in ,

Hari Ini, PDM Umumkan Hasil Investigasi

Surat Suara Tercoblos di Malaysia

Jakarta (HR)- Polisi Diraja Malaysia dikabarkan sudah meminta keterangan dari pihak terkait di kasus penemuan surat suara Pemilu 2019 tercoblos di Kuala Lumpur. Hari ini, PDRM akan membuat kesimpulan dari investigasi yang dilakukan.

“Belum bisa disampaikan (hasil pemeriksaan). Baru besok akan dibuat suatu kesimpulan sementara hasil pemeriksaan para pihak, kemudian analisa barang bukti yang ditemukan di lapangan,” ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, kepada wartawan di Jakarta International Ekspo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (14/4).

Selama melakukan investigasi, PDRM dibantu Polri dan Bawaslu sebagai saksi. Beberapa pihak yang sudah dimintai keterangan di antaranya Kelompok Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) dan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN). PDRM juga akan memanggil beberapa pihak lainnya yang dinilai tekait kasus tersebut.

“Ya (yang sudah dimintai keterangan), para pihak yang ada di video kemudian KPU luar negeri kemudian dari pihak Panwaslu Luar negeri semua tentu sudah dimintai keterangan oleh kepolisian sana,” ucap Dedi.

Dedi menyebut PDRM akan menyampaikan keterangan resmi terkait hasil investigasi. Kemudian, Bawaslu RI akan menyampaikan apakah ada dugaan pidana pemilu atau tidak di kasus tersebut.
“Nanti secara resmi akan ada pernyataan dari PDRM apakah itu melanggar peraturan perundang-undangan yang ada di Malaysia, kemudian dari Bawaslu juga akan mengasesmen apakah itu ada pelanggaran pemilu atau tindak pidana pemilu,” kata Dedi.

Sebelumnya, PDRM melakukan investigasi terkait penemuan surat suara Pemilu 2019 tercoblos di Kuala Lumpur yang dibantu oleh Polri. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Polis Negara Polis Diraja Malaysia, Mohamad Fuzi Bin Harun yang diunggah di akun Facebook resminya, Minggu (14/4). Fuzi mengatakan polisi masih melakukan investigasi untuk menentukan tindakan yang boleh diambil.

“PDRM sedang menjalankan siasatan bagi menentukan bentuk tindakan yang boleh diambil untuk membantu pihak berkuasa Republik Indonesia,” kata Moh Fuzi Harun.

PDRM mendapat bantuan dari Polri dalam investigasi yang masih berjalan ini. PDRM menyebut kasus ini tidak ada kaitannya dengan UU di Malaysia.

“Justeru, PDRM telah mendapatkan bantuan Polis Republik Indonesia (Polri), memandangkan kes ini tidak melibatkan pelanggaran undang-undang Malaysia,” paparnya.

“Siasatan masih berjalan,” tutup Moh Fuzi Harun.

KPU belum mendapat akses terhadap surat suara tercoblos tersebut hingga Sabtu (13/4) kemarin. KPU menyebut polisi Malaysia memang belum memberikan izin mengakses surat suara karena masih dalam penyelidikan.

“Kami kemarin tidak mendapat akses untuk cek surat suara yang katanya sudah dicoblos itu. Dari mana sebenernya surat suara itu? Kami tidak dapat akses. Padahal kalau kami dapat akses, kami bisa memastikan untuk mendapatkan, kami punya alat untuk bisa memastikan surat suara itu benar diproduksi oleh KPU atau bukan. Tapi kami tidak mendapatkan akses,” kata Ilham Saputra kepada wartawan di Hotel Sultan, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (13/4).

Tidak Dihituung

KPU memastikan surat suara yang tercoblos di Selangor, Malaysia, tidak akan dihitung dalam hasil Pemilu 2019. Hingga saat ini, KPU belum mendapat akses ke surat suara tersebut.

“Dianggap tidak ada. Sampai sekarang (surat suara) tidak dihitung. Itu saja. Itu juga tidak tahu surat suara siapa. Kami tidak diberi akses oleh Polis Diraja Malaysia,” ujar komisioner KPU Ilham Saputra saat dimintai konfirmasi, Minggu (14/4).

Meski surat suara tidak akan dihitung, KPU belum mengambil langkah lanjutan mengenai surat suara tercoblos tersebut. Sebab, kata Ilham, KPU belum diberi akses oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM).

“Itu nggak tahu nanti bagaimana oleh Polis Diraja Malaysia karena kami sampai sekarang tidak diberi akses,” ujar Ilham.

Ilham mengatakan tidak dihitungnya surat suara yang diduga tercoblos itu tidak akan mempengaruhi ketersediaan surat suara, khususnya untuk metode pemungutan lewat pos. Ilham menyebut kondisi ini tidak mempengaruhi pemungutan suara bagi WNI di Malaysia.

“Jadi jangan digeneralisasi terjadi di Malaysia, ini hanya terjadi di Kuala Lumpur, itu harus dipahami. Jadi yang pos sudah ada,” katanya. (dtc, rol)

Comments

WNI di Sydney Ajukan Petisi Pemilu Diulang

Livina Test Drive Festival Banjir Hadiah