oleh

DPD RI: Evaluasi Seleksi Penerimaan CPNS

JAKARTA (HR)- Komite I DPD RI meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengevaluasi seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil di daerah. Sebab, jumlah peserta yang lulus hasil seleksi tidak memenuhi formasi yang dibutuhkan daerah.

Permintaan itu disampaikan Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani dan sejumlah anggota Komite I saat beraudensi dengan Menteri PANRB Syafruddin, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (13/10).
Dalam pertemuan tersebut, Benny Rhamdani menyampaikan permasalahan rekrutmen CPNS 2018 yang terjadi di daerah yang menjadi evalusi Komite I kepada Menteri PAN RB. Permasalahan tersebut terkait sedikitnya kelulusan dari proses seleksi ini untuk bisa lolos dari ambang batas atau passing grade yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
“Penentuan nilai ambang batas atau passing grade Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berdasarkan PERMENPANRB Nomor 37 Th 2018 yang tinggi menimbulkan sedikitnya peserta yang lulus seleksi terutama di daerah. Menurut data Kementerian PANRB, kurang 1% tidak memenuhi formasi yang diperlukan. Karena itu Komite I meminta perlu dilakukan evaluasi,” kata Benny usai pertemuan.
Dijelaskan Benny, apa yang menjadi evaluasi Komite I berdasar masukan masyarakat di daerah, juga menjadi perhatian Kementerian PANRB. Menteri PANRB berjanji akan mengeluarkan Permen baru dan akan diikuti oleh skema baru untuk mengatasi permasalahan kelulusan seleksi yang jumlahnya tidak memenuhi kebutuhan formasi yang ada tersebut.
“Kami menunggu solusi yang ditawarkan tadi dari pemerintah dalam hal ini kementerian PAN RB. Katanya minggu depan akan keluar Permenpan baru, itu akan kami tunggu,” kata Benny.
Mengutip penjelasan Menteri PAN RB Syafruddin, Benny mengatakan bahwa hasil rekrutmen CPNS saat ini bukan harga mati. Kementerian PANRB masih ada beberapa langkah yang akan diambil untuk membenahi permasalahan yang ada.
“Kondisi hasil rekrutmen CPNS saat ini bukanlah harga mati. Masih ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membenahi hasil ini. Pansel sudah rapat dan mencarikan solusi. Kekurangan banyak tenaga PNS (238.000) khususnya Guru dan tenaga perawat. Oleh karena itu, kita mencoba menyiapkan beberapa langkah, dan insya Allah minggu depan akan diterbitkan regulasi yang kira-kira tujuannya untuk memenuhi kekurangan formasi yang ada,” jelas Syafruddin seperti dikutip Benny.
Komite I secara umum memberikan apresiasi pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018 dalam rangka memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) baik di Pusat maupun di Daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang paripurna, birokrasi yang bersih, Independen dan berintegritas khususnya di Daerah.
Turut hadir pada pertemuan tersebut Wakil Ketua Komite I Jacob Esau Komigi, Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Nofi Candra, Wakil Ketua Panitia Urusan Legislasi Daerah Bahar Ngitung, Wakil Ketua Komite III Delis Julkarson Hehi dan Muhammad Idris.

Rencana Passing Grade Baru
Sementara, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) telah selesai melaksanakan rapat evaluasi tes CPNS tahun anggaran 2018.
Rapat dilaksanakan dengan alot untuk menentukan langkah terkait banyaknya jumlah peserta tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang gagal memenuhi passing grade yang ditetapkan.
Pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) menyebut sudah bersiap mengambil kebijakan antara menurunkan passing grade atau melalui perangkingan. Ia pun menjanjikan agar tidak ada peserta SKD yang dirugikan.
“Tetapi bahwa anak-anak yang sudah lulus SKD perlu dipertimbangkan agar jangan sampai dirugikan kebijakan baru,” ujar Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, Senin (12/11) di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta.
Lebih lanjut, dia berkata hal ini tidak memiliki tujuan lain selain mengisi formasi. Sebab, kelulusan tes SKD masih di bawah 10 persen sehingga kuota SKB tak terpenuhi.
Sebagai informasi, sebelumnya Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) M. Ridwan menyebut rata-rata peserta yang lolos SKD CPNS 2018 adalah 9 persen. Akibatnya, hal itu bisa menyulitkan tahapan selanjutnya, yakni tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang butuh kuota tiga kali formasi yang disediakan.
Setiawan mengaku pihaknya bersama Ombudsman dan BKN mencanangkan kebijakan mendatang ini dengan teliti, dan memfokuskan pada pelayanan terhadap masyarakat agar tidak ada formasi yang kosong.
“Apa passing grade diturunkan, apa perangkingan, tapi tentu saja kita carikan jalan terbaik yang betul-betul fair,” ucapnya.
Untuk kebijakan passing grade sendiri, masih belum ada kepastian sebab data belum masuk 100 persen. Namun, disebutkan sejauh ini kelulusan passing grade memang sangat kecil.
“Berapa passing grade baru belum bisa dikeluarkan. Masih 40 persen data yang masuk. Kita masih belum bisa menyampaikan,” jelas Deputi Sistem Informasi Kepagawaian BKN Iwan Hermanto.(sam, lp6)

Comments

Berita Terbaru