oleh

Dua JPO Terancam Bongkar

PEKANBARU (HR)- Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru semakin geram dengan ulah dua pengelola Jembatan Penyebrangan Orang di dua lokasi. Satu di Jalan Tuanku Tambusai, tepatnya di depan Toko Hawaii dan kedua di Jalan HR Soebrantas, tepatnya Simpang Tabek Gadang.

“Dua pengelola sama sekali tak merespon baik surat yang kami layangkan sebanyak dua kali, mereka terkesan acuh. Apa karena mereka kebal aturan, saya tidak tahu juga. Lima pengelola sudah menyerahkan dokumen yang kami minta, meski ada juga yang kurang, artinya mereka masih merespon kita. Dua itulah yang bandel, kalau sudah surat ketiga, kami minta dibongkar sajalah,” tegas Kepala Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Pekanbaru, Tengku Ardi Dwisasti, Rabu (14/8).

Ditanya apa yang akan dilakukan terhadap 5 pengelola yang sudah menyerahkan dokumen, Ardi, mengatakan sedang mengumpulkan berkas yang disampaikan. Setelah itu Dishub akan meminta surat hibah dari masing- masing pengelola JPO, menyatakan masa kontraknya sudah habis. “Karena masa kontraknya sudah habis, Pemko meminta pengelola untuk menghibahkan JPO itu. Apakah nanti pengelola masih mau mengelolanya juga tak apa-apa,” jelas Kabid.

Ditanyakan, sampai kapan pihaknya menunggu penyerahan berkas dari dua pengelola bandel, Ardi, mengatakan masih memberikan waktu dalam beberapa hari ini. Setelah itu baru mengirimkan surat ketiga, jika tidak direspon juga, positif dua JPO itu terancam dibongkar. “Kita beri waktu beberapa hari ini, kalau tidak juga menyerahkan, kita layangkan surat ketiga. Kalau tidak juga, positif kita rekomendasikan untuk dibongkar saja,” tandas Ardi.

Dalam surat yang sudah dilayangkan tersebut, pengelola diminta menyampaikan segera administrasi yang berhubungan dengan JPO. Bertujuan untuk pendataan pengelolan Jembatan Penyebrangan Orang di Pekanbaru. Dokumen administasi JPO yang dimaksud terdiri dari, surat perjanjian kerjasama/nota kesepahaman antara Pemko dengan pihak yang membangun JPO, kemudian surat izin pelaksanaan pembangunan JPO, Izin Mendirikan Bangunan, surat permohonan pengelolaan JPO.

Pengelola juga diminta menyampaikan dokumen administrasi yakni surat perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan JPO dengan Pemko. Berikut seluruh surat yang berhubungan dengan kontrak pengelolaan JPO dan lain-lain. Dari 11 JPO yang ada, empat di antaranya sudah dihibahkan ke Pemko, di antaranya, JPO di Jalan Sudirman, dekat Ramayana, Awal Bros, dekat Sudirman Square dan di sekitar lokasi gelanggang remaja. Dari empat JPO tersebut baru satu yang satu yang sudah melakukan perjanjian sewa menyewa, tiga lagi sisanya masih proses. (her)

Comments

News Feed