oleh

Staf CV PMR Divonis14 Bulan, Empat Lainnya Ditunda

PEKANBARU (HR)-Mukhlis divonis 14 bulan penjara. Staf perusahaan CV Prima Mustika Raya (PMR) itu dinyatakan bersalah dalam perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di RSUD Arifin Achmad (AA) Provinsi Riau senilai Rp1,5 miliar.

Demikian terungkap di persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Kamis (25/4) malam. Pembacaan vonis itu disampaikan majelis hakim yang diketuai Saut Maruli Tua Pasaribu.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan perbuatan Mukhlis terbukti bersalah melakukan rasuah sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang (UU) Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 KUHP.

“Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan subsider. Menjatuhkan pidana satu tahun dua bulan penjara,” ujar Hakim Ketua.

Selain pidana penjara, hakim juga membebankan Mukhlis membayar denda sebesar Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan. Selanjutnya, dia juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp90 juta.

“Jika tidak membayar maka seluruh harta benda terdakwa dilelang dan jika tidak mencukupi diganti dengan kurungan tiga bulan,” lanjut hakim seraya mengetok palu putusan.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa Mukhlis terbukti turut serta terlibat dalam korupsi pengadaan alkes senilai Rp1,5 miliar. Keterlibatan itu dibuktikan dengan dikeluarkannya sejumlah faktur pembelian alkes yang pada kenyataannya fiktif.

Selain itu, alkes yang sebenarnya dibeli langsung oleh terdakwa lainnya dengan melibatkan tiga oknum dokter RSUD AA Riau tidak pernah ada.

“Sehingga perbuatan terdakwa memberikan keuntungan kepada tiga dokter,” ujar hakim beberapa saat sebelum membacakan amar putusan setebal 130 halaman itu.

Putusan hakim tersebut lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam tuntutannya, JPU memohon agar terdakwa divonis satu tahun delapan bulan penjara.

Menanggapi putusan itu, baik Mukhlis dan JPU sama-sama menyatakan sikap pikir-pikir. Hakim kemudian memberikan waktu sepekan kepada Mukhlis untuk menentukan sikap berdasarkan putusan itu.

Mukhlis menjadi pesakitan pertama yang divonis bersalah dalam perkara dugaan korupsi berjamaah tersebut. Selain Mukhlis, juga terdapat nama Yuni Efrianti yang tidak lain adalah Direktris CV PMR.

Kemudian kasus itu juga menyeret tiga oknum dokter sub spesialis RSUD AA Riau, yakni dr Kuswan Ambar Pamungkas, SpBP-RE, dr Weli Zulfikar, SpB(K)KL dan drg Masrial, SpBM. Sidang putusan terhadap empat terdakwa yang disebut terakhir akan disampaikan pada persidangan berikutnya.

Diketahui, berdasarkan surat dakwaannya, JPU menyebut perbuatan para terdakwa terjadi pada tahun 2012 hingga 2013 silam dengan cara membuat Formulir Instruksi Pemberian Obat (FIPO) dengan mencantumkan harga yang tidak sesuai dengan harga pembelian sebenarnya dalam pengadaan alat kesehatan spesialistik Pelayanan Bedah Sentral di RSUD AA Riau.

Dalam pembelian itu, pesanan dan faktur dari CV PMR disetujui instansi farmasi. Selanjutnya dimasukkan ke bagian verifikasi untuk dievaluasi dan bukti diambil Direktris CV PMR, Yuni Efrianti  Selanjutnya dimasukkan ke Bagian Keuangan.

Setelah disetujui pencairan, bagian keuangan memberi cek pembayaran pada Yuni Efrianti. Pencairan dilakukan Bank BRI, Jalan Arifin Achmad. Setelah itu, Yuni Efrianti melakukan perincian untuk pembayaran tiga dokter setelah dipotong fee 5 persen.

Pembayaran dilakukan kepada dokter dengan dititipkan melalui staf SMF Bedah, saksi Firdaus. Tindakan terdakwa melanggar peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah.

Menurut JPU, CV PMR diketahui bukan menjual atau distributor alat kesehatan spesialistik yang digunakan ketiga dokter. Kenyataannya, alat tersebut dibeli langsung oleh dokter bersangkutan ke distributor masing-masing.

Alat kesehatan juga tidak pernah diserahkan CV PMR kepada panitia penerima barang dan bagian penyimpanan barang di RSUD AA Riau sebagaimana ketentuan dalam prosedur tetap pengadaan dan pembayaran obat, gas medis dan alat kesehatan pakai habis BLUD AA Riau.

Selama medio 2013 dan 2013, Direktris CV PMR dibantu stafnya Muklis telah menerbitkan 189 faktur alat kesehatan spesialistik. Harga alat kesehatan yang tercantum dalam faktur berbeda-beda dengan harga pembelian yang dilakukan terdakwa dr Welly Zulfikar, dr Kuswan Ambar Pamungkas dan drg Masrial.

Dari audit penghitungan  kerugian keuangan negara ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp420.205.222. Jumlah itu diterima oleh CV PMR dan tiga dokter dengan jumlah berbeda.

Perinciannya adalah CV PMR sebesar Rp66.709.841. Sementara selisih harga alat kesehatan atau mark up harga yang diterima oleh ketiga dokter adalah dr Welly Zulfikar sebesar Rp213.181.975, dr Kuswan Ambar Pamungkas Rp8.596.076 dan dr Masrizal Rp131.717.303.(dod)

Comments

News Feed