMP) Malacca Strait S.A di Desa Tanjung, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Rabu (31/7).

Peninjauan ini dalam rangka melihat secara langsung proses pengeboran minyak yang dilakukan oleh perusahaan Group Bakrie tersebut. Turut bersama Wakil Bupati Asisten II Syamsuddin, Kepala Bagian Humas dan Protokol Hery Saputra, Camat Tebing Tinggi Barat Said Jamhur, Sekretaris Disdagprin Kop Rudi Al Hasan, Field Manager EMP Malacca Strait Imam Wahyudi, SHE Manager Mega Nainggolan dan Humas EMP Iswardi.

Dari keterangan pihak perusahaan, sumur minyak EMP Malacca Strait yang beroperasi di antara Desa Tanjung Darul Takzim dan Desa Tanjung Kecamatan Tebing Tinggi Barat memiliki luas lahan operasi (Land Required) 78.000 M2, perusahaan ini telah mulai beroperasi sejak tahun 2017 lalu, dengan jumlah produksi minyak mentah dari sumur minyak MSTB 01 dilokasi tersebut sebesar 490 Barel per hari.

Field Manager EMP Malacca Strait Imam Wahyudi menambahkan, perusahaan ini akan melakukan pengembangan usaha dengan menambah 6 sumur baru, nantinya jika rencana ini terealisasi perusahaan grup Bakrie ini akan memilki 8 sumur minyak.

Saat ini diakui Wahyudi, pihaknya tengah mengajukan izin ke SKK Migas dan jika tidak ada halangan diperkirakan izin itu akan keluar pada bulan September 2019 mendatang.

“Setelah izin itu keluar barulah kita akan membangun sumur minyak baru,” jelas Wahyudi.

Namun untuk membangun sumur minyak baru bukan hanya masalah izin dari SKK Migas saja yang harus dituntaskan perusahaan, tapi juga masalah ganti rugi tanaman rakyat yang terkena operasional sumur minyak baru.

Dari penuturan Imam Wahyudi, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan masyarakat yang di fasilitasi oleh Kepala desa setempat. Namun hingga saat ini belum menemukan kesepakatan terkait ganti rugi rumpun tanaman rakyat. Pihak perusahaan mau mengganti rugi dengan mengacu pada ketentuan dimana tiap rumpun tanaman Sagu masyarakat dihargai sebesar 500 ribu, sementara tuntutan dari masyarakat sebesar Rp2.5 Juta.

“Terkait tuntutan masyarakat itu kita sudah mencoba mengkomunikasikan dengan perusahaan dan sesuai aturan perumpun diharga 500 ribu rupiah, namun nilai itu sifatnya Flexible karena kita akan negosiasi lagi hingga ditemukan kesepakatan,” kata Field Manager EMP Malacca Strait S.A itu.

Menyikapi polemik tersebut, Wakil Bupati Meranti Said Hasyim meminta perusahaan dapat menyelesaikan dengan baik, caranya dengan berkoordnasi dengan kepala desa setempat untuk mencari jalan keluar terbaik. Said juga berharap perusahaan pengeboran minyak daratan ini dapat meningkatkan produksinya karena akan berdampat pada peningkatan dana bagi hasil (DBH) Migas untuk Meranti. DBH Migas ini nantinya akan dipergunakan untuk menggesa pembangunan di Kepulauan Meranti.(hrc/mel)

Comments

News Feed