oleh

Pin Emas DPRD DKI Jadi Polemik

PEKANBARU (HR)-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan pengadaan baju dinas dan atribut anggota DPRD DKI baru dengan total dana senilai Rp 4,98 miliar. Angka ini dinilai sangat fantastis, terlebih ada anggaran pin emas untuk anggota DPRD periode 2019-2024.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengomentari polemik pin emas untuk anggota DPRD DKI Jakarta yang dianggarkan Rp1,3 miliar. Fadli mengatakan, anggota dewan di level pusat tidak menggunakan pin emas seperti DPRD DKI Jakarta.

Fadli menuturkan, pin yang dipakai anggota DPR RI bukanlah permintaan para legislator. Pihak Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah mengaturnya.”Jadi itu sudah given, program Setjen, kita enggak tahu menahu,” ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu menyebut, pin yang digunakan legislator di DPR RI harganya tidak semahal pin emas DPRD DKI.”Ini mah bukan emas, KW ini, kalau enggak salah Rp 200 ribu,” kata Fadli memungkasi.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pengadaan atribut anggota DPRD seperti pin emas memang menjadi hak setiap pemerintah kota. Namun demikian, dia meminta jangan terlalu dipaksakan dan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan.

“Kalau soal pin itu masing-masing daerah disesuaikan saja lah sama kemampuan daerah. Jangan dipaksakan lah, apa sih pin kalau sekedar kenang-kenangan apa perlu emas, tidak wajib lah,” ujar Tjahjo Kumolo di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Tjahjo melanjutkan, sejauh ini tidak ada aturan dari pemerintah pusat yang melarang daerah mengalokasikan uang untuk pengadaan atribut tertentu. Pihaknya juga belum berencana memanggil DPRD DKI untuk meminta penjelasan pengadaan pin emas.

Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta, M Yuliadi, tidak mempermasalahkan apabila ada fraksi atau anggota di DPRD yang menolak pin emas untuk anggota dewan. Termasuk PSI Jakarta yabg sudah menegaskan menolak pin emas untuk anggota dewan.

Yuliadi menyatakan, pihaknya akan menyimpan pin emas tersebut untuk sewaktu-waktu ada pergantian anggota DPRD DKI Jakarta.”Eggak masalah, nanti kita simpan. Sewaktu ada PAW (pergantian antara waktu) anggota dewan kita enggak perlu bikin lagi. Persiapan kalau ada PAW, kan kita simpan,” kata Yuliadi.(lpc/eka)

Comments

News Feed