in ,

WNI di Sydney Ajukan Petisi Pemilu Diulang

Pemilu di Jeddah Diwarnai Isu Miring

Pemungutan suara di Sidney.

Jakarta (HR)- Ratusan WNI di Sydney, Australia, dikabarkan tak bisa menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2019 yang digelar pada Sabtu (13/4). Sejumlah penyebab mengemuka, mulai dari kabar TPS yang tidak mengantisipasi kendala dalam proses pemungutan, hingga jumlah pemilih non-DPT (daftar pemilih tetap) yang membludak berdatangan ke lokasi itu.

Hingga Minggu (14/4), petisi tersebut ditandatangani lebih dari 3.000 orang, dan kemungkinan akan terus bertambah. Berikut adalah bunyi dari petisi itu:

Komunitas masyarat Indonesia di Sydney Australia menginginkan Pemilu Pilpres ulang. Di karenakan pada pemilu 13 April 2019 yg digelar di Sydney ratusan warga Indonesia yg mempunyai hak pilih TIDAK diijinkan melakukan haknya padahal sudah ada antrian panjang di depan TPS Townhall dari siang. Proses yg panjang dan ketidakmampuan PPLN Sydney sebagai penyelenggara menyebabkan antrian tidak bisa berakhir sampai jam 6 sore waktu setempat.

Sehingga ratusan orang yg sudah mengantri sekitar 2 jam tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya untuk memilih karena PPLN dengan sengaja menutup TPS tepat jam 6 sore tanpa menghiraukan ratusan pemilih yg mengantri di luar. Untuk itulah komunitas masyarakat Indonesia menuntut pemilu ulang 2019 di Sydney Australia. Besar harapan kami KPU, Bawaslu dan Presiden Joko Widodo bisa mendengar, menyelidiki dan menyetujui tuntutan kami. Sekian dan Terimakasih.

Anggota Sekretariat PPLN Sydney, Hermanus menyampaikan, WNI yang tidak bisa menggunakan hak suaranya itu merupakan pemilih khusus yang tidak masuk DPT. WNI yang masuk dapat daftar pemilih khusus memang baru bisa memilih satu jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir.
“Sesuai aturan, pemungutan suara berlangsung pukul 08.00 hingga 18.00. Sementara pemilih yang masuk dalam DPT khusus memilih mulai pukul 17.00. Penutupan ini dengan mempertimbangkan penggunaan gedung dan sesuai dengan aturan yang ditentukan KPU,” ujar Hermanus, Minggu (14/4).

Seluruh WNI di Sydney yang masuk dalam DPT sudah terlayani hingga pukul 17.00. Setelah jam itulah, antrean mulai membludak.

“Sampai pukul 17.00 WNI yang masuk DPT sudah terlayani. Setelah pukul itu, barulah antrean membludak. Sebenarnya, ketika sudah pukul 18.00 tapi orangnya sudah masuk gedung, tetap dilayani,” tutur Hermanus.

Hermanus menambahkan, WNI yang tidak bisa menggunakan haknya merupakan konsekuensi dari pemilih khusus. Jikapun TPS masih buka, belum tentu mereka bisa memilih karena surat suara kemungkinan akan habis.

“Setiap TPSLN mendapat 2 persen surat suara cadangan. Jadi kalaupun bisa masuk TPS, belum tentu dapat menggunakan hak suara,” kata Hermanus.

Menurut Hermanus, pihaknya sudah mendorong WNI di Sydney untuk mendaftarkan diri dan mengurus keperluan Pemilu 2019 agar masuk dalam DPT. Namun, tidak semua WNI mematuhinya.
“Sejak awal sampai menjelang penetapan DPT, kami terus mendorong. Entah karena apa, mungkin ada kendala sehingga tidak bisa mendaftar atau melapor. Namun, di luar kejadian ini, banyak kok WNI yang mengapresiasi,” kata Hermanus.

Antrean

Pelaksanaan pencoblosan Pemilu 2019 bagi WNI yang berada di luar negeri diwarnai antrean yang memakan waktu berjam-jam. Komisi Pemilihan Umum menjelaskan dugaan sementara penyebab antrean di TPS luar negeri.

