oleh

Ariadi Tarigan Akan laporkan Hakim ke KY

Putusan bebas oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri (PN) Siak, terhadap 2 terdakwa pelaku pemalsuan SK Menteri Kehutanan, yang dilakukan oleh Direktur PT Duta Swakarya Indah (DSI) Suratno Konadi dan Mantan Kepala Dinas Perkebunan Teten Effendi, mendapat sorotan dari Komisi II DPRD Siak.

Sebagaimana disampaikan oleh Anggota Komisi II Ariadi Tarigan, yang mengatakan bahwa dirinya sangat menyesalkan keputusan PN Siak yang membebaskan mereka. Padahal, kedua orang tersebut menggunakan SK Mentri Kehutanan yang telah kedaluwarsa untuk mendapatkan izin lokasi (Inlok) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP).

“Putusan hakim itu patut kita curigai, saya akan terus suarakan ini agar majelis hakimnya diusut. Saya akan laporkan masalah ini ke Komisi Yudisi (KY), dan Mahkamah Agung (MA),” ujarnya.

Untuk diketahui, majlis hakim yang menyidangkan perkara dugaan pemalsuan dengan terdakwa, Teten Effendi dan Suratno Konadi itu adalah Rozza El Afrina, hakim ketua dan Risca Fajarwati dan Selo Tantular hakim anggota.

Menurut Ariadi, KY dan MA harus mempelajari tindak tanduk dan track record majelis hakim. Seperti hakim Rozza El Afrina yang sempat disebut namanya di sejumlah media dalam perkara Ongo, di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, 2013 lalu. Waktu itu majelis hakim, di dalamnya ada Rozza El Afrina menolak gugatan penggugat sehingga Ongo terbebas dari denda.

“Sedangkan pada perkara PT DSI, hakim Rozza El Alfrina juga membebaskan Teten dan Suratno, padahal permohonan izin yang diajukan sempat ditolak 2 kali oleh Bupati Siak. Ini bukan lagi mengherankan, tapi sangat mengherankan,” tambah politikus Hanura itu.

Ia juga bakal melaporkan Ketua PN Siak, Bambang Trikoro yang diduga melakukan pembohongan publik. Sebab, Bambang Trikoro sesumbar di media massa tidak akan menunjuk majelis hakim yang pernah menyidangkan perkara PT DSI dalam perkara dugaan pemalsuan SK Menhut. Nyatanya, Bambang Trikoro tetap menunjuk majelis yang juga menyidangkan perkara PT DSI dengan nomor perkara yang berbeda.

“Kita bisa lihat jejak digitalnya, jelas pernyataan Bambang Trikoro untuk tidak menunjuk majelis yang sama, tapi ini tetap ditunjuk majelis yang sama. Apakah itu bukan pembohongan publik,” kata Ariadi.

Selain itu, ia juga mendapat informasi ada pertemuan pihak PT DSI dengan pihak PN Siak di luar persidangan di PN Siak. Padahal, pertemuan para pihak berperkara dengan pihak pengadilan di luar persidangan merupakan pelanggaran etika.

“Kita juga ingin mendapat klarifikasi dari pihak PN Siak apakah informasi itu benar atau tidak. Kalau benar akui, kalau tidak jawab, jangan seakan-akan menyembunyikan informasi yang telah beredar di publik,” kata dia.

Ariadi juga meminta agar Bupati Siak Alfedri mencabut izin PT DSI. Alasannya, selain SK Menhut nomor 17/Kpts.II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan yang digunakan untuk mengurus izin sudah mati dengan sendirinya, hingga saat ini HGU PT DSI juga tidak ada.

“Kawasan izinnya juga tidak sesuai lagi dengan Permentan Nomor 57 tahun 2007. Kawasan juga tidak sesuai dengan peruntukkan yang ditetapkan Bupati Siak Arwin AS,” kata dia.

Sikap wakil rakyat dari Dapil Siak IV ini mendapat tanggapan dari pihak PN Siak. Dalam klarifikasi yang disampaikan kepada beberapa media, PN Siak mempertanyakan latarbelakang dan kompetensi Ariadi Tarigan.

Sepontan hal itu langsung kembali ditanggapi oleh Ariadi Tarigan, selaku wakil rakyat, Ariadi menegaskan ia punya hak untuk berbicara dan mengkritisi kinerja pemerintah, serta lembaga vertikal. Apalagi soal putusan ini, yang masalahnya Ia ikuti dari awal, dalam memperjuangkan hak petani atas sengketa dengan perusahaan.***

Comments

News Feed