oleh

Jaksa Tuntut Zulfikar 3 Tahun Penjara

PEKANBARU (HR)- Jaksa menuntut Zulfikar Jauhari dengan pidana selama 3 tahun penjara. Dosen di Universitas Riau itu dinilai bersalah melakukan korupsi pembangunan gedung pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial Politik (Fisipol) perguruan tinggi tersebut

Demikian terungkap di persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Selasa (6/8). Selain Zulfikar, pembacaan tuntutan juga disampaikan kepada terdakwa lainnya. Dia adalah Benny Johan, Direktur CV Reka Cipta Konsultan, sebagai konsultan perencana dan pengawas.

Khusus untuk Benny, Jaksa menuntutnya lebih tinggi. Yaitu dengan pidana selama 3,5 tahun. Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU), kedua terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. “Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun kepada terdakwa Zulfikar, serta 3 tahun dan 6 bulan kepada terdakwa Benny Johan,” ujar Jaksa Oka Regina yang didampingi Nofrizal dan Jaya. Ketiganya merupakan Jaksa pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru.

Selain penjara, kedua terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp50 juta subsider 6 bulan kurungan. Khusus untuk terdakwa Benny juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp43 juta subsider 22 bulan penjara.

Atas tuntutan itu, kedua terdakwa melalui kuasa hukumnya akan mengajukan pledoi atau nota pembelaan yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya. Dalam dakwaan JPU, dugaan penyimpangan pada proyek pembangunan gedung Fisipol Unri terjadi pada 2012 lalu dan gagal hingga dua kali. Akibatnya, panitia lelang melakukan penunjukkan langsunguntuk menentukan pelaksana kegiatan.

Sesuai aturan, proyek hanya boleh dikerjakan oleh peserta lelang yang telah mendaftar karena dalam pendaftaran, peserta pastinya membuat surat keterangan penyanggupan. Namun oleh panitia lelang dipilihlah rekanan yang tidak sama sekali mendaftar. Proses penunjukkan tersebut dilakukan oleh panitia lelang bersama ketua tim teknis kegiatan. Kontrak kerja ditandatangani oleh direktur rekanan yang diduga dipalsukan didepan panitia lelang.

Dalam pengerjaannya, pada akhir Desember 2012 pekerjaan hanya selesai 60 persen tapi anggaran tetap dicairkan 100 persen. Disinyalir ada kongkalikong antara tim teknis yang menyatakan kalau pengerjaan sudah 100 persen, meskipun bermasalah, perusahaan rekanan tidak diblacklist oleh panitia dan juga tidak dikenakan denda. Menurut aturan, besaran denda adalah 5 persen dari total anggaran yang diyakini sebesar Rp9 miliar yang bersumber dari APBN Perubahan Tahun 2012.

Berdasarkan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau, tindakan itu mengakibatkan kerugian negara Rp940.245.271,82. Uang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kedua terdakwa. Dalam perkara ini juga menyeret sejumlah nama lainnya. Mereka adalah Hery Suryadi, mantan Pembantu Dekan II Fisipol UR, dan Ruswandi, mantan karyawan PT Waskita Karya (WK) selaku Komisaris PT Usaha Kita Abadi yang mengerjakan proyek pembangunan gedung Fisipol UR.

Dua nama yang disebutkan terakhir telah dihadapkan ke persidangan, dan dinyatakan bersalah. Heri Suryadi divonis 2 tahun penjara, dan Ruswandi dihukum 3 tahun penjara. Selain penjara, kedua terdakwa juga dihukum membayar denda masing-masing Rp50 juta atau subsider 3 bulan penjara. Hanya saja, Ruswandi dihukum membayar kerugian negara Rp940.245.271 subsider 6 bulan kurungan.

Juga, Ekky Ghadafi yang saat itu menjabat Kepala Bagian (Kabag) Umum dan Perlengkapan Fisipol UR sekaligus anggota tim Kelompok Kerj pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) di perguruan tinggi tersebut. Saat ini berkas perkara Ekky masih terus dilengkapi pihak penyidik pada Satreskrim Polresta Pekanbaru.(dod)

Comments

News Feed