in

Disnaker Riau Minta Perusahaan Liburkan Karyawan

Pilpres dan Pileg

Rasyidin Siregar

PEKANBARU-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menegaskan kepada seluruh perusahaan yang berada diwilayah Riau, untuk meliburkan sleuruh karyawannya sesuai dengan peraturan pemerintah. Dimana Rabu (17/4), ditetapkan sebagai libur nasional pemilihan calon Presiden dan pemilihan calon legisltaif.

Kepala Disnakertrans, Rasyidin Siregar, mengatakan, jika ada perusahaan yang masih memperkerjakan karyawan pada tanggal tersebut diwajibkan untuk membayarkan lembur bagi karyawan. Untuk itu ia meminta agar perusahaan mendukung keputusan pemerintah pusat tersebut, Pemerintah provinsi Riau juga sudah mengeluarkan surat edaran yang juga telah disebar ke kabupaten/kota di provinsi Riau termasuk di perusahaan-perusahaan serta serikat pekerja.

“Pada 17 April 2019 itu sudah ditetapkan sebagai hari libur nasional. Jadi perusahaan yang tetap menjalankan kegiatan operasinya diwajibkan membuat jadwal pergantian kerja, hal ini dimaksudkan untuk menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi,” ujar Rasidin, Senin (15/4).

Bagi perusahaan yang tetap memperkerjakan karyawan diminta untuk membayar penuh hak karyawan yang tetap bekerja di tanggal 17 April karena masuk pada hitungan lembur. Selain itu, perusahaan harus berkoordinasi dengan panitia pemungutan suara setempat untuk bisa menyediakan TPS, atau meminta informasi lokasi TPS terdekat dari perusahaan.

“Kami sudah keluarkan imbauan, surat edaran dari pak gubernur juga sudah ada. Isinya, bahwa kalau karyawan bekerja di hari libur ini ada pergantian, kalau yang lokasi kerjanya di perkebunan dan ada TPS-nya, mereka tetap bergantian,” tegasnya.

Bagi perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan tersebut, dan ada yang membuat laporan, perusahaan tersebut bisa dikenakan denda. Untuk itu, agar seluruh perusahaan di Riau mengetahui hal tersebut, jauh-jauh hari pihaknya sudah menyebarkan surat edaran tersebut.

“Kalau ada laporan tidak membayar lembur, bisa didenda, itu ada ketentuannya dan wajib, makanya jauh hari pak gubernur telah mengeluarkan surat edaran. Bahkan selain denda juga bisa mengarah ke pidana jika perusahaan tidak membayar lembur karyawan yang tetap bekerja dihari libur,” ungkapnya. (nur)

Comments

GMC 2019 Momen Promosi Pariwisata di Kabupaten Siak

Daya Beli Buruh Turun Selama Maret 2019