oleh

Syamsuar Kecewa

PEKANBARU (HR)- Gubernur Riau terpilih, Syamsuar membeberkan kekecewaannya karena visi misinya yang diusulkan Tim Transisi tidak diakomodir oleh DPRD Riau saat penyusunan APBD Riau 2019.

Hal itu disampaikan Bupati Siak dua periode ini saat menghadiri seminar Bedah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau 2019 yang digelar di Bank Indonesia, Selasa (22/1).

Padahal menurut Syamsuar, Pemprov Riau sudah membuka diri agar tim transisi terlibat dalam pembahasan APBD Riau 2019 untuk memasukkan visi misi Gubernur Riau terpilih.

“Saya ditelefon pak Andi Rachman (Gubernur Riau saat itu) diundang membicarakan program tahun 2019,” kata Syamsuar.

Namun pertengahan jalan, sebut Syamsuar, Andi Rachman mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai calon legeslatif DPR RI.
Setelah itu, Syamsuar mengaku diundang makan bersama dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim saat itu di kediamannya.

“Pak Wan Thamrin hadir bersama tim TAPD-nya, saya juga hadirkan tim transisi membahas visi misi agar bisa dimasukan dalam pembahasan APBD 2019,” ungkapnya.

“Kalau Pemprov Riau saya kira sudah terbuka memasukan usulan tim transisi, tapi di DPRD tidak diakomodir,” ungkapnya.
Momentum Belum Beruntung
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi menyatakan, saat pembahasan APBD 2019 tim transisi Gubernur Riau terpilih sudah masuk bersama TAPD Pemprov Riau.

“Kita sudah memberikan peluang kepada tim transisi untuk menyampaikan keinginan gubernur Riau terpilih. Saya rasa komunikasi politik yang kita bangun sudah berusaha bagaimana sebaik mungkin,” katanya.

Ahmad Hijazi mengakui, saat tim transisi masuk ada banyak pandangan terhadap usulan Gubernur Riau terpilih. Misalnya pada saat pembahasan Perda RPJMD sudah jelas arah kebijakan dan target yang ingin dipercepat.
“Ini karena keberadaan tim transisi memang karena momentumnya belum beruntung, karena proses Pilgub Riau ketika itu belum selesai, sementara KUA-PPAS untuk APBD 2019 sudah masuk ke DPRD dan dibahas,” ujarnya.

Belanja Pegawai Pengeluaran Terbanyak

Terkait kegiatan Bedah APBD 2019, berkaca dari tahun sebelumnya, tercatat bahwa angka belanja pegawai merupakan jumlah terbesar yang dikeluarkan Pemprov Riau. Dari total APBD 2019, sebesar Rp9,1 triliun, hampir 50 persen dialokasikan untuk belanja pegawai atau ASN. Kondisi ini tentunya berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, serta keuangan daerah yang mengalami defisit sebesar Rp1,9 Triliun.

“Belanja pengeluaran terbesar yakni digunakan untuk belanja pegawai. Padahal, sebenarnya anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Yang ada pengeluaran non prioritas yang lebih banyak yakni sebesar Rp4,2 Triliun, kedepan kita akan lebih selektif lagi dalam mengeluarkan anggaran dan akan menertibkannya,”ujar Syamsuar.
Hadir dalam dialog tersebut, praktisi ekonomi Azharuddin M Amin, dan juga lembaga keuangan, forkompida.

Menurutnya, seharusnya pengeluaran tersebut bisa diefisiensi seperti untuk perjalanan dinas, anggaran makan minum, sosialisasi, bimtek dan juga Monev. Karena kegiatan tersebut banyak yang tidak berdampak kepada masyarakat secara langsung, perlu dilakukan rasionalisasi dan efisiensi anggaran guna pengembangan Riau ke depan.

“Saya beritahukan ke Pak Sekda, kalau kami di Siak itu sudah dulu melakukan efisiensi dari pada Provinsi Riau. Di Siak, diundang lima, yang saya utus hanya satu. Secara tidak langsung, kami sudah hemat anggaran perjalanan dinas. Ada juga kebiasaan pejabat, kata dia, kegiatan yang dilaksanakan satu hari, dibuat menjadi dua hari. Ini pertanggungjawabannya dunia akhirat,” sentil Syamsuar.

“Belanja modal sebesar Rp1,663 triliun atau 41 persen dari belanja langsung. Artinya belanja pegawai masih lebih besar ketimbang belanja publik. Jika dilihat lebih seksama, alokasi ruang fiskal untuk publik hanya 30 persen saja. Artinya, APBD Riau belum berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Bagaimana masalah perekonomian di Riau bisa diatasi, jika kondisi keuangan daerah seperti ini,” ungkapnya.

Menjawab apa yang disampaikan oleh Gubernur Riau terpilih, Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi, mengatakan, APBD Riau 2019 sudah berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Contohnya, alokasi bantuan keuangan untuk kabupaten/kota. Meski di APBD Riau masuk sebagai belanja tidak langsung, tapi setelah ditransfer ke APBD kabupaten/kota, menjadi belanja langsung. Sementara untuk belanja langsung, diklaim sudah berorientasi kepentingan publik. Prioritas penganggaran, tetap ke anggaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

“Itu akan masuk menjadi belanja langsung di APBD kabupaten/kota. Kemudian bantuan keuangan Rp94 miliar tetap kita anggarkan. Tidak mungkin kita bebankan ke kabupaten/kota. Dari kajian tim transisi, sudah kita sesuaikan. Di 2019 ini, ada perbaikan. Di kesehatan, kita sesuaikan juga,” jelas Ahmad Hijazi.

Namun Sekdaprov Riau, mengakui, bahwa adanya keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Mulai pembangunan jalan, jembatan, sangat dibutuhkan di daerah-daerah.

“Fiskal kita memang terbatas di situ. Tapi kita optimalkan,” katanya.
Sementara itu, terkait dengan efisiensi, menurut Ahmad Hijazi pihaknya sudah melakukannya. Terutama perjalanan dinas dan belanja ATK. Bahkan, ada istilah di Pemprov Riau, puasa perjalanan dinas. Namun, puasa perjalanan dinas ini, kata Ahmad Hijazi, baru biasa dilakukan di lingkungan Pemprov Riau. Belum di DPRD Riau.

“2018, kita menghadapi defisit kas. Yang kita rasionalisasi adalah perjalanan dinas. Alhamdulillah, itu membantu mengurangi defisit kas. Kita sudah populerkan puasa perjalanan dinas. Kalau DPDR, harus ada komunikasi politik. Maka Pak Gubernur lah yang bisa menyampaikannya,” kata dia.
Ahmad Hijazi menuturkan bahwa pihaknya masih bersyukur bahwa meski di 2018 Riau mengalami defisit, namun Riau masih bisa melewati kondisi sulit. Seperti pembangunan infrastruktur yang terus berjalan dan juga tidak ada tunda bayar dalam berbagai kegiatan. Ke depan dirinya berharap agar Riau bisa lebih efektif dalam hal penggunaan anggaran 2019.

Kepala Bank Indonesia, Siti Astiyah menuturkan dalam penggunaan anggaran di 2019, diharapkan perekonomian di Riau bisa lebih tumbuh. Sehingga bisa mensejahterakan seluruh masyarakat Riau. Meski diketahui, bahwa ditahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi Riau masih belum memuaskan, karena adanya kontraksi harga minyak dunia yang tidak menentu dan juga anjloknya nilai rupiah. (ckc)

Nurmadi & Renny Rahayu
Pekanbaru

Comments

Berita Terbaru