oleh

Wasekjen Demokrat Usulkan Koalisi Kedua Kubu Dibubarkan

JAKARTA (HR)- Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Rachland Nashidik dalam cicitan di akun Twitter resminya @RachlanNashidik mengatakan bahwa Pemilu 2019 telah usai. Oleh karena itu dirinya mengusulkan agar calon presiden (capres) Prabowo Subianto membubarkan koalisi partai pendukungnya.

“Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai. Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung,” kata Rachland dalam cicitannya, Minggu (9/6).

Sementara itu anjuran yang sama juga ia sampaikan ke koalisi partai pendukung capres¬†Joko Widodo¬†(Jokowi). Menurutnya mempertahankan koalisi sama saja dengan mempertahankan perkubuan di akar rumput. “Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa,” tulisnya.

Ia menganggap siapa pun nanti yang menjadi Presiden terpilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK), maka presiden terpilih dipersilahkan memilih sendiri para pembantunya di kabinet. Ia menilai dalam sistem presidensial, kenangan partai mana yang setia dan berguna bagi direksi politik Presiden terpilih, maka tidak ada lagi sebab koalisi sudah bubar. “Sekali lagi, Pak @jokowi dan Pak @prabowo, bertindaklah benar. Dalam situasi ini, perhatian utama perlu diberikan pada upaya menurunkan tensi politik darah tinggi di akar rumput. Membubarkan koalisi lebih cepat adalah resep yang patut dicoba. Gugatan di MK tak perlu peran partai,” cicitnya.

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai usulan tersebut tidak bijak. “Usulan pembubaran untuk menurunkan tensi politik kurang bijak,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Minggu (9/6).

Mardani mengatakan permasalahan dalam kancah perpolitikan saat ini bukan pada koalisi. Menurut dia, kurangnya kualitas kepemimpinanlah yang menjadi penyebab panasnya situasi di Indonesia saat dan pasca Pilpres 2019. “Kapasitas dan kualitas kepemimpinan menentukan kualitas kompetisi Demokrasi. Ingat saat capres McCain mengoreksi pernyataan seorang pendukungnya yang mencap lawannya, capres Barack Obama, sebagai bukan orang Amerika, sikap McCain jelas: Obama orang Amerika yang baik dan kompetitor saya dalam mencintai Amerika. Kita bisa bersaing dan tetap saling menghormati kompetitor,” tuturnya.

Menurut Mardani, pembubaran koalisi justru akan menyulitkan pengambilan keputusan politik. Dia pun secara tegas mengatakan bahwa partainya akan tetap bersama Koalisi Indonesia Adil Makmur. Untuk diketahui, Koalisi Adil Makmur merupakan koalisi Prabowo-Sandiaga yang terdiri atas Gerindra, PAN, PKS, dan Partai Demokrat. “Pembubaran koalisi justru menyulitkan pengambilan keputusan politik. Biarkan ini jadi pembelajaran bersama dengan syarat semua mengedepankan akhlak politik yang dewasa. PKS insyaallah istiqomah bersama Koalisi Adil Makmur,” ujar Mardani.

Di pihak lain, TKN Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menyebut permintaan agar Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto membubarkan koalisi, mengada-ada. Permintaan pembubaran koalisi ini diusulkan Wasekjen Partai Demokrat (PD) Rachland Nashidik.”Pernyataan bahwa KIK harus pula dibubarkan karena (dianggap) mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat adalah sangat tidak relevan dan mengada-ada,” ujar Wakil Sekretaris TKN KIK Verry Surya Hendrawan, Minggu (9/6).

Menurut Verry, KIK justru perlu dilanjutkan karena punya tujuan menyatukan sinergi untuk membangun bangsa dengan mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019. “Semangat kami di TKN KIK selalu berkampanye dengan mengedepankan narasi positif, mengedepankan program kerja, serta rekam jejak pencapaian capres-cawapres. Ini positif untuk demokrasi kita, karena semangat ini akan terus dikedepankan dan ditularkan ke semua pihak,” tuturnya.

Keberadaan KIK ditegaskan Sekjen PKPI ini tidak memiliki potensi untuk mengawetkan permusuhan. Justru koalisi parpol pendukung Jokowi, menurutnya, menguatkan demokrasi. “Kami tentu saja menyayangkan (bila benar) Koalisi Adil Makmur dibubarkan, karena sejatinya kita dapat selalu menjadi ‘sparring partner’ yang baik dan sehat, menjadi unsur koreksi dan penyeimbang, demi bersama-sama memajukan negeri tercinta ini,” katanya.(dtc/rol)

Comments

News Feed