oleh

45 Kursi DPRD Padang Terancam Kosong

PADANG (HR)- Akibat masih menunggu jadwal putusan akhir sengketa Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, 45 kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang terancam kosong selama beberapa hari.

Diketahui, masa jabatan 45 anggota DPRD Kota Padang berakhir pada 6 Agustus mendatang, sedangkan putusan akhir sidang PHPU dijadwalkan terlaksana pada 6-9 Agustus 2019. Artinya, jika surat keputusan MK baru keluar paling cepat setelah tanggal 7 Agustus 2019, maka kekosongan itu tak terelakkan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang, Riki Eka Putra, menyebut kemungkinan akan terjadi kekosongan, karena KPU Padang belum bisa menetapkan anggota DPRD Kota Padang terpilih.
“Jika belum ada keputusan inkracht dari persidangan PHPU di MK, KPU Kota Padang tidak dapat melaksanakan rapat pleno,” ujarnya saat dihubungi Langkan.id di Padang, Sabtu (3/8).

Menurut Riki, hingga saat ini, proses di KPU hanya menunggu keputusan dari MK. Setelah diterima, KPU Kota Padang akan segera menetapkan anggota DPRD Kota Padang terpilih, sehari setelah surat resmi dari MK diterima.
Terkait adanya kekosongan jabatan di DPRD Kota Padang, Riki tidak bisa menanggapi. Sebab, persoalan tersebut merupakan wewenang pemerintah daerah (gubernur) atau Kemendagri.

“Batas kewenangan KPU hanya sampai pengusulan calon terpilih kepada gubernur. Jadi, setelah MK membacakan keputusan, KPU Padang menetapkan melalui rapat pleno, kemudian nama-namanya diusulkan kepada gubernur melalui wali kota, begitu saja wewenang KPU,” ungkap Riki.

Riki mengatakan, sengketa yang dihadapi saat ini adalah dari Partai Nasdem untuk Dapil 1 Kota Padang, kemudian untuk Dapil 1 DPR RI, dari PDIP sebagai pemohon.
Saat ini, MK masih membuat naskah keputusan yang akan dibacakan 6-9 Agustus 2019. Paling cepat, keputusan tanggal 6 Agustus 2019. Jika surat dari KPU RI yang disertai salinan keputusan MK juga dikirim tanggal 6, maka tanggal 7 sudah bisa dilaksanakan penetapan.
“Kuncinya surat KPU RI yang mengirimkan surat salinan keputusan MK, kalau sudah sampai di KPU Padang, maka bisa ditetapkan sehari setelahnya,” kata Riki.(kumc/eka)

Comments

News Feed