oleh

Mahfud Minta KPU Profesional

Jakarta (HR)-Mantan Ketua MK Mahfud Md menyebut ada potensi Komisi Pemilihan Umum akan digugat ke Mahkamah Konstitusi usai pemilihan umum. Mahfud menyarankan KPU profesional dalam menyelenggarakan pemilu.

“Pasti akan banyak perkara (di) MK ya. Jadi saya ingatkan kepada KPU, hal yang pertama yang akan Anda hadapi sejak tanggal 18 (April) itu adalah isu kecurangan, isu kesalahan KPU,” ujar Mahfud Md di Penang Bistro, Jl Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/4).

Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu memaparkan adanya kemungkinan KPU akan digugat usai pencoblosan nanti, setidaknya oleh partai politik dan calon legislatif yang merasa dicurangi.

“Nanti KPU akan digugat ke Mahkamah Konstitusi, sekurang-kurangnya oleh partai politik, oleh anggota legislatif yang merasa dicurangi,” lanjutnya.

Mahfud menyarankan agar KPU senantiasa profesional dan menyiapkan semua dokumen sejak kini. Apabila gugatan itu dilayangkan ke MK, KPU, kata Mahfud, sudah siap dengan segala dokumennya.

“Nah, KPU harus benar-benar profesional menjaga semua dokumen dan prosedur dari sekarang. Karena menang atau kalah Anda (KPU) itu akan menentukan Anda (KPU) profesional atau tidak,” kata Mahfud.

Dia menambahkan, apabila KPU kalah di Mahkamah Konstitusi, artinya KPU tidak profesional sebagai penyelenggara pemilu. Mahfud kembali mengingatkan KPU agar menyiapkan semua berkas dan kemungkinan yang akan terjadi apabila KPU digugat oleh pasangan calon ataupun calon anggota legislatif.

“Kalau Anda kalah berarti Anda tidak profesional. Oleh sebab itu biar menang, sekarang siapkan dengan sebaik-baiknya, karena yang nanti akan menjadi tergugat di Mahkamah Konstitusi itu adalah KPU, bukan paslon. Paslon itu tidak bisa digugat, legislatif nggak bisa digugat. Yang digugat nanti KPU, yang menggugat itu paslon, calon anggota legislatif,” kata dia.

Pilpres dan pileg 2019 akan dilaksanakan secara serentak pada 17 April nanti. Sementara, pelantikan kepala negara terpilih rencananya akan dilakukan pada Oktober nanti.

Saat yang bersamaan, Mahfud meminta masyarakat untuk memberikan suara mereka ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) terlebih milenial. Dia juga meminta pemilih agar jangan sampai sembarangan orang menjadi perwakilan dan pemimpin masyarakat.

KPU Profesional

Sementara, itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik KPU terkait penyelenggaraan Pemilu 2019 di beberapa negara yang dinilai punya permasalahan. Fahri meminta KPU profesional.
“KPU saya minta profesional. Rakyat tuh wisdom-nya sudah hebat. Rakyat kita sudah jago, tenang, damai. Nggak ada yang mau rusuh. Tapi kalau aparatnya kelakuannya bikin rusuh, ya itu yang bikin rusuh,” kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/4).

Dia kemudian mencontohkan soal kasus surat suara tercoblos di Malaysia. Fahri berharap KPU tidak menutup-nutupi kasus tersebut. “Misal seperti di Malaysia, orang mau tahu kejahatannya apa? Kok bisa ada surat suara di sembarang tempat. Siapa yang punya akses? Kenapa nggak diusut sampai tuntas, bagaimana kaitannya dengan kedutaan, gimana bobol di KPU dan kedutaan, kan orang pengin tahu,” ujarnya. “Jadi tidak boleh hanya dianggap sampah dan tidak dianggap,” lanjut Fahri.

Karena itu, dia menegaskan soal netralitas penyelenggara pemilu. Menurut Fahri, rakyat tidak akan ribut jika penyelenggara pemilu menunjukkan sikap profesional. “Jadi sumber ketenangan rakyat adalah netralitas para pejabat. Itu saja. Yang punya kekuasaan kan eksekutif penyelenggara pemilu. Jadi harus netral ya,” kata Fahri.(dtc, rol)

Comments

News Feed