oleh

Bamsoet : RUU KKS Tangkal Ancaman Siber Multidimensional

JAKARTA (HR)-DPR RI akan bekerja cepat untuk segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (KSS) menjadi UU pada akhir September 2019, mengingat kondisi ini bukan hanya penting tapi sudah dalam kondisi emergensi.

Demikian diungkapkan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam press confrence di sela acara Diskusi Publik dan Simposium Nasional tentang RUU KKS di Jakarta, Senin pagi (12/8/2019).

Acara ini ditaja Badan Sumber dan Sandi Negara dibawah pimpinan Hinsa Siburian.

Dikatakan Bamsoet dalam membahas RUU ini DPR RI sudah memiliki alat kelengkapan dan sudah bisa berjalan dan memang sudah diagendakan dalam waktu dua bulan akan bisa diselesaikan mengingat target mengantarkan RUU ini jadi UU pada akhir September 2019.

RUU KSS ini murni inisiatif dari DPR RI, jadi akan segera diselesaikan tepat waktu.

Mengingat begitu penting dan mendesaknya kondisi keamanan dari serangan siber agar lebih meningkatkan sistem ketahanan nasional baik dari dalam ataupun luar negeri, harus dapat di deteksi dan diantisipasi, ungkap Bamsoet.

Beberapa kasus yang terjadi dalam dunia sumber (cyber space) saat ini harus dikelola dan dimaintanance dengan lebih baik sehingga potensi kerugian dan ancaman kerugian negara bisa diantisipasi.

“Di Indonesia saja, penetrasi pengguna internet berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 2018 mencapai 171,18 juta jiwa atau 64 persen dari total penduduk sebesar 264,16 juta jiwa. Oleh karena itu, fondasi keamanan dan ketahanan siber perlu diperkuat melalui undang-undang,” ujarnya.

Berdasarkan penelitian Frost & Sullivan yang diprakarsai Microsoft pada 2018, kejahatan siber di Indonesia bisa menyebabkan kerugian mencapai Rp478,8 triliun (USD34,2 miliar). Di tingkat Asia Pasifik, kerugiannya mencapai USD1,745 triliun atau lebih dari tujuh persen dari total pendapatan domestik bruto (PDB) kawasan Asia Pasifik yang mencapai USD24,33 triliun.

Data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat, sepanjang 2018 ada sekitar 232 juta serangan siber menyerbu Indonesia. Hal tersebut tidak boleh dianggap remeh. Apalagi tren dunia ke depan tidak bisa dilepaskan dari internet dan transformasi teknologi informasi.

Sebelumnya, Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan bahwa kebutuhan negara akan UU ini sudah lebih dari kondisi seperti perang dunia memakai senjata, karena UU ini nantinya akan mampu mengantisipasi kebencian sistem siber yang akan merugikan pada negara.

Hadir dalam acara tersebut sebagai nara sumber Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr Edmon Makarim.

Menurut Edmon, hukum harus dirubah sehingga mampu mengakomodir semua kepentingan bangsa dari kejahatan tehnologi, dan tidak saja dikatakan penyalahgunaan tehnologi saja. Dengan adanya UU yang mengatur hal itu sehingga negara terlindungi dan memiliki ketahanan demi keamanan bangsa.(rls)

Comments

News Feed