oleh

Koalisi Masyarakat Sipil Riau Tolak Upaya Pelemahan KPK Melalui Revisi UU

PEKANBARU (HR)-Terkait dengan keputusan disetujuinya revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tak terkecuali di Pekanbaru.

Massa aksi dari Koalisi Masyarakat Sipil Riau menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Riau, Kamis (12/9). Mereka menuntut agar pihak DPRD Provinsi Riau sepakat dengan mereka menolak dilaksanakannya revisi undang-undang tersebut.

Menurut mereka, revisi UU KPK ini bisa melemahkan lembaga antirasuah itu dalam menjalankan tugas memberantas korupsi di Indonesia.

“Tujuan kita yang pertama itu adalah menolak calon pimpinan KPK yang bermasalah. Yang kedua, menolak revisi UU KPK dikarenakan ada indikasi dari pelemahan terhadap KPK,” ujar Yusrial selaku Koordinator Lapangan aksi unjuk rasa.

Massa aksi menuntut agar dipertemukan dengan pihak DPRD Riau yang saat itu sedang melaksanakan rapat paripurna, dengan harapan mendapat respon baik atas aspirasi yang mereka sampaikan. Mereka ingin berdialog langsung dengan anggota Dewan membahas penolakan revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang bermasalah.

“Setidaknya DPRD Riau hadir bersama kami, dan ikut menolak dari apa yang kami sampaikan tadi. Bukan saja terkait dengan revisi Undang-undang KPK tapi juga terkait dengan capim KPK yang bermasalah hingga saat ini,” tambah Ganda Sihite seorang mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Riau.

Massa aksi juga mendesak DPRD Riau segera mendeklarasikan bahwa lembaga legislatif itu bersama Koalisi Masyarakat Sipil Riau sepakat menolak revisi Undang-undang KPK dan menolak capim KPK yang bermasalah.(mg5/dod)

Comments

News Feed