oleh

Tidak Hadir Hari Pertama Usai Libur Lebaran, TPP ASN Dipotong 100 Persen

PANGKALAN KERINCI (HR)-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) setempat untuk tidak memperpanjang masa libur lebaran Idul Fitri tahun ini. Jika tidak diindahkan, sanksi berupa pemotongan honor akan diterapkan.

“Dengan waktu libur yang cukup panjang tentunya diharapkan para ASN tidak lagi memperpanjang masa libur usai lebaran,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pelalawan Tengku Mukhlis, Selasa (28/5).

Menurut dia, pemerintah telah mengantisipasi segalanya, termasuk potensi kemacetan saat pemudik termasuk ASN pulang ke kampung halamannya. Dimana, telah ditetapkan masa cuti bersama bagi ASN dimulai 3 dan 4 hingga 7 Juni 2019 mendatang.

Pertimbangan itu agar lebih menyamankan dan tidak terburu-burunya para ASN pulang kampung maupun saat kembali ke rumah masing-masing.

Masih menurutnya, hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 617 Tahun 2018, Nomor : 262 Tahun 2018 dan Nomor : 18 Tahun 2018, serta SE Sekretaris Daerah Pemkab Pelalawan Nomor : 800/BKP2D/2018/2212 tentang Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019.

SE tersebut masih didukung dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor : 65 Tahun 2015 tentang Penegakan Disiplin Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Dengan keluarnya penetapan masa cuti tersebut, kata Tengku Mukhlis, jelas hal ini mempunyai dampak sanksi bagi ASN yang tidak mengindahkan edaran tersebut.

“Kita akan berlakukan pemotongan TPP 100 persen, dan 50 persen gaji bagi PTT atau honorer,” tegas dia.

Imbauan tersebut dikeluarkan mengingat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan.

“Setelah cuti bersama dan libur lebaran berakhir, dipastikan seluruh aktivitas pemerintah harus sudah berjalan normal, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” imbuh Tengku Mukhlis.

Untuk itu, dia mengimbau para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pelalawan untuk tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama.(ton/dod)

Comments

Berita Terbaru