“Dugaan sementara, antrean itu kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK), yakni pemilih yang tidak masuk DPT/DPTb, dan baru sadar belakangan untuk ikut milih (bukan lapor saat masih proses pendataan). Putusan MK bilang, mereka bisa nyoblos di satu jam terakhir (dan sepanjang surat suara masih ada),” ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi saat dimintai konfirmasi, Minggu (14/4).
Terkait persoalan di atas, khususnya di Melbourne dan Sydney, Pramono mengatakan membludaknya Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Melbourne masih bisa ditangani karena masih tersedianya surat suara. Sedangkan TPS di Sydney, dijelaskan Pramono, ditutup karena masa sewanya sudah habis.

“Info sementara, di Melbourne pemilih DPT yang datang ke TPS hanya 40%. Jadi membludaknya pemilih DPK masih terfasilitasi dengan surat suara yang tersedia (60% plus cadangan). Kalau di Sydney, TPS luar negeri ditutup karena tempatnya menyewa, dan sudah habis jam sewanya,” ujar Pramono.

Untuk diketahui, WNI di luar negeri lebih dulu menggunakan hak pilihnya pada tanggal 8 hingga 14 April 2019. Nantinya, surat suara akan dihitung pada tanggal 17 April 2019.

Jeddah Diwarnai Isu Miring

Pencoblosan Pemilu 2019 di Jeddah diwarnai isu-isu miring yang beredar di media sosial. Panwaslu LN Jeddah lalu memberi penjelasan.

Pencoblosan melalui TPS di Jeddah sudah berlangsung pada 12 April 2019 di 3 titik yaitu Kantor KJRI, Wisma KJRI, dan Sekolah Indonesia Jeddah. Sementara itu, pemungutan suara dengan metode Kotak Suara Keliling (KSK) sudah dilaksanakan pada 8,9, dan 12 April 2019.

“Pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar walaupun di beberapa titik TPSLN sempat dihentikan sementara (+/- 30-60 menit) dikarenakan ada penumpukan antrean dan tidak tertib serta terjadi desak-desakan pemilih, namun setelah ditertibkan pemungutan suara diseluruh TPSLN dilanjutkan sampai dengan antrian terakhir pemilih yang sudah terdaftar baik DPTLN maupun DPKLN,” kata Ketua Panwaslu LN Jeddah, Syamsul Jamal Mali, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/4).

Syamsul mengatakan video yang beredar dengan narasi bahwa surat suara habis adalah tidak benar. Yang benar, tim data dan verifikasi yang disiagakan oleh PPLN di setiap pintu masuk lokasi TPSLN sedang menjelaskan kepada pemilih bahwa pemilih DPKLN hanya bisa memilih di 1 jam terakhir jika surat suara masih tersedia.

“Namun pemilih yang sedang dijelaskan tersebut tidak terima dengan penjelasan tim data dan verifikasi dan tidak mau memilih di 1 jam terakhir karena takut kehabisan surat suara,” ungkapnya.

Panwaslu LN juga meluruskan isu yang beredar bahwa KPPSLN memprioritaskan pemilih yang akan memilih salah satu paslon tertentu adalah tidak benar. Kejadian sebenarnya adalah KPPSLN mendahulukan pemilih yang terdaftar di DPTLN dan mendaftarkan pemilih terdaftar menjadi DPKLN untuk dipersilakan menunggu atau kembali di 1 jam terakhir.

“Berita yang beredar terkait ditutupnya TPSLN lebih awal sehingga pemilih tidak menggunakan hak pilih adalah tidak benar. Kejadian sebenarnya adalah pihak keamanan menerapkan buka-tutup di setiap gerbang lokasi TPSLN karena terjadi penumpukan pemilih,” jelas Syamsul.

Di Jeddah, pemilih Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN) lebih banyak daripada Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN). Oleh sebab itu, pemilih DPKLN bisa mencoblos lebih awal. “Mari kita bersama-sama perangi hoax,” tutup Syamsul. (rol, dtc, mdc, kpc)

Comments

UAS Unggah Tiga Foto dan Kutipan

Hari Ini, PDM Umumkan Hasil Investigasi